Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 27 September 2019

jumat, 27 september 2019 06

Sosialisasikan

RUU KUHP

PALANGKA RAYA, PPOST Sementara itu, anggota DPRD
Draf rancangan undang-un- Kalteng, Kuwu Senilawati juga
dang (RUU) Kitab Undang-Un- mengatakan, seyogyanya RUU
dang Hukum Pidana (KUHP) KUHP tersebut disosialisasikan
yang sedang dibahas Dewan sebelum disahkan.
Perwakilan Rakyat (DPR) RI, “Kalau pendapat saya, sebai-
banyak menuai kontroversi dari knya RUU KUHP itu disosial-
berbagai kalangan. isasikan dulu
Karena itu, ang- sebelum dia-
gota DPRD Kali- jukan ke DPR
mantan Tengah untuk disyah-
(Kalteng), Sudar- kan. Dengan
sono, menyarank- begitu tidak
an agar dilaku- membuat
kannya sosialisasi heboh dan
secara intensif ke- mendapat gel-
pada masyarakat ombang pe-
tentang isi RUU nolakan yang
KUHP tersebut. masif seperti
“Sebelum disah- saat ini,” kat-
kan sebaiknya anya.
RUU KUHP ini Nam un
harus sosialisasi ke Kuwu mema-
berbagai kalangan H. sudarsono hami pemer-
terlebih dahulu,” i ntah d an
ucapnya kepada DPR mem-
wartawan, Kamis (26/9). punyai argumen dan tujuan
Wakil rakyat asal pemilihan hingga RUU KUHP itu dibuat.
Kalteng II meliputi Kabupaten Niat dan alasan itu yang dijelas- Foto : PPost/Arianata
Kotawaringin Timur (Kotim) kan ke masyarakat. “Memang arIsaN - Arisan Ikatan Keluarga Anggota Dewan (Ikiawan) DPRD Kalteng, setiap satu bulan sekali menggelar arisan sebagai bentuk menjalin keakraban.
dan Seruyan ini mengatakan, butuh waktu, tapi itulah es-
ketika isi KUHP itu disahkan, ensi dari sebuah kebijakan dan
maka tidak ada alasan tidak aturan, sehingga penerimaan
tahu akan hal itu. dan implementasinya baik di Maksimalkan Pengembangan SDM Pemuda
“Kalau draf undang-udang masyarakat,” katanya.
tersebut sudah disahkan dan Ditambahkannya, ada be-
diundangkan, maka semua berapa draf RUU KUHP yang
warga negara sudah dianggap menjadi kontroversi. Seperti
tahu semua. Tidak ada alasan suami perkosa isteri sendiri di
untuk berbuat salah, karna ala- penjara 12 tahun, ayam masuk paLaNGKa raYa, ppOst bangun berbagai sektor yang milihan (dapil) II meliputi Ka- tidak mungkin Kalteng memi-
san tidak tahu pasal demi pasal. dan makan di kebun orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kali- ada,” ujar Ferry ketika dibin- bupaten Kotawaringin Timur liki para pemuda siap pakai,
Terlebih ini yang mengatur denda 10 juta dan hidup gelan- cangi di sela-sela rapat kerja, (Kotim) dan Seruyan ini meng- khususnya dalam menghadapi
pidana,” jelas Sudarsono. dangan terkena Rp1 juta. mantan Tengah (Kalteng), Ferry Khaidir mengatakan, sum- kemarin. harapkan, adanya kebijakan revolusi industri 4.0,” ucap pria
Ia menilai, dalam hal ini sos- Kemudian, pelaku santet ber daya manusia (SDM) lingkup pemuda-pemudi menjadi Dia menilai, saat ini perkem- pemerintah yang pro dengan murah senyum tersebut.
ialisasi sangat penting agar ma- dipenjara 3 tahun, hidup ber- kunci meningkatnya pembangunan di berbagai sektor. bangan zaman bergulir dengan kaum muda. Terkait kebijakan pemerintah,
syarakat lebih tau dan mengerti sama sebagai suami isteri diluar sangat cepat dan dalam meng- Ferry sendiri menyatakan siap lanjutnya, yang bisa diterapkan
akan konsekuensi sanksi hu- perkawinan dipenjara 6 bulan, hadapi revolusi industri 4.0 bisa mendukung dan mendo- dalam lingkup kaum muda,
kum setiap pelanggaran yang penjahat di atas 75 tahun tak Tidak heran ide serta berbagai bangan SDM kepemudaan. ke depan masyarakat dituntut rong pemerintah agar pro ter- salah satunya adalah bidang
dilakukan. dipenjara, bersikap tidak hor- terobosan inovasi yang cukup Apalagi bisa dikatakan gen- untuk bisa bersaing. hadap perkembangan aktivitas olahraga. Lalu ada juga pada
Mantan Bupati Kabupaten mat terhadap hakim dipenjara mumpuni berasal dari pemiki- erasi muda lah yang nantinya “Kami mengharapkan agar kepemudaan di Kalteng. sektor peningkatan kualitas pen-
Seruyan ini menyarankan juga 5 tahun, kenakalan para bad ran kaum millennial. Karenanya, akan menjadi pemimpin dimasa pengembangan kepemudaan, “Kalau ini terus digencarkan, didikan hingga soal pemberian
semua agar stakeholder terkait boy dikenalan hukuman pidana legislator dari PDI Perjuangan depan. “Bagi kaum muda kalau terus intens dilaksanakan agar maka kita tidak perlu khawatir beasiswa ataupun dukungan
juga dapat memberikan infor- denda 10 juta dan pengeritik Kalteng ini mengharapkan agar ingin berkembang, maka mesti tidak sampai ketinggalan,” kata dengan persaingan ke depan. serta berbagai kegiatan yang
masi kepada masyarakat di presiden dipenjara 6 bulan. ke depan kebijakan pemerintah nekad dan berani. Tentunya Ferry. Ketika pengembangan SDM ini melibatkan kepemudaan.(art/
daerah masing-masing. (art/P4) bisa lebih pro terkait pengem- nekad dalam artian positif mem- Wakil rakyat dari daerah pe- optimal dilaksanakan, bukan P4)

