Page 131 - Buku PPKN Kelas X
P. 131
c. Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Daerah NAD menerima status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa
diberikan kepada NAD dengan Keputusan Perdana Menteri Republik
Indonesia Nomor 1/Missi/1959.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh
Darussalam, keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan
beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya
di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama,
penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam,
penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi
muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam, peran ulama dalam penetapan
kebijakan Aceh, serta penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Raya_Baiturrahman
Gambar 4.6 Mesjid Raya Nanggroe Aceh Darussalam merupakan tempat
kebanggaan rakyat aceh dan mengalami sedikit kerusakan ketika terjadi bencana
Tsunami.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 117
