Page 7 - SKH Palangka Post Edisi 31 Juli 2019
P. 7

DPRD KAPUAS










                rabu, 31 JuLI 2019                                                                                                                                                                   07


                 Sengketa Lahan Pasar Senin


                                     Bakal Tuntas



                KUALA KAPUAS, PPOST       fikat hak milik Pemda Kapuas   “Datang lah berkas yang
                 Upaya Pemerintah Kecamatan   terkait lahan Pasar Senin yang   dibawa H Suriansyah. Semula
                Kapuas Kuala menuntaskan   disengketakan oleh warga itu,”   saya pikir lahan Pasar Senin
                sengketa lahan Pasar Senin di   katanya.            tersebut tidak bermasalah lagi,
                Desa Lupak Dalam, Kecamatan    Menurut Asy’ari, kejadian   tapi setelah dipelajari dan terli-
                Kapuas Kuala, mendapat                                 hat ada foto copy sertifikat
                perhatian legislator  DPRD  “Lalu secara sadar kami langsung   milik Pemda Kapuas ter-
                Kabupaten Kapuas asal dae-  membongkar lapaknya yang ma-  catat 6000 meter kuadrat.
                rah pemilihan (dapil) men-                             Lalu muncul tanda tanya
                cakup  Kecamatan Kapuas  suk ke lahan pemda itu. Namun,   karena disengketakan la-
                Kuala,  Kecamatan Kapuas   kalau keberatan silahkan gugat   han tersebut hanya 4000
                Timur,   Kecamatan Tam-  pihak BPN, sehingga bisa ditun-  meter  kuadrat.  Di  mana
                ban Catur dan Kecamatan                                kekurangan lahan tersebut
                Bataguh,  Ahmad Baihaqi.          taskan,”             seluas 2000 meter kuadrat,”
                 Ia meminta masalah                                    jelasnya.
                tersebut segera dituntaskan   bermula dari sengketa lahan atas   Bertolak dari itu, Asy’ari  lang-
                agar ke depan tidak lagi seng-  nama H Dani dan kawan-kawan    sung berkoordinasi dengan
                keta. “Segera legalitas aset milik   melawan H Suraiansyah. Saat   pemda Kapuas. Ternyata diketa-
                pemerintah daerah tersebut di-  awal sengketa beberapa tahun   hui sertifikat lahan Pasar Senin
                pertegas dengan bantuan pihak   silam itu, Asy’ari baru  menjabat   tersebut adanya di Kelurahan
                BPN sebagai penerbit sertifikat   sebagai Camat Kapuas Kuala.  Selat Dalam.
                hak milik lahan,” katanya di   “Saat itu saya tidak bisa ber-   Pihak BPN juga sudah
                ruang fraksi Partai Kebangkitan   buat apa-apa, karena tidak ada   melakukan pengukuran lahan
                                                                                                                                                                                                  Foto : PPost/Lapro
                Bangsa (PKB) DPRD Kapuas,   data penguatan atas lahan terse-  dan didapati  lahan Pemda ma-  bErDISKuSI - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas,  H Darwandie, bersama beberapa rekan anggota komisi lain sedang berdiskusi terkait APBD Perubahan
                Selasa (30/7).            but,” jelasnya.           suk dalam lapak H Syuriansyah.  2019 di gedung dewan, Selasa (30/7).
                 Tetpisah,  Camat Kapuas Kua-   Sengketa belum tuntas, kata   “Lalu secara sadar kami lang-
                la, Asy’ari menegaskan, sengketa   Asy’ari, ia ditarik menjadi Sek-  sung membongkar lapaknya
                lahan Pasar Senin di Desa Lupak   retaris  Dinas  Perhubungan   yang masuk ke lahan pemda itu.
                Dalam  yang  berkepanjangan   Kapuas. Kemudian di masa   Namun, kalau keberatan silah-
                bakal bisa dituntaskan oleh   pemerintahan Bupati Ben-Ji-  kan gugat pihak BPN, sehingga    Kegiatan Mitra Kerja
                pemerintah kecamatan.     rin, Asy’ari diangkat kembali   bisa dituntaskan,” jelas Ary’ari.
                 “Kita sudah menemukan serti-  menjadi Camat Kapuas Kuala.   (pro/P4)
                                                                                                 Komisi I Bersifat Normatif

                                     Sambut Baik



                             Penanaman Pohon                                                    KuaLa KaPuaS, PPOST                                   anggaran menjadi Rp 57 miliar,”   Namun rencana anggaran ini

