Page 73 - E-Modul PPKn KELAS 7 FIXX (FINAL)_Neat

Gambar 2.6 Pemenuhan Hak dan Kewajiban

C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara
Hukum tertulis diperlukan untuk memastikan bahwa hukum

tidak berbenturan. Semua undang-undang dan peraturan di negara ini

harus memiliki dasar hukum yang tertulis. Peraturan perundang-
undangan dapat bertentangan satu sama lain jika tidak ada dasar

hukum yang tertulis. Jika hal ini terjadi, masyarakat akan menghadapi
kesulitan untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Akibatnya, dasar

hukum yang tertulis harus ada di setiap negara. Pancasila adalah dasar
negara Indonesia. Maka, penguasa negara membentuk kerangka

hukum formal berdasarkan Pancasila pada tahun 1945. Kerangka

hukum tertulis yang disiapkan itu berbentuk konstitusi, yang akhirnya
diberi nama UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

D. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

1. Perumusan UUD NRI Tahun 1945

Sidang pertama BPUPKI telah berhasil melahirkan Pancasila sebagai
dasar negara. setelah itu, BPUPKI memberikan tugas kepada panitia

sembilan untuk menyusun sila-sila dari Pancasila. Pancasila kemudian
dimasukkan kedalam inti dari pembukaan dasar hukum tertulis yang di

rumuskan oleh 19 panitia yang diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 11

Juli 1945, panitia sembilan bermusyawarah tentang tiga hal. Pertama,
mereka memutuskan untuk membentuk panitia Perancang Undang-

Undang Dasar (UUD). Kedua, mereka memutuskan untuk membentuk

70