Pembayaran Multiyears Harus

Sesuai Fakta di Lapangan

muara teWeH, ppOst Barito Utara. perubahan tahun 2019,” jelasnya.
Selanjutnya, pada pembahasan
“Pembayaran disesuaikan den-
Pembayaran proyek multiyears harus sesuai hasil peker- gan hasil pekerjaan atau fakta di APBD tahun 2019 dipercepat dan
jaan atau fakta di lapangan agar tidak menjadi temuan lapangan,” jelasnya, Rabu (25/9) selesai November 2019, namun
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kali- lalu, pada sidang paripurna di kenyataannya masih ada proyek
mantan Tengah (Kalteng). gedung dewan setempat. yang belum dilakukan lelang
Ia juga menyampaikan, proyek sampai sekarang. “Ke depan
turap Desa Rarawa tahun ang- hal ini jangan terulang kembali,
Hal itu dikatakan juru bi- dan 6. garan 2018 menjadi temuan BPK dengan harapan pekerjaan teapt
cara fraksi Partai Gerindra De- Menurut Muhammad Haris RI perwakilan Kalteng yang pada waktu dan hasilnya maksimal,”
wan Perwakilan Rakyat Daerah Fitriady, pola anggaran yang intinya rekanan wajib mengem- tegasnya.
(DPRD) Barito Utara, Muham- hendak dicapai di kemudian balikan dalam bentuk pekerjaan Haris menambahkan, agar
mad Haris Fitriady, saat mem- hari adalah bukan hanya sebatas harus tuntas/ selesai tahun 2019. APBD yang sudah disepakati
berikan beberapa catatan berkai- terserapnya anggaran, tetapi “Sampai sekarang belum se- dapat segera diajukan ke pemer-
tan dengan proyek mendahului yang lebih penting bagaimana lesai dalam hal ini pemerintah intah provinsi untuk dievaluasi,
sesuai Peraturan Pemerintah penyerapan anggaran mampu daerah atau Dinas Pekerjaan sehingga program dan kegiatan
Nomor 58 tahun 2005 pasal 81 melahirkan efek positif dalam Umum dan Penataan Ruang segera berjalan dengan cepat dan
ayat 2 dan Permendagri Nomor rangka menggerakkan roda pem- (PUPR) tidak perlu mengang- serapan anggaran dapat maksi-
13 tahun 2006 pasal 162 ayat 2,5 bangunan daerah Kabupaten garkan kembali dalam anggaran mal.(bn/P4)
Foto : BN
persetujuaN - Ketua DPRD Barito Utara, Meri Rukaini, menandatangani berita acara persetujuan raperda APBD
Perubahan 2019 di gedung dewan, Rabu (25/9) kemarin. Seluruh fraksi DPRD menyetujui raperda itu ditetapkan men-
jadi peraturan daerah. Percepat Pembangunan