                                                                                                Hasil rapat internal Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat   jelasnya kepada wartawan, Se-  dipangkas  menjadi Rp 8,3 miliar.
                                                                                                                                                                                  “Dari alokasi tersebut  nanti-
                                                                                                                                                      lasa (30/7).
                                                                                                Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dengan satuan organ-
                KUALA KAPUAS, PPOST       tetap sejuk serta nyaman.  kota.                                                                               Usulan Komisi I, kata Dar-  nya dibicarakan dengan tim
                 Anggota Komisi III        “Tentunya  kami sambut    “Maka dari itu harapan     isasi perangkat daerah (SOPD) mitra kerjanya dinyatakan   wandie, penambahan angga-  anggaran pemerintah daerah
                DPRD  Kabupaten Kapuas,   baik dan apresiasi penanaman   kami dengan dilakukannya   bahwa kegiatan secara umum bersifat normatif.     ran yang terdiri dari lima dinas/  (TAPD) dan Badan Anggaran
                Noni Ermirawati, mengapr-  pohon sekaligus sosialisasi ke-  penanaman  pohon  itu  tidak                                              badan,  dua kecamatan dan sek-  (Banggar) pada rapat gabun-
                esiasi  Dinas  PUPR-PKP  dan   bersihan kepada masyarakat   hanya akan menghijaukan                                                   retariat merupakan  permintaan   gan,”  katanya.
                instansi terkait yang melaku-  itu. Ini penting untuk keinda-  kota, tetapi menambah aspek   Hal ini disampaikan Ketua   ini mengalami defisit anggaran.   yang normatif saja. “Karena hal    Kegiatan SOPD mitra kerja
                kan penanaman pohon untuk   han kota,” katanya, kemarin.  penilaian Adipura,” katanya.   Komisi I DPRD Kapuas,  Dar-  Asumsi final pada kebijakan   itu adalah peningkatan kinerja   Komisi I tersebut, sambung
                penghijauan perkotaan kota   Terlebih  lagi,  dalam hal   Selain  itu,  Noni berharap   wandie, setelah memimpin rapat   umum anggaran dan plafon   saja. Tidak ada kegiatan fisik,”   Darwandie, tidak bisa lagi di-
                Kuala Kapuas.             mendukung  Kabupaten      pepohonan peneduh yang      komisi dengan SOPD mitra kerja   pendapatan anggaran sementara   jelasnya.       pangkas, karena peruntukannya
                 Noni  mengatakan, pena-  Kapuas untuk meraih peng-  telah ditanam pemerintah   atas nota keuangan APBD Pe-  (KUA PPAS) lalu terjadi defisit   Semula rencana anggaran   bukan kegiatan fisik, melainkan
                naman pohon itu bisa meng-  hargaan Adipura, perlu di-  daerah tersebut dapat dijaga   rubahan 2019.       sebesar Rp  47 miliar. Lalu, terjadi   yang masuk ke Komisi I dari   untuk peningkatan sumber daya
                hijaukan dan merindangkan   lakukan upaya-upaya terkait   dan dirawat dengan baik oleh   “Situasi dan kondisi keuangan   perkembangan penambahan   SOPD mitra kerja, lanjut Dar-  manusia (SDM) aparatur sipil
                kota Kuala Kapuas sehingga   kebersihan dan keindahan   masyarakat.(bn/P4)      Kabupaten Kapuas di tahun 2019   sekitar Rp 10 miliar, maka defisit   wandie, sebesar Rp14,1 miliar.   negara (ASN) di Kapuas.(pro/P4)




















                                                                                                                            Mutasi Pejabat Didasarkan





                                                                                                                                         pada Objektivitas








                                                                                                                           KuaLa KuruN, PPOST                                    track record dan prestasi dari peja-
                                                                                                                           Isu mutasi sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkun-  bat yang bersangkutan. Apabila
                                                                                                                                                                                 berada pada jabatan struktural.
                                                                                                                           gan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gu-     Jangan diubah ke jabatan fung-
                                                                                                                           mas) santer terdengar.                                sional ataupun sebaliknya,” kata
                                                                                                                                                                                 Gumer.
                                                                                                                             Saat ini, sejumlah jabatan   (DPRD) Gumas, Gumer, Senin   Gumer menambahkan, dalam
                                                                                                                           kepala dinas (kadis), sekretaris   (29/7).            pelaksanaan mutasi tersebut
                                                                                                                           dinas (sekdis) dan kepala bidang   Politikus Partai Demokrasi   juga harus berdasarkan proses
                                                                                                                           (kabid) pun hanya diisi oleh   Indonesia Perjuangan (PDIP) ini   dan mekanisme yang berlaku.
                                                                                                                           pelaksana tugas (plt).     mengatakan, apapun keputusan   ”Kami ingin pengangkatan atau-
                                                                                                                             ”Kalaupun nantinya ada mu-  Bupati dalam rencana mutasi   pun pemindahan pejabat eselon,
                                                                                                                           tasi pejabat eselon II, III dan IV di   pejabat tersebut harus dihormati.   bukan karena ada kepentingan
                                                                                                                           Pemkab Gumas itu merupakan   Akan tetapi mutasi diharapkan   tertentu ataupun atas dasar poli-
                                                                                                                           hak prerogatif  Bupati. Namun,   jangan atas dasar suka atau tidak   tik. Lakukanlah dengan melihat
                                                                                                                           kami ingin mutasi tersebut harus   suka atau atas dasar politik men-  objektivitas dan profesionalitas
                                                                                                                           didasarkan pada objektivitas dan   dukung dan tidak mendukung.  pejabat yang bersangkutan. Bu-
                                                                                                                           profesionalitas,” ucap Ketua De-  ”Jangan sampai hal seperti itu   kan atas dasar politik,” katanya.
                                                                                                                           wan Perwakilan Rakyat Daerah   terjadi. Harus memperhatikan   (nth/P4)

