Page 3 - SKH Palangka Post Edisi 14 Oktober 2019

REGIONAL

senin, 14 OKTOBeR 2019 03

Masyarakat Pendatang Wajib Tertib Administrasi

SAMARINDA, PPOST Ing Martadipura masuknya pen- penduduk yang cukup banyak,
Bupati Kutai Kartanegara Edi duduk antar pulau sudah ada. Ke- seperti ASN tentunya bersama ke-
Damansyah mengatakan, pemin- majemukan penduduknya sudah luarganya serta para pencari kerja.
dahan Ibu Kota Negara (IKN) lama terjalin dengan baik. Pemerintah pusat dan pemerin-
ke Provinsi Kalimantan Timur, Edi Damansyah menegaskan tah daerah tentunya telah melaku-
tepatnya di wilayah Kabupaten kemajuan Kutai Kartanegara dari kan langkah antisipasi terhadap
Penajam Paser Utara (PPU) dan Ka- dulu hingga sekarang tidak terlepas lonjakan penduduk dalam waktu
bupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dari peran penduduk pendatang, singkat tersebut.
penduduk pendatang yang masuk seperti adanya transmigrasi, tenaga Diharapkan kebijakan pemerin-
harus tertib administrasi. kerja dan para pengusaha dari luar. tah mengutamakan pembangunan
“Saya ingin saudara-saudara kita “Kutai Kartanegara jangan dira- berwawasan kependudukan yang
yang datang ke Kutai Kartanegara gukan bagaimana menjaga kehidu- berdampak positif terhadap kes-
tertib administrasi, membawa pan sosial bermasyarakat dan kalau ejahteraan masyarakat.
dokumen dari daerah asalnya ke- dilihat penduduk pendatang yang Hal senada juga dikemukakan
mudian tercatat di Disduk Capil terbanyak berasal dari pulau Jawa anggota DPRD Kaltim, Rusman
Kukar, hal-hal seperti harus dia- kemudian Sulawesi,” ungkapnya. Yaqub bahwa penduduk Kaltim
tur,” kata Edi, pada saat meninjau Lanjut dia makanya laju pertum- saat ini kurang lebih 3,5 juta jiwa,
kegiatan pelayanan KB di Desa buhan penduduk di Kutai Kar- jika IKN pindah maka pertamba-
Bangun Rejo,Kecamatan Teng- tanegara bukan karena tingginya han penduduk menjadi dua sampai
garong Seberang, Minggu (13/10). angka kelahiran tetapi karena tiga kali lipat.
Pemindahan IKN tentunya akan tingginya migrasi atau pendatang Pemindahan IKN tegasnya bu-
berdampak pada pemindahan pen- antar pulau. kan hanya pemindahan pusat
duduk atau migrasi yang cukup Sementara Kepala Perwakilan pemerintahan dan infrastruktur
tinggi bisa mencapai tiga kali lipat BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli tetapi juga pemindahan penduduk,
dari jumlah penduduk Kaltim 3,5 menanggapi pemindahan IKN sehingga Kaltim harus memper-
juta jiwa saat ini, namun hal itu ke Kaltim mengatakan selama siapkan diri.
tidak bisa dibendung. ini pemerintah telah melakukan Lanjut Rusman yang paling
“Kita tidak bisa membatasi bah- berbagai persiapan di antaranya penting ke depan Kaltim dalam
kan negara memberikan jaminan lahan, infrastruktur, lingkungan menyusun program pembangunan
kepada setiap warga negara di- dan keamanan. harus berdasarkan data kepen-
manapun ia akan hidup dan ting- “Saat ini isu pemindahan IKN dudukan, karena selama ini tidak
gal, oleh karena itu tugas pemerin- hiruk pikuknya terkait pemin- pernah dilakukan sehingga lepas
tah untuk mengatur hal itu dengan dahan lokasi, fisik , keamanan sasaran.
menerapkan tertib administrasi dan lingkungan, namun masalah “Saya optimis pemindahan IKN
kependudukan,” katanya. kependudukan belum tersentuh,” ke Kaltim penduduknya mampu
Menurutnya pemerintah Ka- katanya. bersaing dengan para pendatang
bupaten Kutai Kartanegara dari Padahal menurutnya perpin- sepanjang dilakukan persiapan
g FOTO : PPOST/ANTARA
PeRAMBAHAn HUTAn - Kapolres Tanah Laut AKBP Sentot Adi Dharmawan berada di tempat penumpukan kayu gelondongan hasil perambahan hutan yang dulu selalu terbuka siapa saja yang dahan IKN bukan hanya pusat dari sekarang, artinya tidak sebatas
sudah dipolice line. datang ke Kukar bahkan dari za- pemerintahan, gedung, tetapi juga retorika dan statemen politik,” ujar
man kerajaan Kutai Kartanegara dibarengi dengan perpindahan Rusman. (ant/P1)
Kapolda Kalsel Jangan Diselewengkan....................................sambungan Halaman 1

Komitmen Berantas encanaan investasi dan/atau operasi sidi silang yang diatur sendiri oleh apkan dan dilakukan sekolah, ter-
Ia meyakini, apa yang ingin diter-
Diantaranya didasarkan pada per-
satuan pendidikan.
