Page 75 - E-Modul PPKn KELAS 7 FIXX (FINAL)_Neat
P. 75

Pemerintahan,  dan  Pengesahan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar.
                            Pembukaan  UUD  inilah  yang  kemudian  disahkan  oleh  PPKI  serta

                            dikukuhkan  oleh  KNPI  pada  tanggal  19  Agustus  1945.  Pengesahan
                            tersebut mengesahkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik

                            Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum tertulis yang dimiliki oleh
                            negara Indonesia.


                        3.  Sistematika UUD NRI Tahun 1945

                                  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945

                            yang telah disahkan memiliki sistematika yang mencakup tiga hal yaitu
                            pertama, bagian pembukaan, pembukaan ini berisikan awalan dari teks

                            UUD  negara  Indonesia  dan  menyatakan  bahwa  Indonesia  telah

                            merdeka dan menentang akan penjajahan. kedua, bagian batang tubuh
                            yang merupakan inti dari isi UUD NRI, dan yang ketiga yaitu penjelasan

                            yang kemudian di amandemen menjadi pembukaan dan pasal-pasal.


                        E. Amandemen UUD NRI Tahun 1945

                        1.  Tahap Perubahan

                            Tahap Perubahan Amandemen UUD NRI Tahun 1945:
                                •  Amandemen Pertama:

                                ➢  Dilakukan pada 19 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR
                                ➢  Meliputi perubahan pada 9 Pasal yakni yakni pasal 5, pasal 7,

                                   pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal
                                   21



                                •  Amandemen Kedua:
                                ➢  Dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR pada 7-18 Agustus 2000

                                ➢  Meliputi perubahan pada 25 pasal yang tersebar dalam lima bab
                                   yakni Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20, Pasal

                                   20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 25E, Pasal 26, Pasal 27, Pasal
                                   28A,  Pasal  28B,  Pasal  28C,  Pasal  28D,  Pasal  28E,  Pasal  28F,

                                   Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 30, Pasal 36B,






                                                                                                             72
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80