Enam Fraksi Setujui Raperda Fasilitas Cuci Darah

APBD Perubahan 2019 MUARA TEWEH, PPOST daerah (raperda) tidak perlu lagi ke kang Turan yang belum bisa

Salah satu fraksi gabungan
rubahan 2019.
daerah. “Karena
daerah dalam raperda APBD
DPRD Kabupaten Barito Utara, tentang APBD pe- rumah sakit luar diakomodir oleh pemerintah
MUARA TEWEH, PPOST dalam pasal 245 ayat 3 Un- Gubernur Kalimantan Tengah yakni fraksi Amanah Rakyat Rosi Wahyuni selama ini ma- perubahan 2019 agar dapat
Enam fraksi pendukung dang-Undang Nomor 23 tahun untuk dievaluasi sebelum Karya Sejahtera (ARKS) me- menyampaikan, syarakat yang dimasukkan dalam raperda
DPRD Barito Utara menyetujui 2014 tentang pemerintahan ditetapkan sebagai perda,” minta pemerintah kabupaten catatan dan masu- akan melakukan APBD Murni 2020 nanti.
rancangan peraturan daerah daerah, yakni raperda kabu- jelasnya. (pemkab) mempercepat pem- kan fraksi ARKS cuci darah harus Selain itu, kata Rosi, fraksi
(raperda) APBD Perubahan paten/kota tentang RPJPD, Meri juga mengucapkan bangunan fasilitas cuci darah. mengenai Badan pergi ke rumah ARKS juga berharap agar
2019 untuk ditetapkan menjadi RPJMD, APBD, perubahan terima kasih dan apresiasi Hal itu disampaikan juru bi- Layanan Umum sakit yang ada di pemerintah daerah lebih cer-
peraturan daerah (perda). APBD, pertanggungjawaban kepada jajaran pemerintah cara fraksi ARKS, Rosi Wahyu- Daerah (BLUD), luar daerah sep- mat dalam menyusun rencana
Hal itu dirangkum dalam pelaksanaan APBD, pajak dae- daerah. Mulai dari bupati dan ni, dalam sidang paripurna, khususnya RSUD erti Palangka Raya anggaran.
berita acara persetujuan ber- rah, retribusi daerah dan tata wakil bupati serta tim angga- Rabu (25/9) kemarin. Catatan Muara Teweh, un- dan Banjarmasin,” Jangan sampai anggaran
sama yang ditandatangani ruang harus mendapat evalu- ran pemerintah daerah. dan masukan ini diberikan tuk mempercepat rosi Wahyuni terangnya. yang telah disepakati bersama
pimpinan DPRD Barito Utara asi gubernur. “Karena sudah berkenan setelah memperhatikan pidato pembangunan S e l a n j u tn y a , tidak dapat terserap dengan
dan Bupati Barito Utara pada “Dengan mengacu pasal meluangkan waktu bersama pengantar Bupati Barito Utara fasilitas cuci darah dan segera adapun mengenai beberapa baik, sehingga menjadi Silpa.
sidang paripurna, Rabu (25/9). itu, maka diminta pemerintah DPRD untuk mengikuti rapat serta raat gabungan komisi memfungsikannya. usulan DPRD Barito Utara “Karena hal ini sangat ber-
Ketua DPRD Barito Utara, daerah segera menyampaikan pembahasan serta rapat pari- dengan pemerintah daerah Sehingga masyarakat yang untuk kepentingan masyara- dampak terhadap masyara-
Meri Rukaini mengatakan, raperda APBD Perubahan ke purna,” katanya.(bn/P4) terhadap rancangan peraturan akan melakukan cuci darah kat Bumi Iya Mulik Beng- kat,” jelasnya.(bn/P4)