yang jelas dan dituangkan dalam
lebih dahulu melibatkan orang
“Dana pungutan harus mengacu
rencana strategis, rencana kerja ta-
tua siswa. Ketika telah disepakati,
pada peraturan undang-undang
yang ada dengan cara melakukan
hunan, serta anggaran tahunan yang
selanjutnya orang tua meminta
Illegal Logging mengacu pada Standar Nasional musyawarah dengan pihak orang- transparansi penggunaan dana. Bila
Pendidikan. Dana yang diperoleh
menjadi permasalahan, orang tua
tua/wali murid,”pungkasnya.
harus dibicarakan dan perlu pem-
disimpan dalam rekening atas nama
Menurutnya, sumbangan atau
pungutan tidak boleh dilakukan
bahasan saat rapat. Jangan dibawa
satuan pendidikan. Dana yang diper-
setelah penerimaan siswa baru.
keluar, sehingga masyarakat berhak
oleh dibukukan secara khusus oleh
Intinya tidak ada larangan meminta
satuan pendidikan terpisah dari dana
melapor.
dan Mining yang diterima dari penyelenggara sumbangan, selagi masih dalam hani. Terseok apabila tidak ada par-
“Dunia pendidikan patut dikasi-
aturan yang berlaku. Apabila sum-
satuan pendidikan, tidak dipungut
dari peserta didik atau orang tua/
bangan hanya kedok dan tidak sesuai
tisipasi dari masyarakat. Sumbangan
aturan, diperlukan keberanian orang
yang diterapkan sekolah, kami awasi
walinya yang tidak mampu secara
ekonomis, menerapkan sistem sub-
ketat,” tegasnya.(*/P1)
tua siswa melaporkan.
BAnJARMAsin, PPOsT secara tegas dan proporsional yang pada Harus Transparan................................................sambungan Halaman 1
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Yazid Fanani menyatakan komitmen- akhirnya diharapkan dapat menimbulkan
efek jera dan pelajaran bagi yang lain untuk
nya untuk memberantas tindak pidana illegal logging dan mining. Kapolda tidak melakukan hal serupa. Hal itu, lanjutnya, sudah diatur orangtua/wali secara langsung. harus izin ke Disdik. Kalau dana
Kalsel Komitmen Berantas Illegal Logging dan Mining Begitu juga jika ada beking oknum aparat dalam Pasal 50 PP 48/2008 tentang “Namun jika ada seorang wali Bantuan Operasional Sekolah
yang diduga terlibat, Yazid memastikan Pendanaan Pendidikan. Penting murid yang kurang mampu mem- (BOS) harus dibedakan dengan
“Kasus-kasus perambahan hutan ini me- kebun kelapa sawit di Desa Pasir Putih, akan ada sanksi berat yang diberikan. Selain dalam menyusun kebijakan meli- bayar pungutan, bisa dibicarakan pungutan sekolah.