                                                                                                             Foto : PPost/Anthoneal
                bErSaMa buPaTI - Anggota DPRD Gumas, Heri A Junas (tiga dari kanan), Rayaniatie Djangkan (ujung kiri), H Rahmansyah (dua dari kiri), Ristawati T Alang   Turun Langsung
                (ujung kanan) dan Iswan B Guna (dua dari kanan) foto bersama Bupati Gumas, Jaya S Monong, kemarin.
                         Maksimalkan Perekaman KTP-el                                                                                     Membina Koperasi




                KUALA KURUN, PPOST        pelayanan perekaman KTP-el   perekaman KTP-el, khususnya   lurah dan kepala desa (kades),”   KUALA KURUN, PPOST  ini menuturkan, dengan ad-  nian dan lainnya,” ujar Iswan.
                 Saat ini jumlah penduduk Ka-  bagi masyarakat yang belum   yang berada di daerah pelosok   ujarnya.         Anggota DPRD Gunung Mas   anya pembinaan langsung dari   Ia menambahkan, ke depan
                bupaten Gunung Mas (Gumas)   memiliki,” ucap anggota DPRD   dapat terlayani,” tuturnya.  Heri berharap ke depan ma-  (Gumas), Iswan B Guna, me-  pemerintah setempat, tentu para   dalam peningkatan pember-
                yang sudah melakukan pereka-  Gumas, Heri A Junas, Selasa   Politikus Partai Keadilan dan   syarakat yang berada di daerah   minta kepada Dinas Transmi-  pengurus maupun anggota akan   dayaan koperasi dan memacu
                man kartu tanda penduduk   (30/7).                  Persatuan Indonesia (PKPI) ini   pelosok dapat memanfaatkan   grasi, Tenaga Kerja, Koperasi   mampu mengembangkan kop-  produktivitas usaha koperasi
                elektronik (KTP-el) sebanyak   Pria yang akrab disapa Joe ini   mengakui, apabila layanan per-  kedatangan petugas Disdukcap-  dan Usaha Kecil Menengah (Dis-  erasi tersebut menjadi lebih maju   harus memanfaatkan perkem-
                78.780 jiwa atau 82 persen lebih   mengatakan, salah satu upaya   ekaman KTP-el dengan jemput   il yang melakukan layanan per-  tranakerkop)  setempat  terus   ke depan.  bangan teknologi informasi dan
                dari wajib KTP-el yakni 95.363   yang dilakukan untuk memaksi-  bola dilakukan secara maksimal,   ekaman KTP-el dengan sistem   membina koperasi yang ada.   Keberadaan koperasi akan   komunikasi yang tersedia.
                jiwa.                     mal layanan perekaman KTP-el,   maka diyakini jumlah masyara-  jemput bola tersebut.  “Kami melihat perkembangan   mampu memperkuat pereko-  ”Dengan tekad, semangat,kerja
                 Agar secepatnya menca-   yakni dengan jemput bola ter-  kat yang melakukan perekaman   ”Jangan sampai kalau petugas   koperasi di suatu daerah terjadi   nomian di suatu daerah. ”Kami   keras dan dukungan aktif dari
                pai 100 persen, Dinas Kepen-  hadap masyarakat yang belum   akan semakin meningkat.  Disdukcapil datang, mereka   karena adanya pembinaan dari   ingin pemerintah daerah serius   pemerintah, maka kita harapkan
                dudukan dan Pencatatan Sipil   melakukan perekaman KTP-el.   ”Jika ingin target 100 persen   malah berangkat berladang atau   pemerintah. Hal seperti ini yang   dalam melakukan  pembinaan   akan mampu mengembang-
                (Disdukcapil) setempat harus   Sejauh ini progresnya pun su-  perekaman KTP-el tercapai   melakukan aktivitas lain. Ha-  harus dilakukan. Di mana pemer-  dan selalu mendorong koperasi   kan koperasi sehingga mampu
                memaksimalkan layanan per-  dah sangat baik.        pada tahun 2021, maka harus   rus mendatangi petugas dan   intah bisa turun langsung untuk   agar terus berkembang. Caranya   berkontribusi dalam pertumbu-
                ekaman.                     ”Kami ingin layanan jemput   gencar melakukan jemput bola.  lakukan perekaman KTP-el, se-  membina koperasi,” ucap Iswan,   dengan mengoptimalkan seluruh   han ekonomi di Bumi Habang-
                 ”Kami minta kepada Disduk-  bola ini terus dimaksimalkan se-  Tentunya juga harus intens   hingga dapat memiliki identitas   Selasa (30/7) siang.   potensi bidang yang ada, baik itu   kalan Penyang Karuhei Tatau ini,”
                capil untuk memaksimalkan   hingga masyarakat yang belum   berkoordinasi dengan camat,   penduduk,” katanya.(nth/P4)  Politikus Partai Demokrat   perkebunan, peternakan, perta-  jelas Iswan. (nth/P4)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12