Page 7 - SKH Palangka Post Edisi 13 Agustus 2019

DPRD KAPUAS

SELASA, 13 AGUSTUS 2019 07

Disnaker Harus Punya Data

Lowongan Kerja

KUALA KAPUAS, PPOST Kapuas,” ucap Robert kepada
Wakil Ketua I DPRD Kabu- wartawan, belum lama ini.
paten Kapuas, Robert Linuh Karena itu, lanjutnya, pent-
Gerung, mengharapkan ke- ingnya peran aktif Disnaker
pada Dinas Tenaga Kerja (Dis- untuk menyalurkan, beker-
naker) menghimpun data jasama dengan perusahaan
lowongan kerja untuk meny- yang ada di wilayah setem-
alurkan tenaga kerja. pat,” sebut Robert.
Menurut politisi dari PDI Lebih lanjut, Robert juga
Perjuangan itu, data lowongan meminta kepada Dinas Tena-
kerja sangat penting, khusus- ga Kerja Kapuas dapat mem-
nya bagi para pencari kerja lo- berikan aplikasi gratis untuk HEWAN KURBAN-
kal. Sehingga bisa mendapat- website. Misalnya, seperti Ketua DPRD Kabupaten
kan kesempatan atau pilihan ayokitakerja.go.id untuk info Kapuas, Algrin Gasan,
ketika selesai melaksanakan lowongan kerja di seputaran menyerahkan seekor
studi maupun yang memang wilayah Kapuas ini. sapi sebagai hewan
mencari pekerjaan. “Mengingat saat ini kema- kurban untuk ASN dan
“Kami harapkan Dinas Robert Linuh Gerung juan teknologi dan informasi tenaga kontrak lingkun-
Tenaga Kerja mempunyai semakin pesat, jadi bisa di- gan Sekretariat DPRD
data yang mampu menghim- pun lowongan tenaga kerja manfaatkan untuk memberi- Kapuas, Senin (12/8).
pun data tenaga kerja untuk yang ada pada perusahaan- kan informasi terkait lowon- Foto: PPOST/lapro
mekanisme penyaluran mau- perusahaan di Kabupaten gan kerja,” tuturnya. (bn/P4)

PAD Masih Belum DPRD Kapuas

Optimal

KUALA KAPUAS, PPOST dak dimaksimalkan pendapa- Serahkan Hewan
DPRD Kabupaten Kapuas tannya. Padahal investor dari
telah menyetujui rancangan Cina berkilo-kilo menjual sa-
peraturan daerah (raperda) rang walet dari daerah kita,”
pertanggungjawaban pelak- ungkap Sekertaris Komisi III
sanaan APBD Kapuas 2018 DPRD Kapuas, H Ahmad
menjadi peraturan daerah Zahidi, kepada wartawan, Kurban
(perda). belum lama ini.
Namun wakil rakyat mem- Menurut Zahidi, untuk usa-
berikan beberapa rekomen- ha budidaya sarang walet ada
dasi kepada pihak eksekutif, dua penerimaan yang dapat
terutama terkait pendapatan dipungut oleh pemerintah KUALA KAPUAS, PPOST merupakan salah satu bentuk umat beragama dan menjaga
asli daerah (PAD) yang dinilai daerah. Dua penerimaan itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ka- kebersamaan dan rasa kekelu- kebersamaan yang selama ini
masih belum optimal. yakni retribusi pemberian argaan yang harus dijaga dan sudah terjaga dengan baik.
Dewan menilai eksekutif izin bangunan dan pajak bupaten Kapuas, Algrin Gasan, menyerahkan hewan bina antar pegawai tanpa ada Hari Raya Kurban, lanjut
masih belum serius menggali panen sarang burung walet. kurban satu ekor sapi bagi seluruh aparatur sipil negara batasan status sosial suku, ras, Algrin, merupakan momen
PAD. Karena itu diperlukan Karenanya, legislator asal (ASN) dan pegawai kontrak di lingkungan DPRD setem- golongan dan agama. untuk intropeksi diri di dalam
ketegasan tersendiri dalam Partai Amanat Nasional Ahmad Zahidi pat, Senin (12/8). “Dengan semangat hari Raya menjalin hubungan kekera-
penegakan perda. Misalnya, (PAN) ini berharap pemer- Kurban kita eratkan persauda- batan antar pegawai, baik ASN
ada beberapa sektor yang intah daerah harus tegas “Pemerintah daerah ha- raan. Semoga ibadah kurban maupun pegawai kontrak.
menjadi potensi untuk PAD, dalam menjalankan regu- rus ‘bertangan besi’ dalam Algrin mengatakan, pada han ini merupakan semangat kita mendapat ridho-Nya,” “Saya berharap hubungan
tetapi ternyata belum serius lasi, baik perda maupun rangka memaksimalkan hari Raya Idul Adha 1440 H berkurban untuk eratkan tali katanya. kekeluargaan selalu terjaga
didapatkan. peraturan Bupati, dalam PAD. Kan aturannya ada, ini diserahkan satu ekor sapi persaudaraan,” katanya usai Politisi dari Partai Golkar serta silaturahim saling me-
“Salah satunya panen sa- rangka untuk memaksimal- baik perda dan peraturan kurban kepada ASN, staf dan menyerahkan hewan kurban. ini pun berharap, agar se- maafkan antar sesama anak
rang walet yang sama seka li ti- kan penerimaan PAD. bupati,” tegas Zahidi. (P4) tenaga kontrak. “Penyera- Algrin mengatakan, ini lalu menjaga kerukunan antar bangsa,” katanya. (pro/P4)

Masyarakat Berhak Awasi

Penggunaan Dana Desa

KUALA KURUN, PPOST maju dan sejahtera. Untuk itu, yang kita lakukan ini untuk
Anggota DPRD Kabupaten sangat diharapkan masyarakat memastikan penggunaan ADD
Gunung Mas (Gumas), Heri harus terlibat dalam setiap dan DD tersebut telah sesuai
A Junas, meminta masyarakat pembangunan yang dilakukan untuk membangun desa dan
desa berperan aktif dalam di desa dengan menggunakan kepentingan masyarakat,”
melakukan pengawasan peng- ADD dan DD tersebut. tuturnya.
gunaan alokasi dana desa ”Masyarakat harus selalu Politisi Partai Keadilan dan
(ADD) dan dana desa (DD). aktif dalam mengawasi se- Persatuan Indonesia (PKPI)
Saat ini ada 112 desa di Gu- tiap penggunaan ADD dan ini pun mengingatkan kepada
mas telah melakukan pencai- DD, sehingga dalam pelak- seluruh kepala desa (kades)
ran ADD dan DD. ”Masyara- sanaan pembangunan bisa dan perangkatnya agar meng-
kat desa berhak mengawasi tepat waktu, tepat guna dan gunakan dan mempertang-
penggunaan ADD dan DD. tepat sasaran serta manfaatnya gungjawabkan ADD dan DD
Jangan hanya diam saja, tetapi dapat dirasakan oleh mereka,” sesuai aturan.
Photo: PPOST/Anthoneal juga melakukan pengawasan ujarnya. “Ini dilakukan untuk meng-
LEGISLATOR-Legislator DPRD Kabupaten Gumas, Heri A Junas (kanan) dan koleganya Iswan B Guna dan (tengah) serta Ehud H Mangkin (kiri), dalam
Heri mengatakan, DPRD
kegiatan bersama, belum lama ini. dalam setiap pembangunan,” juga akan melakukan monitor- hindari terjadinya perma-
salahan di kemudian hari.
ucapnya, Senin (12/8).
Bersihkan Lahan menuturkan, penggunaan ADD dan DD benar-benar dipergu- melakukan penyimpangan ter-
Jangan sampai ada kades yang
Pria yang akrab disapa Joe ini
ing untuk memastikan ADD
dan DD ini untuk membangun
nakan dengan baik dan sesuai
kait penggunaan ADD dan DD
tersebut,” kata Heri. (nth/P4)
peruntukkan. ”Monitoring
desa, sehingga mampu mandiri,
Tanpa Membakar TP4D untuk Cegah
Praktik KKN

