Page 67 - Emodul Perpajakan

Pemotongan PPh Pasal 21/26 dapat menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21/26

dalam bentuk formulir kertas atau e-SPT dalam hal:
1) Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima

pensiun atau tunjangan hari tua berkala dan/atau terhadap Pegawai Negeri Sipil,
anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya tidak

lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak
2) Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 24 selain

pemotongan PPh Pasal 21 pada poin 1 dengan jumlah bukti pemotongan tidak

lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak
3) Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang

jumlahnya tidak lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak
4) Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya

tidak lebih dari 20 dokumen
b. Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 21 dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemotongan oleh pihak lain,

yaitu pemberi kerja atau disebut sebagai Pemotong Pajak. Kewajiban Pemotong
Pajak, diantaranya adalah:

1) Pemotong Pajak, setelah memotong pajak wajib menyetorkan pajak ke Bank

Persepsi atau ke Kas Negara atau Kantor Pos menggunakan surat setoran
pajak, selambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

2) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan SPT masa, selambat-

lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
3) Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21, baik

diminta maupun tidak, ketika dilakukannya pemotongan pajak kepada orang

pribadi bukan sebagai pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima
tunjangan hari tua/jaminan hari tua secara berkala, dan PNS, anggota

TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya.
4) Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan

kepada pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan hari
tua/jaminan hari tua secara berkala, dan PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat

negara dan pensiunannya dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim

terakhir.
5) Pasa masa pajak terakhir dalam satu tahun pajak, Pemotong Pajak wajib

menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan

pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan hari tua/jaminan

60
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E