Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 31 Juli 2019

OPINI

RABU, 31 JULI 2019 02

Menunggu Ekuilibrium

Harga Tiket

Penulis: Yossyafra
(Dosen Transportasi, Jurusan Teknik Sipil, FT Universitas Andalas)

SILANG pendapat Harga tiket penumpang Asas penyelenggaraan pe­ tidak sehat. dara kedua atau ketiga. dipantau dari H­7 hingga H­2 terjangkau. Pemerintah sebagai
Ini merupakan satu contoh
mengenai tingginya yang relatif mahal memberi­ nerbangan merupakan se­ Tingginya harga tiket dan fakta yang terjadi pada Lebaran 2019, terjadi penu­ regulator harus ibarat payung
di hari hujan, yang melindungi
suatu yang sangat ideal, yaitu
kan dampak cukup signifikan
runan jumlah penumpang
Pada akhir 2018, tiba­tiba
harga tiket pesawat dalam pergerakan masyarakat. yang berasaskan manfaat, secara serentak maskapai pe­ masyarakat pelaku perjala­ hingga 30,71% jika diband­ masyarakat dan maskapai.
udara yang berlang­ Selain itu, pengaruh pada usaha bersama dan keke­ nerbangan Indonesia untuk nan pesawat udara. Pengala­ ingkan dengan tahun sebe­ Langkah pemerintah diper­
aspek nonoperasional pener­
lumnya. Menteri Pariwisata
man lainnya, seorang traveller
rute domestik menaikkan
luargaan, adil dan merata,
lukan dalam mengintervensi
sung sejak akhir 2018 bangan juga terjadi, baik di keseim bangan, keserasian harga tiket. Kondisi terkini yang setiap bulan melakukan mengatakan bahwa harga tiket harga tiket pesawat yang cukup
hingga saat ini, cukup dalam maupun di luar ban­ dan keselarasan, kepentingan di Indonesia, maskapai pe­ perjalanan ke dan di Jakarta pesawat yang kian mahal mem­ mahal. Kehadiran pemerintah
menguras waktu, dara, seperti omzet penjualan umum, keterpaduan, tegaknya nerbangan domestik hanya di­ (karena domisili istri dan buat jumlah kunjungan wisa­ dalam platform perlindungan
kuasai dua holding company.
tawan domestik pada kuartal
anaknya), mengatakan harga
hukum, kemandirian, keterbu­
di kafe, restoran dan toko
dan keberlanjutan operasional
pemikiran, dan energi suvenir yang ada di bandara, kaan dan antimonopoli, ber­ Pada awalnya masyarakat tiket menguras lebih 30% I­2019 anjlok. penerbangan ialah keharusan.
banyak pihak. Peme­ jumlah penumpang bus, taksi, wawasan lingkungan hidup, menduga kenaikan harga tiket pendapatannya. Tingginya harga tiket pe­ Karena kompleksitas dampak,
Berdasarkan data dari BPS,
rintah sebagai regula­ dan kereta api bandara yang kedaulatan negara, kebang­ tersebut hanya sebagai bagian jumlah penumpang angkutan sawat selama semester perta­ pemerintah harus hadir secara
menurun. Pihak agen perjala­
saan, dan kenusantaraan.
dari strategi bisnis maskapai
ma 2019, telah memberi dam­
holistis (multisektor dan mul­
tor belum mendapat­ nan dan hotel di daerah wisata Sangat wajar maskapai se­ pada kondisi puncak akhir udara domestik sepanjang pak pada indikator makro. tilevel).
Pemerintah mempertim­
kan kebijakan yang juga mengeluhkan terjadinya bagai operator dalam bisnis­ tahun dan liburan sekolah. kuartal I­2019 anjlok hingga Kenaikan harga tiket pesawat bangkan pengaturan harga
penurunan jumlah wisatawan
nya berorientasi pada prof­
17,66% jika dibandingkan
membuat inflasi membengkak
Namun, yang terjadi harga
dapat menenangkan domestik. Sampai kapankah it. Maskapai mencari cara tiket cenderung makin tinggi dengan kuartal I­2018. Senada, dalam beberapa bulan tera­ tiket tersebut dalam rangka,
banyak pihak. Se­ periode kemahalan ini ber­ bagaimana mendapat keun­ dan puncaknya pada awal­ PT Angkasa Pura I (Persero) khir. Data BPS mencatat harga pertama; penyediaan pela­
pertinya diperlukan langsung? tungan se tinggi mungkin den­ akhir Juni, saat liburan Idul melansir bahwa pada triwulan tiket pesawat kerap berkontri­ yanan penerbangan angkutan
periode kuartal I­2019, terjadi
Fitri 1440H.
busi pada inflasi. Pada Januari
orang yang ada saat ini sela­
gan me ngusahakan mengo­
