Page 82 - E-MODUL PEMBELAJARAN PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN
P. 82

c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan
                               Pengumuman dan buku tersebutbelum pernah dilakukan Penggandaan di

                               wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
                       (4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                           hanya digunakan di wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.

                       (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
                           huruf c disertai imbalan yangwajar.

                       (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan
                           Pemerintah.
                                                  Disahkan Di Jakarta,

                                             Pada Tanggal 16 Oktober 2014
                                             PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                                                           Ttd.
                                          DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



                                                Diundangkan Di Jakarta,
                                             Pada Tanggal 16 Oktober 2014

                            MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
                                                           Ttd
                                                    AMIR SYAMSUDIN

                           LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266


                   B. Perbedaan Hak Cipta dan Hak Paten

                   1.  Perbedaan hak cipta dan hak paten produk kreatif
                           Secara hukum, tentang hak cipta tertuang pada UU Nomor 19 Tahun 2002
                       tentang hak cipta. Di dalam UU tersebut, hak cipta adalah hak eksklusif bagi

                       pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
                       ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi

                       pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.
                           Sementara, hak paten dimuat di dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun
                       2001 tentang hak paten. Di dalam UU tersebut,hak paten adalah hak eksklusif

                       yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensi (temuan) dibidang
                       teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya

                       tersebut   atau   memberikan     persetujuannya    kepada   pihak   lain  untuk
                       melaksanakannya.






                                                  Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kelas XI        71
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87