Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 29 Juni 2019

OPINI

SABTU, 29 JUNI 2019 02

Putusan yang (Harusnya)Mengakhiri

Penulis: Zainal Arifin Mochtar
(Pengajar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM Yogyakarta)

PUTUSAN Mahka- Putusan itu sendiri, jika dilihat libur hari besar nasional. bahwa tidak akan masuk ke Karena itu hanya yang ada lainnya dalam kaitan bukti-bukti kum seharusnya sudah selesai.
Terlepas ada perbedaan cara
MK mengatakan bahwa me-
mah Konstitusi (MK) secara detail, dibangun dengan mang permohonan kedua sudah kewenangan lembaga lain, khu- dalam permohonan dan didalil- yang dihadirkan agar bisa dikait- MK, persepektif MK, dan hal
kan yang akan dipertimbangkan.
susnya dalam irisan dengan
kan dengan dalil dan menim-
bangunan logika yang sebenar-
sudah dibacakan secara nya cukup menarik untuk dilihat tidak tepat secara hukum acara. kewenangan sengketa pemilu, Ketiga, MK mengatakan, bulkan keyakinan hakim. Frame lain yang biasanya masih akan
bergiliran oleh para secara mendetail. Setidaknya Namun, tidak mungkin juga pelanggaran pemilu, dan seng- meski MK tidaklah mahkamah mendetail lainnya sesungguhnya dikorek oleh pihak yang dika-
hakim MK. MK memulai dengan analisis strict ke permohonan pertama se- keta hasil sudah ada porsi-porsi kalkulator murni, oleh karena masih bisa panjang. lahkan. Juga terlepas dari hukum
Namun, sederhananya, dalam
Pada dasarnya, MK apakah menggunakan permo- bab jika diregistrasi, persidangan kelembagaan yang mengerjakan- porsi-porsi sudah dibagi ke konsep frame yang dibangun yang memang menguntungkan
nya. Dalam hal ini, irisan terbesar
satu pihak dan tidak mengun-
lembaga lain dan MK haruslah
harus segera dilakukan karena
honan pertama (24 Mei 2019)
menolak semua permo- atau permohonan kedua (10 batas waktu 14 hari (speedy ialah di Bawaslu dan PTUN. tetap dikaitkan dengan perole- MK, semua isi permohonan tungkan pihak lain.
honan pemohon dan Juni 2019). trial) dan itu bertidakkesesuaian MK dengan tegas menegaskan han suara. tidaklah dapat diterima karena Namun, ini semua bisa ber-
Apa pun dalil yang dibawa
Cara MK memutus sesung-
karenanya keputusan guhnya sangat wise. MK tidak dengan jadwal libur hari raya. tidak akan masuk ke sana sepan- harus dikaitkan dengan perole- bagaimana pun, ini ialah proses akhir tatkala ada bangunan jiwa
demokratis untuk menerima ha-
Lagi pula, pihak termohon, pihak
hukum dan bukanlah bangunan
jang sudah dilakukan penegakan
KPU telah memiliki masuk ke logika sangat formal- terkait, maupun Bawaslu sudah hukum dengan baik dan benar. han suara, khususnya dalil-dalil opini, asumsi, politisasi bahkan sil hukum yang disepakati dalam
kekuatan mengikat un- istik bahwa hukum acara tidak membahas dengan permohonan Kedua, MK membangun frame yang bicara soal perhitungan logika yang mengada-ada, serta konsep demokrasi sebagai akhir.
MK sudah mengakhirinya.
tuk menyatakan siapa membolehkan atau mengatur kedua, yang berarti semua pihak putusannya dalam konsep apa agar tetap berkaitan dengan membangun dalil yang tidak Semoga semua pihak mau
kewenangan Mahkamah.
sudah didengar ke-terangannya
dimungkinkannya perbaikan
masuk di akal. Frame hukum
pun yang mau dibuktikan harus
pemenang Pilpres 2019. permohonan, tetapi menggu- secara berimbang. berkorelasi dengan permohonan Keempat, MK jelas meminta MK menggugurkan semua per- menerima sebagai proses akhir.
nakan logika kesalahan aturan Meski masuk ke permoho- kedua yang sudah dibuka oleh apa pun pembuktian yang di- mohonan itu. Tugas selanjutnya ialah siapa pun
hukum tahapan yang mustahil nan kedua, MK kelihatannya MK untuk dibahas meski hu- lakukan haruslah tetap jelas, Pertanyaan menariknya adalah presiden terpilih masih punya
ditegakkan karena jadwal persi- mengunci dengan beberapa kum acaranya tidak terlalu pas tentang apa, di mana, dalam hal apakah dengan ini proses sudah tugas besar mengurus publik di
dangan yang bertabrakan dengan logika. Pertama, MK menyatakan untuk itu. apa, dan pertanyaan mendetail selesai? Saya yakin, secara hu- negeri Indonesia.
Koalisi dalam Presidensialisme Multipartai
Penulis: A Ahsin Thohari
(Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Trisakti, Jakarta)
BEBERAPA par- Dengan kondisi seperti itu, Akan tetapi, kondisi itu tak ja- Polarisasi ideologis dan frag- dan Golkar di era Presiden Susilo dan kebesaran’ (oversized sur- Karenanya, partai politik cende-
tai politik yang ter- partai politik koalisi pendukung rang membuat presiden tersudut mentasi kekuatan politik yang Bambang Yudhoyono dan PAN plus majority coalition), yang rung kurang memiliki komitmen
beredar dalam spektrum yang
pada posisi politik kontradiktif.
pemerintahan Jokowi-Amin
di era Presiden Jokowi, misalnya,
tak menyisakan ruang bagi suara
kuat mendukung pemerintahan.
gabung dalam ko- periode 2019-2024 bukanlah ‘ko- Di satu pihak, ia memiliki legiti- lebar, menyebabkan presiden ialah tiga partai politik yang oposisi dengan jumlah yang be- Kedua, berbeda dengan situ-
alisi pendukung Joko alisi minoritas yang kekecilan’ masi kuat karena dipilih secara dalam sistem presidensial yang pernah tercatat sebagai anggota rarti untuk mengontrol jalannya asi dalam sistem perlementer,
Widodo (Jokowi)- (undersized minority coalition), langsung oleh rakyat dalam berkombinasi dengan sistem koalisi yang berseberangan posisi roda pemerintahan. dalam sistem presidensial ang-
Memang, tidak mudah mende-
Ma’ruf Amin berjaya dengan suara akumulasi partai pemilu yang seharusnya menja- multipartai harus memiliki ke- dengan presiden dalam isu-isu sain koalisi ideal agar tercipta gota badan legislatif dari partai
tertentu.
dikannya sebagai entitas kelem-
politik yang menyangga keseim-
mampuan membentuk koalisi
politik yang memiliki portofolio
meraih suara may- bangan kedudukan peme rintah bagaan yang memiliki kuasa be- ideal yang tak terlalu tambun, Bahkan, PDIP di awal-awal sistem presidensial yang efektif kabinet, sangat mungkin tidak
oritas dalam Pemilu kurang dari 50% dukungan sar. Akan tetapi, di pihak lain, ia tetapi cukup untuk memenangi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sekaligus pemerintahan yang mendukung pemerintah. Ketiga,
2019. Suara mayoritas kekuatan politik di Senayan. harus takzim pada partai politik mayoritas suara di parlemen. pun juga sempat menampilkan stabil, tetapi tetap menyediakan dorongan partai politik untuk
ruang oposisi. Seperti dicatat
yang menjadi tulang punggung
Arend Lijphart dalam Pat-
Hal ini berbeda dengan kondisi
merusak bangunan koalisi yang
diri laiknya oposisi.
ini merupakan aku- pada awal pemerintahan Jokowi- penyuplai menteri-menteri di terns of Democracy: Govern- Wacana masuknya Demokrat, Scott Mainwaring dalam Presi- telah dibangun lebih besar ke-
mulasi suara yang di- Jusuf Kalla periode 2014-2019, kabinetnya, untuk menghindari ment Forms and Performance PAN, dan bahkan Gerindra atas dentialism, Multipartism, and mungkinan terjadi dalam sistem
peroleh PDIP, Golkar, yang hanya didukung suara kebuntuan relasi dengan parle- in Thirty-Six Countries (2012) nama rekonsiliasi politik dalam Democracy: The Difficult Com- presidensial.
men agar agenda-agenda poli-
Kekhawatiran akan adanya
menyebut kondisi ini sebagai
minoritas kurang dari 50% sebe-
bination (1993), sistem presiden-
koalisi Jokowi-Amin akhir-akhir
PKB, NasDem, dan lum masuknya PPP, PAN, dan tiknya tidak mendapatkan per- ‘koalisi kemenangan minimal’ ini, dapat dibaca dalam konteks sial yang berkombinasi dengan pembelotan dan penyeberangan
PPP. Golkar. lawanan. (minimal winning coalition), yak- memungsikannya sebagai in- sistem multipartai disebut se- politik yang dilakukan mitra ko-
Tidak seperti sistem parle- ni koalisi perlu dibentuk sekadar strumen untuk mengantisipasi bagai ‘kombinasi muskil’ yang alisi, tidak boleh mengorbankan
Politik kontradiktif menter, salah satu kekurangan dapat mengendalikan mayoritas jika salah satu dari partai politik selalu mengandung kerumitan tatanan ideal demokrasi yang
Banyaknya partai politik pemi- sistem presidensial merupakan relatif sebesar 50% ditambah satu pendukungnya membelot dan jika dibandingkan dengan sistem meniscayakan kekuatan politik
lik kursi di parlemen, tetapi tak tidak adanya mekanisme yang di parlemen. menyeberang ke kubu oposisi parlementer setidaknya dalam penyeimbang.
satu pun yang meraih lebih dari dapat menjamin penguasaan Tentu saja skenario ini meng- dalam isu-isu tertentu. tiga hal. Walhasil, membangun koalisi
separuh suara dalam pemilu, me- kursi mayoritas di parlemen. Par- haruskan kedisiplinan dan Dengan begitu, kendali may- Pertama, dalam sistem parle- partai politik di pemerintahan
maksa mereka membentuk ko- tai politik pengusung presiden kepatuhan partai politik mitra oritas relatif sebesar 50% dit- menter, partai politiklah yang tidak boleh sekadar dilatari mo-
alisi dalam membangun pemer- memang sering kali mendapat- koalisi terhadap komitmen per- ambah satu di parlemen tetap menentukan kabinet dan per- tivasi politik oportunistis be-
intahan. Itu dengan maksud kan mayoritas kursi parlemen juangan bersama sehingga tidak terjaga. dana menteri yang diusung laka dengan mementingkan
menjaga jarak dan relasi politik di negara-negara dengan sistem membelot dan menyeberang serta selalu berada dalam tang- dukungan parlemen sebesar-
yang ideal dan produktif dengan presidensial yang berkombinasi ke kubu oposisi dalam isu-isu Ruang oposisi gung jawab besar untuk me- besarnya demi mengamankan
parlemen. Keberadaan koalisi dengan sistem dua partai politik tertentu. Perlu diingatkan, sebaiknya nyediakan dukungan maksimal setiap pilihan kebijakan. Lebih
menjadi garansi stabilitas peme- dominan. Akan tetapi, hal ini Mengharapkan terjadinya ko- koalisi pendukung Jokowi-Amin pada pemerintah yang berkuasa. dari itu, menyediakan ruang
rintahan dalam kerangka sistem amat jarang terjadi di negara- alisi yang disiplin dan patuh tak perlu mengundang hampir Adapun dalam sistem pres- yang cukup bagi oposisi sebagai
presidensial yang efektif untuk negara dengan sistem presiden- ini kadang kala tidak mudah seluruh kekuatan politik sehing- idensial, presiden berkat hak penyeimbang yang menawarkan
mengeksekusi visi, misi, dan sial yang berkombinasi dengan diwujudkan seperti tecermin ga dapat terjerembap menjadi prerogatif yang dimiliki, dapat alternatif pandangan kebijakan
program yang telah ditetapkan. sistem multipartai ekstrem. dalam sejarah politik kita. PKS ‘koalisi mayoritas berkelebihan menentukan kabinetnya sendiri. ialah kebajikan politik.
Saatnya Menerima Hasil
Penulis: Feri Amsari
(Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas)
PERSELISIHAN Meski berlangsung sangat dra- Kedua, MK membiarkan saksi sempat mempertanyakan kenapa kebenaran dalil-dalil para pihak salahkan pemohon ialah perihal dinyatakan kalah dalam Pemilihan
hasil Pemilihan matis karena berbagai hal, putusan pemohon yang validitas ketera- pemohon tidak memberi tanda yang beperkara. status calon wakil presiden Ma’ruf Umum Presiden 2016 dari pesaingnya.
