Page 30 - Bansos

1. KPM melaporkan permasalahan KKS rusak/patah/ terblokir kepada bank

penyalur dengan melampirkan KKS yang rusak/patah/terblokir;
2. Bank penyalur melaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota secara tertulis
dilengkapi dengan data nama dan alamat KPM, nomor rekening, nomor KKS

yang rusak.
3. Kantor cabang Bank Penyalur harus menindaklanjuti laporan tertulis dan

mengganti KKS yang rusak/patah/ terblokir paling lambat 14 hari kerja.
4. Jika KKS pengganti telah tersedia di kantor cabang Bank Penyalur, kantor cabang
Bank Penyalur menginformasikan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten/Kota

setempat agar diteruskan kepada KPM untuk datang ke kantor cabang Bank
Penyalur.

5. KPM datang ke kantor cabang Bank Penyalur untuk menerima KKS pengganti,
memenuhi kelengkapan administrasi sekaligus melakukan aktivasi KKS pengganti.
Bagi KPM program Sembako yang juga merupakan penerima PKH, perlu dipastikan

bahwa KKS pengganti dapat berfungsi juga untuk PKH, tidak hanya untuk program
Sembako. Dalam hal KPM penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia, KKS dapat

diambil oleh anggota keluarga dalam satu KK dan didampingi oleh Tenaga Pelaksana
Bansos Pangan dengan membawa identitas asli dan surat kuasa dari KPM diketahui
oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat. Dalam hal tidak ada anggota keluarga

lainnya, maka dapat dilakukan oleh Tenaga Pelaksana Bansos Pangan dengan
menyampaikan dokumen persyaratan yaitu: Identitas asli dan Surat Keputusan

Penetapan sebagai pendamping sosial. Proses penggantian KKS memerlukan waktu
selama 14 hari kerja;
6. Kantor cabang Bank Penyalur melaporkan hasil penyelesaian secara tertulis kepada

Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan kantor pusat Bank Penyalur;
7. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melaporkan secara tertulis hasil penyelesaian KKS yang

rusak/patah/terblokir kepada KPA di Kementerian Sosial; dan
8. Bank Penyalur di pusat melaporkan secara tertulis hasil penyelesaian KKS yang
rusak/patah/terblokir kepada KPA di Kementerian Sosial.

23