mang menjadi konsen kami untuk melaku- Kecamatan Kintap. pidana umum, sang oknum ikut bermain batkan masyarakat dalam hal ini pihak komite,” imbuhnya. “Penggunaannya tidak boleh
kan penindakan demi menjaga lingkungan Yazid meminta masyarakat untuk bisa untuk melindungi aksi tindak kejahatan orang tua/wali. Dalam Permendik- Suyuti menambahkan, pung- sama dalam satu kegiatan. Sum-
kita biar tidak rusak dan bisa dinikmati memberikan informasi apabila melihat atau bakal menerima sanksi berat di internal bud Nomor 44 Tahun 2012 dijelas- utan di dunia pendidikan, masih bangan pendidikan tidak boleh
untuk anak cucu di masa-masa mendatang,” mendengar adanya aktivitas dari perusakan Polri. kan, pungutan adalah penerimaan perlu dan memilki dasar hukum. bersifat wajib. Sumbangan sekolah
kata Yazid di Banjarmasin, Sabtu (12/10). kawasan hutan tersebut baik itu penebangan “Kalau sudah divonis bersalah oleh pera- biaya pendidikan baik berupa Namun nominalnya biasanya dari peruntukannya harus jelas. Jangan
Pernyataan Kapolda itu menyusul di- liar, pertambangan batubara ilegal hingga dilan dalam perkara pidana, tentu oknum uang dan/atau barang/jasa pada kesepakatan orang tua murid den- sampai sumbangan diperuntu-
ungkapnya praktik pembalakan liar yang perambahan hutan yang berubah menjadi anggota Polri siap-siap menerima sanksi satuan pendidikan dasar yang gan sekolah. Dalam melakukan kan untuk memperkaya diri,”
merambah kawasan hutan di Desa Riam kebun tanpa izin. terberat pemecatan. Jadi, saya ingatkan berasal dari peserta didik atau pungutan, tidak ada ketentuan tegasnya.(*/P1)
Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten “Kami minta bantuan partisipasi ma- jangan ada anggota yang coba jadi beking
Tanah Laut, Kalimantan Selatan. syarakat agar lebih peduli. Segera informasi dalam segala tindak pidana apapun,” pung-
Polres Tanah Laut menemukan barang ke petugas dan pasti kami tindak tegas,” kas Kapolda, sembari memberikan apresiasi Transparan Melalui.............................................sambungan Halaman 1
bukti sekitar 2.000 meter kubik tumpukan ucap jenderal bintang dua itu menekankan. tinggi atas keberhasilan Polres Tanah Laut
kayu gelondongan berbagai jenis meranti Bagi setiap pelakunya, tambah Kapolda, dalam pengungkapan praktik pembalakan
campuran yang di tempatkan di tengah akan dilakukan upaya penegakan hukum liar yang baru saja dilakukan. (ant/P1) “Pemanfaatan BPP dilak- tegas Arbusin. Untuk peng- guru, dan orang tua. Melalui ap-
sanakan bagi program yang tidak gunaan anggaran dibuktikan likasi BPP, berbagai program dan
bisa dialokasikan BOS. dengan laporan setiap bulan kegiatan bisa dilihat, termasuk
Untuk sekolah disetujui orang melalui aplikasi BPP SMAN 5. pembayaran. Kegiatan pelaporan
Pemkab HST Kirim Tiga Santri ke Timur Tengah tua siswa, dan melihat seluruh Semua orang bisa membuka, penggunaan anggaran transpar-
an melalui aplikasi.(*/P1)
termasuk warga sekolah, siswa,
program berjalan di lapangan,”
BANJARMASIN, PPOST
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Besarannya Tidak................................................sambungan Halaman 1
Tengah (HST) di tahun ini kembali mem-
berikan beasiswa kepada tiga orang santri
berprestasi untuk melanjutkan pendidikan Bagi yang kurang mampu, jelas- “Untuk meningkatkan mutu dan sesuai kesepakatan dengan
ke luar negeri yaitu Timur Tengah dengan nya, tidak ada paksaan. Sumban- sekolah, wali murid dari kalangan wali murid. Misalnya ada kegiatan
biaya pendidikan ditanggung sampai lulus. gan dialokasikan untuk beragam tertentu yang tergolong mampu yang memerlukan anggaran Rp10
Bupati Hulu Sungai Tengah H A Chai- kegiatan dan keperluan pendi- kami minta sumbangan. Itu untuk juta. Dari jumlah tersebut, dibagi
ransyah di Barabai, Sabtu (12/10), menyam- dikan siswa. Misalnya kegiatan membantu siswa yang kurang berapa wali murid yang mampu
paikan itu di hadapan para habaib, ulama, di luar kelas, baik perlombaan, beruntung dalam mengenyam dan sukarela menyumbang.
tokoh agama dan tokoh masyarakat saat pawai, festival, dan ekstrakuri- pendidikan. Kemudian mening- “Sekolah tidak mematok dan
acara silaturahmi di Pondok Pesantren Al kuler, guna meningkatkan mutu katkan mutu sekolah,” jelasnya. ada paksaan. Tergantung kemam-
Muhajirin, Pemangkih Sebrang. pendidikan sekolah. Jadi kalau Untuk besaran sumbangan, puan dan kemauan orang tua.
“Pemberian beasiswa kepada para santri- mengandalkan pemerintah tidak Rita mengungkapkan, jumlahnya Ada yang nyumbang Rp100 ribu
santri berprestasi dari pondok-pondok akan mencukupi. bervariasi. Tergantung keperluan hingga Rp2 juta,” bebernya.(*/P1)
pesantren yang ingin belajar ke luar negeri
tersebut bertujuan untuk regenerasi ulama
di HST,” kata Chairansyah. Awasi Program......................................................sambungan Halaman 1
Bupati HST terus melanjutkan, dirinya
mengatakan bahwa sebelumnya Pemkab Untuk meningkatkan daya sa- yang disebut BPP. dan orang tua dalam rapat.
