Page 132 - Buku PPKN Kelas X

Selain itu, kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota meliputi
penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan
syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan
hidup antarumat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang
bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas
serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam, dan
peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota. Tambahan
kewenangan kabupaten/kota dalam hal menyelenggarakan pendidikan
madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dengan tetap mengikuti
standar nasional pendidikan. Selain itu, pengelolaan pelabuhan dan
bandar udara umum. Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan

pemerintah kabupaten/kota.
d. Otonomi Khusus Papua
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus

yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-
provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua adalah sebagai berikut.
1) Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang
dilakukan dengan kekhususan.
2) Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta
pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.

Sumber: http://bit.ly/1n7aJIB
Gambar 4.7 Pertambangan Freeport merupakan pertambangan terbesar di
dunia yang berada di Papua. Orang Papua asli berhak untuk ikut serta dalam
pertambangan ini sebagai pegawai dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat
Papua.

118 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK