Page 164 - KelasIX BahasaIndonesia BG.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian tentang kebijakan mobil
murah digugat warga Jakarta ke Mahkamah Agung (MA).
Warga menilai kebijakan itu tidak tepat sasaran dan bertentangan
dengan perundang-undangan yang ada.
“Kami akan mendaftarkan gugatan kami ke MA hari ini
pukul 10.00 WIB,” kata kuasa hukum penggugat Sunggul
Hamonangan Sirait pada saat berbincang dengan detik.com,
Jumat (17/1/2014).
Duduk sebagai penggugat, yaitu warga Ceger, Cipayung,
Jakarta Timur, Guntur Siregar dan warga Utan Kayu, Jakarta
Timur Sumiarto. Keduanya selain memberikan kuasa hukum
kepada Sunggul, juga memberikan kepada Freddy Alex
Damanik, Silas Dutu dan Sidik.
“Kami memohon MA menyatakan Pasal 1 angka 1 dan
Pasal 2 ayat 1 huruf e, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
33/M-IND/PER/7/2013 tidak sah dan tidak berlaku,” ucap
Sunggul.
Pasal 1 ayat 1 menyatakan ‘pengembangan produksi
kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan
harga terjangkau selanjutnya disebut PPKB adalah program
pengembangan produksi kendaraan bermotor dengan pemberian
fasilitas berupa keringanan pajak pertambahan nilai atas barang
mewah (PPnBM)’. Sedangkan pasal 2 ayat 1 huruf e tertulis
‘PPKB ditujukan untuk industri kendaraan bermotor yang
memenuhi ketentuan berdasarkan harga jual KBH2 setinggi-
tingginya Rp95 juta berdasarkan lokasi kantor pusat agen
pemegang merek’.
Penggugat menilai peraturan itu melanggar UUD 1945, UU
HAM, UU No 11/2005, UU Kesehatan, UU Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan UU tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan.
“Akibat aturan tersebut, semakin banyak mobil pribadi
di Jakarta sehingga semakin menambah polusi udara dan
kemacetan,” cetus Sunggul.

Sumber: http://news.detik.com/read/2014/01/17/085153/2469687/10/bikin-tambah-macet-kebijakan-mobil-
murah-digugat-ke-ma?nd771104bcj

166 Kelas IX SMP/MTs

Di unduh dari : Bukupaket.com