Page 12 - Buku Mapping_Kompilasi_rev1

MAPPING KPP PRATAMA PIB 2016

3. mengevaluasi data yang diperoleh dengan data internal Direktorat Jenderal Pajak;

4. menghitung potensi pajak (jumlah Wajib Pajak dan pajak terutang);
5. menentukan keunggulan fiskal dari data yang tersedia;

6. melakukan analisis resiko dalam rangka pengamanan penerimaan target penerimaan

pajak;
7. menentukan prioritas penggalian potensi;

8. mempelajari dan mendalami profil Wajib Pajak yang akan dilakukan kegiatan

penggalian potensi pajak.

1.4. Format Mapping KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Dengan mempertimbangkan struktur organisasi KPP Pratama dan karakteristik
wilayah dan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, maka

perbedaan perbedaan karakteristik akan lebih ditekankan kepada sasaran pengelolaan Wajib

Pajak dengan penguasaan wilayah kerja dan kegiatan penggalian potensi pajak.

1. Mapping Berdasarkan Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat:
a. Wilayah administrasi

b. Wilayah Ekonomi
c. Kompilasi Mapping Wilayah

Kompilasi mapping wilayah berdasarkan wilayah administrasi dan wilayah ekonomi

selanjutnya akan dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu :
1) Kawasan Mapping Wilayah KPP

2) Kawasan Mapping Wilayah AR

2. Mapping Berdasarkan Sektor / Subsektor dan Per Jenis Pajak
a. Mapping Berdasarkan Penerimaan Pajak Per Sektor dan Jenis Pajak

b. Perbandingan Penerimaan Pajak dengan PDRB

3. Mapping Berdasarkan Subjek Pajak
Mapping yang dilakukan berdasarkan Subjek Pajak dilakukan dengan memperhatikan

spesifikasi sebagai berikut :
a. Status Subjek Pajak

b. Bentuk Badan Hukum
c. WP OP Profesi

Page - 3