Page 15 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Penunjukan Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran tidak dimaksudkan hanya sebatas 3. Pembangunan kebudayaan nasional Indonesia yang bertopang pada prinsip pelestarian
pengajaran dalam arti sekolah dan pendidikan secara sempit, tetapi juga mencangkup masalah-masalah budaya melalui kinerja, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
kebudayaan. Ki Hajar Dewantara merumuskan secara konsisten pandangannya tentang pembangunan
kebudayaan nasional Indonesia, sebagaimana dilontarkankannya dalam “Polemik Kebudayaan” tahun Ketiga hal utama itulah yang sesungguhnya diolah dan dikembangkan dengan berbagai program oleh
1930-an, bahwa yang disebut dengan kebudayaan nasional Indonesia sesungguhnya adalah “puncak- para Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya hingga hari ini. Ketika terjadi penggantian kabinet
puncak kebudayaan daerah”. pada bulan November 1945, dari Kabinet Presidential ke Kabinet Syahril I, jabatan Menteri Pengajaran
yang dijabat Ki Hajar Dewantara diserahterimakan ke tangan Mr. Todung Sutan Gunung Mulia Harahap,
Dengan demikian, menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional Indonesia ialah puncak-puncak yang secara konsisten melanjutkan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang telah
dan sari-sari kebudayaan yang bernilai tinggi di seluruh kepulauan, baik yang lama maupun ciptaan baru, diletakan dasar-dasarnya oleh Ki Hajar Dewantara, yang menyangkut tiga hal utama, yakni 1) mengubah
yang berjiwa nasional. Karena itu janganlah segan-segan: kurikulum agar sesuai dengan wawasan kebangsaan, 2) memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan,
serta 3) memperluas jangkauan lembaga-lembaga pendidikan agar tidak terfokus pada pendidikan umum
1. menghentikan pemeliharaan segala kebudayaan lama yang merintangi kemajuan kehidupan
peri kemanusiaan; saja, namun juga pada pendidikan agama. Selain itu Mr. Todung Sutan Gunung Mulia Harahap berhasil
menerbitkan Surat Keputusan Pemerintah yang menetapkan bahwa urusan keagamaan yang semula
2. meneruskan pemeliharaan kebudayaan yang bernilai dan bermanfaat bagi hidup dan peri bagian dari Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan berubah menjadi urusan Departemen
kehidupan yang perlu perubahan diperbaiki dan disesuaikan dengan alam dan zaman baru; serta Dalam Negeri. Mr. Todung Sutan Gunung Mulia Harahap hanya menjabat Menteri Pengajaran selama
empat bulan, karena setelah Kabinet Syahrir II dibentuk ia pun diganti oleh Muh Syafei sampai dengan
3. memasukkan segala bahan kebudayaan dari luar ke dalam alam kebudayaan kebangsaaan kita,
asalkan yang dapat memperkaya dalam kehidupan bangsa kita. 2 oktober 1946, yang kemudian digantikan lagi oleh Mr. Soewandi. Keduanya dapat dikatakan tidak
terlepas dari bayang-bayang kebijakan Menteri Pengajaran sebelumnya; bahkan ketika Mr. Soewandi
Pemahaman dasar tentang proses pembangunan kebudayaan nasional Indonesia dari Ki Hajar Dewantara menjabat sebagai Menteri Pengajaran ia membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia
inilah yang menjadi inti program pelestarian kebudayaan Indonesia yang dilakukan hingga kini, yang yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Salah satu tujuan utama panitia ini adalah menjabarkan secara
bertopang pada prinsip perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Pemahaman dasar rinci Program Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diletakkan oleh Ki Hajar
tentang pelestarian kebudayaan Ki Hajar Dewantara inilah yang mengilhami Undang-undang Pemajuan Dewantara agar dapat diaplikasikan dalam program aksi dan dapat dilaksanakan secara merata di
Kebudayaan No. 5 Tahun 2017, seperti yang dituangkan dalam Undang-undang (UU) Pemajuan seluruh Indonesia. Sepanjang tahun sejak Kemerdekaan Indonesia 1945 s/d 1950 tidak banyak yang
Kebudayaan sebagai berikut: dapat dilakukan oleh para menteri kecuali melanjutkan kebijakan dan mengisi berbagai program dan

1. Bahwa untuk memajukan kebudayaan nasional indonesia diperlukan langkah strategis melanjutkan tugas-tugas rutin di Kementerian Pengajaran. Dr. Abu Hanifah DT. Marajo Ameh menjadi
berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan Menteri Pengajaran Republik Indonesia Serikat (RIS) pertama dan sekaligus Menteri Pengajaran
pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari RIS terakhir. Masa jabatannya relatif lebih lama dibanding menteri-menteri pengajaran sebelumnya,
secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. yang rata-rata hanya menjabat kurang dari satu tahun, seperti Mr. Soewandi, Mr. Gunarso, Mr. Ali
2. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Sastroamidjojo, dan Mr. Teuku Moh Hasan, kecuali Sarmidi Mangunsarkoro yang menjabat lebih dari satu
Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan tahun.
pembinaan kebudayaan.
3. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara Ada tiga hal penting yang menandai masa jabatan Sarmidi Mangunsarkoro selaku Menteri Pengajaran,
inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. yakni mewajibkan pengajaran agama untuk masing-masing penganut dan pembenahan Balai Pustaka
4. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, menjadi lembaga penerbitan yang berada secara langsung di bawah Kementerian PP dan K dan
memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. ditargetkan secara khusus agar menerbitkan buku-buku bermutu untuk bacaan di semua sekolah. Hal
5. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ini penting karena kebutuhan buku untuk mendukung kegiatan belajar sangat penting artinya. Setelah
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan Dr. Abu Hanifah, Dr. Bahder Djohan (1950–1951) dan (1952–1953) menjabat sebagai Menteri PP dan K.
tujuan nasional. Ada tujuh hal utama yang menjadi fokus perhatian Dr. Bahder Djohan dalam pembangunan Pendidikan
6. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga Nasional, yakni sebagai berikut:
kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif 1. Menentukan corak, macam, serta isi pendidikan dan pengajaran kepada warga negara baik
dan inisiatif masyarakat. dalam maupun di luar sekolah.
Ada tiga hal utama yang menjadi tonggak pembangunan pendidikan dan kebudayaan menurut Ki Hajar 2. Menyelenggarakan, memimpin, menyokong, serta mengamati semua macam pendidikan
Dewantara, yakni sebagai berikut:
pengajaran yang dimaksud pada butir “1”.
1. Pemotongan mata rantai sistem pendidikan buatan kolonial yang telah berlangsung lama, 3. Mengamat-amati pendidikan dan pengajaran bahasa asing.
yang dianggap sangat intelektualistik dan materialistik.
4. Menyelidiki menurut syarat-syarat ilmu pengetahuan soal pendidikan dan pengajaran.
2. Diletakannya sistem pendidikan nasional yang dasar-dasarnya berasal dari kepribadian bangsa,
yang bertumpu pada ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. 5. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi mengenai pendidikan dan pengajaran.

2 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 3