kebijakan yang kuat Layanan publik perasikan pesawat seefisien Minggu kedua Juni 2019, penurunan jumlah penump­ 2019, inflasi menyentuh angka mat, aman, nyaman, tertib,
Pelayanan angkutan udara
dan dapat diterima merupakan implementasi la­ mungkin. Berbagai upaya di­ seorang pelaku perjalanan ang yang cukup signifikan, 0,39%, walau Februari turun lancar, dan terjangkau. Kedua,
mendorong pertumbuhan per­
yang berencana melakukan
yakni mencapai 3,5 juta pe­
menjadi 0,08%. Namun, in­
lakukan, seperti menurunkan
semua pihak. yanan publik yang dilindungi biaya operasional dengan perjalan menuju Ibu Kota de­ numpang jika dibandingkan flasi kembali meningkat pada ekonomian nasional berdasar­
aturan dan kebijakan pemerin­ memangkas jumlah pesawat ngan pesawat udara. Sudah dengan tahun sebelumnya. Maret dan April, yaitu sebesar kan demokrasi ekonomi yang
tah melalui perundangan­un­ (sarana) yang occupancy rate­ berusaha mencari rute alter­ Dari sisi total penerbangan di 0,11% dan 0,44%. berkeadilan dan prinsip pem­
dangan untuk diberikan kepa­ nya rendah, crew (orang), alat natif dan mencoba mengun­ 13 bandara yang dikelola AP I, berdayaan usaha multisektor.
da masyarakat oleh operator. (prasarana), bahan bakar, dan durkan perjalanannya satu ada 35 ribu slot yang tidak jadi Sebagai regulator Ketiga, memberi kepastian
Dalam UU Penerbangan No lain­lain. Namun, untuk dapat minggu, tapi tidak jadi be­ terbang. Dampak penurunan Rangkaian peristiwa harga hukum terhadap aspek ke­
1 Tahun 2009, pertimbangan memperoleh profit yang tinggi rangkat. Ada beberapa alasan penumpang bagi AP­I tentu tiket layanan publik angkutan selamatan, keamanan, kenya­
dalam mengatur penerbangan tidaklah mudah. Dibutuhkan yang menyebabkan perjalanan­ berpengaruh pada pendapatan penumpang udara dalam satu manan, kesetaraan, keterjang­
ialah disebabkan bagian dari upaya dari manajerial dan nya batal. Pertama, sulitnya BUMN ini. Untuk bandara semester ini, menjadi pelajaran kauan, dan keteraturan serta
sistem transportasi nasional semua komponen maskapai mendapatkan tiket walaupun yang di bawah pengelolaan penting bagi banyak pihak. menampung perkembangan
yang menuntut penyeleng­ penerbangan tersebut. sudah coba mengundurkan AP­I, hanya Ngurah Rai Bali Ada tiga polar yang yang saling kebutuhan masyarakat dalam
garaan penerbangan sesuai Dalam UU Penerbangan No perjalan seminggu dari rencana yang tidak terdampak sig­ memengaruhi, yaitu masyara­ penyelenggaraan angkutan
dengan perkembangan iptek, 1 Tahun 2009, salah satu tujuan semula. Kedua, mahalnya tiket nifikan karena kebanyakan di kat (sebagai pengguna/user), penerbangan, serta memberi­
peran serta swasta dan per­ penyelenggaraan penerba­ melebihi tiga kali dari harga bandara tersebut merupakan maskapai penerbangan (seb­ kan perlindungan dan pe­
saingan usaha, perlindungan ngan ialah mewujudkan pe­ tengah pada hari biasa. Ke­ penerbangan internasional. agai operator), dan pemerintah negakan hukum bagi masyara­
konsumen, ketentuan inter­ nyelenggaraan penerbangan tiga, jika tetap berangkat, akan Penurunan jumlah penum­ (sebagai regulator). Diperlukan kat. Pembahasan turunannya,
nasional yang disesuaikan yang tertib, teratur, selamat, butuh waktu perjalanan yang pang terjadi pada pener­ saling pengertian dari ketiga seperti kondisi pesawat, rute
dengan kepentingan nasional, aman, nyaman, dengan harga lama karena transit hingga tiga bangan domestik. polar untuk menciptakan ang­ dan frekuensi operasi, umur
akuntabilitas penyelenggaraan yang wajar, dan menghindari kali dan dengan konsekuensi Data Kementerian Perhu­ kutan udara yang teratur, pesawat, dan pemanfaatan
negara, dan otonomi daerah. praktik persaingan usaha yang tambahan menginap di ban­ bungan, dari 36 bandara yang aman, nyaman, selamat, dan teknologi.
Penyelesaian Konflik Agraria
Penulis: Aartje Tehupeiory
(Dosen Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Hukum dan Ketua LPPM UKI, Jakarta)