KUALA KURUN, PPOST nimbulkan asap. lahan dengan cara membakar.
”Asap dari pembakaran
”Saya sebagai wakil rakyat
Saat ini kabut asap sudah mulai menyelimuti Kota Kuala lahan ini akan mengganggu tidak ingin masyarakat di Gu- KUALA KURUN, PPOST pemerintahan,” ucap Ketua tanpa adanya penyimpangan,”
Saat ini, Kejaksaan Negeri
Kurun, Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Agar tidak aktivitas masyarakat kita. mas terjerat dengan perma- (Kejari) Gunung Mas (Gumas) DPRD Gumas, Senin (12/8). kata Gumer.
Saat ini, terangnya, ,angga-
Politisi PDI Perjuangan ini
semakin parah, maka masyarakat yang membersihkan Contohnya, sekolah terpaksa salahan hukum, karena mem- memiliki Tim Pengawal dan Pen- ran yang dikelola oleh SOPD menambahkan, salah satu cara
lahannya harus tanpa membakar. diliburkan karena asap yang buka atau membersihkan gaman Pemerintah dan Pemban- dan pemerintah desa jum- untuk mencegah terjadinya
tidak baik bagi kesehatan lahan dengan cara bakar,” gunan Daerah (TP4D). Tugasnya lahnya cukup besar. Untuk penyimpangan, yakni dengan
anak. Jika terjadi demikian, kata politisi partai Golongan untuk melakukan pendamp- mencegah terjadinya peny- melakukan sosialisasi yang
Begitu disampaikan Wakil infeksi saluran pernafasan tentu ini sangat disayangkan, Karya (Golkar) ini. ingan di setiap pelaksanaan impangan dalam pengelo- sifatnya pembinaan dan pence-
Ketua Dewan Perwakilan akut (Ispa),” ucapnya. karena menghambat pendidi- Punding berharap, ma- proyek pembangunan yang laan anggaran, maka sangat gahan secara rutin. Ini tentu-
Rakyat Daerah (DPRD) Gu- Punding menekankan, kan anak kita,” ujarnya. syarakat mau membersihkan dilakukan oleh satuan organisasi penting dilakukan pembinaan nya akan sangat bermanfaat
mas, Punding S Merang, ke- membersihkan lahan tanpa Ia pun meminta kepada ma- lahan dengan cara yang ra- perangkat daerah (SOPD). sehingga diketahui aturan dan bagi para pengelola anggaran.
pada wartawan, Senin (12/8. dibakar memang memerlu- syarakat agar terus mengingat mah lingkungan, yakni tanpa ”Keberadaan TP4D Kejari perbedaan antara kebijakan ”Sosialisasi tersebut bisa
“Apabila membersihkan kan tenaga dan waktu yang adanya larangan untuk mem- membakar. ”Ini semua demi Gumas sangat penting dalam serta pelanggaran. dilakukan setahun atau dua
lahan dengan cara bakar, ten- lebih jika dibandingkan den- bakar lahan. Jangan sampai kepentingan diri sendiri dan upaya pembinaan dan pence- ”Dengan adanya pembinaan tahun sekali, sehingga dalam
tu akan menimbulkan asap gan langsung membakar. ada masyarakat yang terjerat juga masyarakat luas. Mari gahan terjadinya penyimpan- dan pencegahan, kita harapkan seluruh pelaksanaan kegiatan
yang berdampak buruk bagi Namun demikian, cara itu hukum karena melanggar la- kita membersihkan lahan gan maupun praktik kolusi, seluruh kegiatan yang dilaku- di Gumas tidak ada penyim-
kesehatan kita. Kabut asap pastinya akan lebih ramah rangan itu. Sebaiknya dipikir- dengan cara yang ramah ling- korupsi dan nepotisme (KKN) kan oleh SOPD dapat berjalan pangan dan praktek KKN,”
dapat menyebabkan penyakit lingkungan dan tidak me- kan sebelum membersihkan kungan,” ajaknya.(nth/P4) pada setiap kegiatan instansi dengan baik, aman dan lancar ujarnya. (nth/P4)