MK telah mengakhiri drama hebat
ngannya patut dipertanyakan dapat
Amin yang menjabat sebagai De-
Menteri cum Ibu Negara itu memilih
(coding) pada setiap alat bukti.
Umum Presiden 2019 pertikaian politik anak bangsa. bersaksi. Misalnya, terdapat saksi Biasanya MK tidak akan mem- Pokok permohonan wan Pengawas Syariah (DPS). berpidato ‘gagah’ meredam rasa ke-
telah berakhir. Seiring Seluruh pihak tidak saja wajib me- yang berdasarkan pemeriksaan berikan waktu untuk perbaikan Mahkamah secara ‘cantik’ mem- Pihak-pihak memperdebatkan sta- cewa pendukungnya. Hillary tidak
putusan Mahkamah matuhi putusan yang bersifat final persidangan merupakan tahanan coding karena telah memberikan berikan pelajaran hukum yang baik tus tersebut berdasarkan UU Badan ingin negara terbelah.
Hillary sadar bahwa pemilihan
Konstitusi Nomor dan mengikat itu, tetapi juga harus kota yang kehadirannya dalam waktu yang cukup pada pemohon bagi masyarakat. Putusan kali ini Usaha Milik Negara (BUMN). presiden telah membelah bangsa.
Perdebatan itu tidak tepat sebab
untuk memenuhi ketentuan coding
membedah satu per satu dalil-dalil
sidang karena membohongi aparat
menghormati dengan tidak me-
01/PHPU-PRES/ maknainya secara berbeda dari apa penegak hukum. itu. Apalagi, persidangan dilang- para pihak dan menimpalinya status DPS diatur dalam ketentuan Sesuatu yang tidak terbayang sebel-
XVII/2019 yang me- yang telah diputuskan mahkamah. Lalu, saksi yang sama juga tidak sungkan dengan waktu terbatas dengan pendapat MK. Putusan khusus (lex specialis) UU Nomor umnya. Ia mengingatkan bahwa tradisi
Mahkamah dengan sangat bi-
nolak seluruh dalil jaksana telah memberikan ke- memberikan keterangan yang (speedy trial). kali ini seolah-olah disusun untuk 21 Tahun 2008 tentang Perbankan demokrasi konstitusional yang diban-
Bahkan, ketika pemohon men-
Syariah.
gun Amerika ialah transisi kekuasaan
memudahkan masyarakat luas
benar mengenai pernyataannya
permohonan pemo- sempatan yang amat banyak bagi perihal ancaman yang dia terima arik kembali alat buktinya dalam memahami inti persoalan dan Menurut Pasal 1 angka 15 huruf yang berlangsung damai. Semua harus
hon, presiden terpilih pemohon untuk mengemukakan karena hadir dalam persidangan. jumlah puluhan kontainer itu, MK pendapat mahkamah, dalam me- a yang menempatkan DPS sebagai menerima bahwa Presiden Amerika
telah dapat ditetap- dalil-dalilnya. Setidaknya, terdapat Menurut saksi, tekanan terhadap tidak mempermasalahkannya. nilai dalil-dalil para pihak. Putusan pihak terafiliasi yang memberikan terpilih bukanlah dirinya. Hillary
Padahal, hakim konstitusi harus
itu membongkar dalil-dalil pemo-
dirinya meningkat karena pernah
jasanya kepada Bank Syariah. Status
menutupnya dengan sangat indah,
tiga kemurahan hakim konstitusi
kan Komisi Pemilihan dalam memberikan kesempatan membongkar kecurangan pemilu. menasihati pemohon karena tidak hon dengan cermat. yang sama juga diberikan kepada “And we don’t just respect that, we
Umum (KPU). bagi pemohon. Ketua KPU, Arief Budiman, sungguh-sungguh mempersiapkan Banyak dari alasan permohonan akuntan publik, penilai, dan kon- cherish it.” Tradisi yang sama jauh
Pertama, MK membiarkan pemo- kemudian mempertanyakan ke- alat bukti. Padahal, bukan tidak (posita) yang tidak dapat dibukti- sultan hukum. hidup dalam batin orang Indonesia.