PROGRAM Pemerintah (CNN, 16/5). merupakan dasar kekuatan bat adanya ketimpangan kepe­ menunjukkan bahwa negara dasi penyelesaian, menanda­ masyarakat. Kelima, buka sal­
Provinsi (Pemprov)DKI Jakar­ Jauh sebelumnya, 2009, untuk yurisdiksi. milikan dan penguasaan serta harus hadir dalam urusan kan bahwa pemerintah serius uran keluhan warga sebelum
ta bertajuk Bersih Manusiawi masalah agraria terjadi an­ Meski berbagai aspek pen­ pengelolaan sumber­sumber agraria. Dalam agenda prioritas menangani konflik agraria. terjadi konflik. Keenam, para
Berwibawa (BMW) berada di tara Kelompok Tani Padang ting tanah ini sering kali me­ agraria (ketimpangan struktur Nawacita yang kelima, negara Oleh sebab itu, koordinasi pihak harus membangun ko­
pusaran kasus karena sedang Halaban Sekitarnya (KTPHS) nimbulkan konflik di masyara­ agraria). Konflik ini bersifat diamanatkan untuk mening­ antarinstansi yang terkait munikasi yang intensif. Ketu­
tersangkut masalah agraria. dan PT SMART. Dalam kasus kat, yang ditandai dengan kronis, masif, meluas, dan katkan kesejahteraan dengan dengan masalah agraria/per­ juh, sosialisasi dan monitoring
Berdasarkan keputusan PTUN menyangkut hak guna usaha terjadinya konflik agraria, berdimensi hukum, sosial, mendorong land reform dan tanahan untuk mengatasi atau kesepakatan. Kedelapan, pili­
pertengahan Mei 2019, Pem­ (HGU) ini, KTPHS mengklaim yaitu perselisihan antara politik, serta ekonomi. program kepemilikan tanah. mencegah tumpang­tindih ke­ han kompensasi yang bersifat
prov DKI Jakarta dituntut PT bahwa PT SMART terindi­ orang perseorangan, kelom­ Konflik juga bersifat struk­ Dalam rangka mewujudkan wenangan maupun tumpang­ sustainable. Kesembilan, akses
Buana Permata Hijau (sebagai kasi melakukan pelanggaran pok, golongan, organisasi, tural. Hal ini ditandai dengan penataan kembali penguasaan tindih administrasi pertana­ masyarakat terhadap tanah
penggugat) untuk menghen­ HAM saat menangani ma­ badan hukum, atau lembaga, adanya kebijakan­kebijakan dan pemilikan tanah, hal itu han sangat penting. Penyelesa­ dan sumber daya tidak putus.
tikan pembangunan stadion salah tanah. Sebaliknya, PT yang berdampak luas secara pemerintah dalam pengua­ mempunyai makna bahwa ian tumpang­tindih di antara Ke­10, perlu ada pemahaman
yang bakal menjadi kebang­ SMART mengklaim dengan sosiopolitik. Perselisihan per­ saan dan kegunaan tanah konflik penguasaan SDA dapat instansi­instansi pemerintah dan pengetahuan yang setara
gaan warga DKI Jakarta itu. menyatakan sertifikat HGU tanahan penyelesaiannya di­ serta pengelolaan sumber daya diselesaikan. Hal itu dapat harus dilakukan secara musy­ mengenai hukum di antara
Dalam amar putusan terkait sudah diterbitkan dan berlaku laksanakan lembaga peradilan alam (SDA) yang disebabkan dilakukan melalui penataan awarah atau melalui instansi para pihak. Ke­11, keputusan
lahan yang di atasnya bakal sampai 2082 atas nama PT atau putusan lembaga peradi­ adanya benturan­benturan aset dan penataan akses serta yang lebih tinggi dengan me­ diambil secara sukarela dan
dibangun Stadion BMW itu­ SMART (Hari, 30/6) lan (Peraturan Kepala BPN RI antara pihak yang hendak memberikan kepastian hukum kanisme koordinasi. tidak dimanipulasi. Ke­12, me­
­­dikenal juga dengan nama Kasus agraria lain terjadi Nomor 3 jo Peraturan Kepala mengusai tanah dan pihak terhadap penguasan tanah. diator memahami sosiobudaya
Jakarta International Stadium di beberapa tempat, dengan BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 yang mempunyai hak dan Penyelesaian konflik agraria Rekomendasi masyarakat setempat. Ke­13,
(JIS)­­­ majelis hakim meng­ modus yang berbeda­beda. tentang Pengelolaan, Peng­ kepentingan atas tanah. Selain merupakan salah satu tujuan Beberapa rekomendasi identifikasi sumber, aktor, dan