HST sudah memberikan beasiswa kepada 9 ing dan APK pendidikan, jelas- Kepala sekolah, jelasnya, hanya “Mengenai kemungkinan per-
santri yaitu tujuh orang ke Yaman dan dua nya, perlu dilakukan partisipasi memungut dari wali murid yang mainan, kita memastikan tidak
orang ke Mesir, dan tahun 2019 ini kembali masyarakat. Sekolah bisa menarik mampu. Kalau kurang mampu, terjadi. Disdik punya tim yang
memberikan beasiswa kepada tiga orang BPP atau sumbangan pada wali tidak boleh dipungut mulai dari memonitor dan evaluasi program-
santri, satu orang ke Yaman dan dua orang murid. Aturannya yang boleh uang pendaftaran sampai tamat. nya. Kalau sudah disetujui dan
ke Mesir. dibebani hanya wali murid yang Meski namanya pungutan, BPP ditandatangani Dinas Pdendidi-
“Setelah tahun 2019 terealisasi, ada 12
santri berprestasi yang menjalankan pendi- masuk kategori mampu. Disdik masuk kategori pungutan sah dan kan, berarti sah untuk pungutan.
sudah terbitkan edaran yang di-
Beban pungutan yang hanya diber-
bukan pungli. Besaran pungutan
dikannya di luar negeri, delapan orang di tandantangi kepala dinas tanggal 4 wali murid yang ditetapkan maksi- lakukan pada wali murid yang
Yaman dan empat orang di Mesir,” jelasnya. Juni 2018 tentang pungutan sekolah mal sesuai kesepakatan sekolah mampu,” tegasnya.(*/P1)
Chairansyah berharap, dengan program
ini, santri-santri yang menuntut ilmu dan
memperdalam ilmu agama Islam di Timur
Tengah tersebut, setelah nantinya mereka Sumbangan Pendidikan..................................sambungan Halaman 1
selesai belajar, bisa kembali ke daerah dan g FOTO : PPOST/ANTARA
berdakwah di HST sebagai upaya penyeba- sAnTRi- Para santri pondok pesantren di Pemkab HST. Total kekurangan dana sekolah Praktik semacam itu umum ditentukan. Adapun sumbangan
ran syiar-syiar Islam. dibagi dengan total jumlah siswa, dijumpai di lapangan. Peraturan adalah pemberian bantuan berupa
Terkait persyaratan santri yang mendapat- maka orang tua/wali peserta di- Menteri Pendidikan dan Kebu- uang/barang/jasa kepada sekolah
kan beasiswa, Kepala Bagian Kesra Sekretar- galaman dan ilmu yang cukup agar ketika di Ponpes Darul Istiqamah akan melanjutkan dik dikenakan nominal untuk dayaan Nomor 75 Tahun 2016 dari orang tua/wali peserta didik,
iat daerah HST, H Akhmadi menerangkan, negeri seberang lebih mudah menyesuaikan ke Universitas Al Azhar Kairo, Mesir. menyumbang dengan nominal tentang komite sekolah dengan baik secara perorangan maupun
santri yang dikirim harus lulus seleksi dan diri,” terangnya. Sedangkan yang akan melanjutkan pen- dan jangka waktu sumbangan tegas membedakan pungutan bersama-sama dan tidak mengikat
mendapatkan rekomendasi dari pondok Diterangkan akhmadi, adapun untuk tiga didikan ke Ma’had Darul Musthofa Tarim yang telah ditentukan. Tentu hal dengan sumbangan. Prinsip dari satuan pendidikan.
pesantren bersangkutan dan dari Majelis santri yang mendapatkan beasiswa adalah Hadhramaut, Yaman atas nama Ahmad tersebut telah mencederai prinsip pungutan adalah penarikan uang Sekolah penerima BOS tidak bo-
Ulama Indonesia (MU) HST. Nor Amirawati beralamat di Desa Tungkup Dzulkifli yang beralamat di Desa Tapuk Ke- dari sumbangan itu sendiri, dan yang dilakukan oleh sekolah leh sewenang-wenang menentu-
“Seleksi itu kami lakukan agar santri yang Kecamatan LAU dan Fahreza Rahman asal camatan Limpasu dan berasal dari Ponpes justru mengarah ke dalam bentuk kepada orang tua/wali peserta kan pungutan, karena ada 13 poin
dikirim, benar-benar yang mau dan serius Desa Mandingin Kecamatan Barabai, mas- Ad-dhiyaul Muustafawy Situbondo, Jawa pungutan, yakni pungutan yang didik, bersifat wajib, jumlah dan pembiayaan di sekolah yang bisa
menuntut ilmu serta sudah mempunyai pen- ing-masing dari lulusan Madrasah Aliyah Timur. (ant/P1) dilakukan oleh komite sekolah. jangka waktu pemungutannya menggunakan dana BOS. (*/P1)