hon mengajukan perbaikan permo- curangan yang dimaksud saksi. mungkin alat bukti yang ditarik itu kan. Misalnya soal Situng (Sistem Lebih terang dalam penjelasan Hanya politisi yang tidak dewasa yang
honan. Permohonan yang diajukan Ternyata terungkap bukan kecura- mengungkapkan fakta-fakta terten- Informasi Penghitungan Suara), umum UU Perbankan Syariah bah- mengabaikannya.
pada 24 Mei berbeda dengan yang ngan pemilu yang dibongkar, tetapi tu yang membuat hakim dapat me- bukan objek yang dapat dikaitkan wa DPS ialah representasi Majelis Menerima kekalahan tidak
diajukan perbaikan pada 10 Juni. kecurangan pemilu kepala daerah mutus secara jernih permasalahan. dengan perkara perselisihan hasil Ulama Indonesia (MUI). pernah mudah. Apalagi, para pen-
Padahal, berdasarkan Pasal 3 ayat (pemilukada). Dua kebongan itu Sekali lagi, pemohon memperoleh pemilu presiden. Objek perkara Artinya, DPS bukanlah bagian dukung berharap agar kekalahan
(2) Peraturan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah menunjukkan keistimewaan. perselisihan hasil ialah rekapitulasi langsung dari perusahaan per- hanyalah mimpi belaka. Begitu
(PMK) Nomor 5 Tahun 2018 menga- saksi berpotensi melakukan kebo- Keistimewaan-keistimewaan hasil penghitungan suara manual bankan syariah, tetapi organ yang juga dalam pemilihan presiden
tur meniadakan tahapan perbaikan hongan yang sama ketika memberi itu diberikan agar publik dapat berjenjang yang dapat dibuktikan ditugaskan MUI untuk memas- kali ini, menyatakan diri kalah bu-
permohonan bagi pemohon. keterangan dalam persidangan. melihat bahwa hakim memberi- dengan form C1 (formulir yang tikan sebuah perbankan syariah tuh jiwa kenegarawanan. Capres/
Secara formal, perbaikan itu telah Lumrahnya, hakim akan menasihati kan ruang yang amat luas bagi menunjukkan hasil suara di tempat menjalankan prinsip-prinsip sya- cawapres Prabowo-Sandi memiliki
menyebabkan cacat prosedur pe- saksi terhadap ketidakjujurannya pemohon dengan berbagai alasan pemungutan suara). riah yang telah ditentukan MUI. modal besar menjadi negarawan
ngajuan permohonan yang beraki- itu. Sekali lagi, MK memberi ruang keterbatasannya. Dengan begitu, Sementara itu, menggunakan Dalil-dalil pemohon pada prin- untuk mengakhiri perselisihan
bat permohonan dinyatakan tidak terhadap pemohon. Sikap yang publik juga diberi kesempatan Situng sebagai objek perselisihan sipnya dapat dengan mudah diban- ini dengan indah melalui pidato
dapat diterima (niet onvankelijk sama juga dapat didengar dari mendalami dan memahami po- suara di MK tidak tepat karena tah dalam persidangan. Itu sebab- pengakuan. Sedikit nasihat saya,
verklaard). Akan tetapi, MK mem- keterangan saksi-saksi pemohon kok-pokok persoalan. Jadi, pembe- jika Situng bermasalah, lebih tepat nya, MK menolak seluruh dalil Pak Prabowo, sudah waktunya
buka ruang bagi pemohon untuk lainnya. rian keistimewaan itu tidak hanya menjadi objek sengketa informasi pemohon. untuk menelepon Bapak Presiden
terus membuktikan dalil-dalilnya Ketiga, memberikan ruang per- dapat dinikmati pemohon, tapi yang tentu saja bukan ranah ke- dan mengajaknya bergandengan
walaupun mengabaikan peraturan baikan alat bukti. Pada persidangan juga seluruh lapisan masyarakat wenangan MK. Jiwa negarawan tangan menuju Indonesia yang
sendiri. pembuktian, hakim konstitusi dalam upaya MK mengungkap Hal pokok lain yang diperma- Ketika Hillary Rodham Clinton lebih baik.
PALANGKA POST Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Nafiri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhatik Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi Effendi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)