abulkan gugatan PT Buana Ujung­ujungnya konflik dan kajian, dan Penanganan Kasus itu juga dipengaruhi peraturan reforma agraria. Dengan me­ terkait penyelesaian konflik cakupan konflik/sengketa.
Permata Hijau dan membatal­ saling klaim mengenai status Pertanahan). Konflik agraria perundang­undangan dan lihat secara sinkronisasi dan agraria yang perlu segera Selain aspek­aspek pendu­
kan sebagian lahan stadion tanah. Contoh­contoh kasus itu pun kerap menimbulkan tin­ kebijakan pemerintah yang konsistensi berbagai aturan dilakukan; pertama, menyang­ kung penyelesaian konflik di
yang bersertifikat hak pakai menyadarkan kita bahwa tanah dak kekerasan. tumpang­tindih. hukum di bidang pertanahan kut penataan di bidang per­ atas, yang penting ialah bukan
Pemprov DKI Nomor 314 memang sarana yang amat Selama konflik berlangsung, Dalam konflik juga terjadi dalam kaitannya dengan Pasal aturan perundang­undangan caranya, melainkan pemaha­
dan 315, yang menjadi dasar penting dalam pembangunan tanah yang menjadi objek kon­ penyalahgunaan wewenang 33 Ayat (3) UUD 1945 menge­ tentang penyelesaian konflik man tentang sumber, asas
pembangunan stadion. Turut dan bagi kehidupan manusia. flik umumnya berada dalam memberikan izin usaha peng­ nai SDA, khususnya di bidang agraria, mulai UU, PP, perda, ketentuan, serta penerapan
menjadi tergugat ialah Badan Dari aspek ekonomi, tanah keadaan status quo. Akibat­ gunaan tanah dan pengelolaan pertanahan, dengan tidak sampai dengan surat kepu­ asas dan ketentuan tersebut
Pertanahan Nasional (BPN) merupakan sarana produksi nya, tanah yang bersangkutan SDA dengan tidak menghor­ melepaskan kaitannya dengan tusan bupati. Kedua, adanya dalam menyelesaikan kon­
Jakarta Utara, yang mengelu­ yang dapat mendatangkan tidak bisa dimanfaatkan. Hal mati keberagaman hukum hak UUPA Nomor 5 Tahun 1960 peran serta semua pihak, yaitu flik/sengketa. Selanjutnya,
arkan sertifikat tanah tersebut. kesejahteraan dan aset (in­ ini menyebabkan terjadinya tenurial masyarakat. Terakhir, sebagai payung hukum dari pihak yang memerlukan tanah, kebijakan dan produk hukum
Namun, menurut Yayan dustri, pertanian komersial). penurunan kualitas sumber dalam konflik biasanya terjadi semua aturan hukum agraria. masyarakat yang tanahnya ter­ pertanahan di kabupaten/kota
Yuhana, Kepala Biro Hukum Dari aspek politik, tanah dapat daya tanah yang merugikan pelanggaran HAM. Pembentukan Tim Per­ kena pembangunan, pemda, yang bersifat lintas sektoral
Pemprov DKI, dalam amar menentukan posisi seseorang kepentingan banyak pihak dan cepatan Penyelesaian Konflik serta pemimpin informal/ket­ dan partisipatif harus dikaji
putusan PTUN tidak menga­ dalam keputusan bagi ma­ tidak tercapainya asas man­ Negara harus hadir Agraria (TPPKA) yang ber­ ua­ketua masyarakat hukum ulang secara berkala. Semua
manatkan penghentian pem­ syarakat. Adapun dari aspek faat tanah. Timbulnya konflik Peristiwa yang terjadi an­ tugas menerima pengaduan adat. Ketiga, pemda berlaku itu dilakukan dengan tetap
bangunan. Pengadilan hanya sosial budaya, tanah dapat agraria menjadi tanda utama tara PT Buana Permata Hijau, kasus, menganalisis kasus, sebagai mediator independen mengedepankan prinsip ke­
memutuskan menggagalkan menentukan tinggi rendahnya bahwa pembaruan agraria Pemprov DKI, dan BPN Ja­ memverifikasi lapangan, me­ (tidak memihak). hati­hatian, prinsip penghor­
hak pakai DKI yang diper­ status sosial pemiliknya. Tera­ harus segera dilaksanakan. karta Utara, serta kasus an­ ngadakan rapat koordinasi, Keempat, DPRD berkomit­ matan terhadap hak­hak atas
gunakan untuk membangun khir, dari sisi hukum, tanah Konflik agraria timbul aki­ tara KTPHS dan PT SMART, dan memberikan rekomen­ men kuat untuk membantu tanah, dan prinsip keadilan.

PALANGKA POST Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Nafiri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi Effendi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)