Page 11 - SKH Palangka Post Edisi 25 September 2019

RABU, 25 SEPTEMBER 2019 11

Pemkab Katingan Bupati Katingan Lantik Kepala BKPP

Perpanjang Libur Sekolah KASONGAN, PPOST
Bupati Katingan Sakariyas
resmi melantik Bambang Har-
ianto sebagai Kepala Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Katingan,
KASONGAN, PPOST Senin (23/9) sore. Prosesi pelan-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan memutuskan tikan berlangsung di pendopo
rumah jabatan bupati setempat.
memperpanjang libur sekolah. Sebab, kabut asap akibat Sakariyas berpesan kepada
kebakaran hutan dan lahan yang menyaput wilayah itu se- Bambang Harianto yang se-
maki pekat. belumnya menjabat sebagai Foto : PPost/Hairul Saleh
Kepala Dinas Kependudukan PELANTIKAN PEJABAT – Bupati Katingan Sakariyas melantik Bambang
Bupati Katingan Sakariyas sama menjaga lingkungan seko- dan Pencatatan Sipil Kabu- Harianto sebagai Kepala BKPP setempat, Senin (23/9) sore, di pendopo
mengeluarkan surat edaran ter- lah masing-masing dari bahaya paten Katingan agar dapat rumah jabatan Bupati Katingan.
baru kepada pihak sekolah agar kebakaran hutan dan lahan,” ujar menjalankan tugas pokok,
memperpanjang libur proses Sakariyas, kemarin, di Kasongan. fungsi, wewenang, dan tang- prinsip nilai dasar, kode etik, pemenuhan formasi jabatan.
belajar mengajar di sekolah dari Pantauan Palangka Post, Selasa gung jawabnya dengan baik. berkomitmen, berintegritas, dan Mutasi itu diharapkan dapat
tanggal 23-26 September 2019. Se- (24/9), kondisi kabut asap di Kota “Dengan telah dilantiknya bertanggung jawab, serta profe- mewujudkan optimalnya kin-
lama libur, pihak sekolah diminta Kasongan, semakin pekat terutama saudara sebagai Kepala Badan sionalitas terhadap pelayanan erja pemerintahan Kabupaten
untuk memberikan tugas kepada di wilayah komplek Perkantoran Kepegawaian, Pendidikan dan publik sebagaimana Undang- Katingan dalam memenuhi
siswa untuk belajar mandiri di Kereng Hummbang, Jalan Tjilik Pelatihan Kabupaten Katingan, Undang Nomor 5 Tahun 2014 harapan masyarakat yang terus
rumah masing-masing. Riwut, dan kawasan permukiman diharapkan dapat melakukan tentang ASN. berkembang saat ini.
Kepada para tenaga penga- sekitar. Kabut asap pekat itu mem- pengawasan tugas dan tanggung Dikatakan, kebijakan Mutasi “Makna pelantikan bukan
jar, orang nomor satu di Bumi buat kualitas udara yang dihirup jawab terhadap tugas pokok dan pelantikan pejabat adalah formalitas semata, namun
Penyang Hinje Simpei itu me- masyarakat dalam level berbahaya. dan fungsi dengan jujur, tertib, bagian dari kehidupan organ- diutamakan lebih melakukan
minta agar tetap turun ke sekolah “Kabut asap yang semakin cermat, dan teliti,” ujar Sakariyas. isasi dalam rangka pemantapan pembenahan dan pemantapan
seperti biasa untuk menjalankan pekat. Mata terasa perih, teng- Foto : PPost/Hairul Saleh Ia juga mengingatkan agar dan pembinaan karier pegawai. organisasi dalam rangka menin-
tugas sebagai aparatur sipil gorokan terasa kering dan sakit, SEMAKIN PEKAT – Kondisi kabut asap yang menyaput Kota Kasongan, Ka- yang bersangkutan mentaati Selain itu, sebagai upaya pe- gkatkan kinerja penyelenggara
negara. “Para tenaga pendidik serta sulit bernapas,” ujar Tari, bupaten Katingan, semakin pekat, Selasa (24/9). Pemerintah daerah setempat aturan dan ketentuan yang nyegaran dan bagian peningka- tugas dan pelayanan umum,”
juga diharapkan untuk bersama- warga Kasongan.(rul/P2) terpaksa meliburkan sekolah. berlaku berlandaskan pada tan kinerja, serta penataan dan demikian Sakariyas.(rul/P2)
DPRD KATINGAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Harus Transparan

KASONGAN, PPOST dikedepankan, selain kepada berkoordinasi dengan pemerin-
PENYERAHAN REKOMENDASI– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kat- masyarakat, juga kepada sesama tah kecamatan tempat berjalan-
nya pekerjaan fisik maupun
jajaran pemerintah daerah Kabu-
Ketua DPC PDI Perjuangan ingan Muhammad Efendi menekankan kepada seluruh
Kabupaten Katingan Sakariyas paten Katingan. Salah satunya nonfi sik,” imbuhnya.
saat menyerahkan rekomendasi aparatur sipil negara (ASN) agar senantiasa mengede- kepala OPD yang menjalankan Legislator asal daerah pe-
pimpinan DPRD Katingan ke- pankan transparansi. program kegiatan agar selalu milihan III itu menegaskan,
pada Sekretariat DPRD Katingan, berkoordinasi dengan jajaran tak terkecuali semua kegiatan
beberapa waktu lalu. Penyerahan pemerintah daerah lainnya. Ke- perangkat daerah harus ada
rekomendasi tersebut turut disak- “ASN dalam mengemban tu- transparansi dalam penyeleng- pada seluruh ASN juga ditekank- kordinasi pemerintah kecamatan,
sikan anggota DPRD Katingan gas pokok dan fungsinya ha- garaan tata kelola pemerintahan,” an gar setiap menjalankan tugas baik itu proyek yang bersumber
Marwan Susanto, Nanang Surian- rus berpedoman pada peraturan ujar Efendi, kemarin, di Kasongan. dan kewajiban selalu profesional. dari anggaran pendapatan dan
syah, dan Hanafi . perundang-undangan. Selain itu, Menurut politikus Partai De- “Dinas mana saja yang men- belanja daerah (APBD) maupun
Foto : PPost/Hairul Saleh harus selalu menerapkan prinsip mokrat itu, transparansi harus jalankan suatu kegiatan harus dari sumber dana lain.(rul/P2)

Bupati Paparkan Raperda APBD Perubahan 2019

MUARA TEWEH, PPOST Perda APBD dan Nota Keuan- antaranya perubahan APBD
Bupati sampaikan paparan terkait rancangan peraturan gan Perubahan kepada DPRD. ini tidak merubah kebijakan
yang telah disepakati bersama,
Penyampaian Rancangan Per-
daerah (reperda) APBD Perubahan tahun Anggaran 2019, da APBD dan Nota Keuangan sebagaimana tercantum dalam
pada rapat Paripurna I masa sidang III, Senin (23/9) di ru- Perubahan APBD merupakan Peraturan Daerah Nomor 33
ang rapat paripurna DPRD setempat. agenda tahunan sebagai ma- Tahun 2018 tentang APBD Ka-
nivestasi dari siklus anggaran bupaten Barito Utara tahun PAPARAN - Bupati Bari-
yang memiliki nilai sangat Anggaran 2019. to Utara H Nadalsyah
Dalam kesempatan itu, Bu- mor 17 Tahun 2013. strategis bagi kelangsungan Selanjutnya, perubahn APBD saat menyampaikan
pati Barut H Nadalsyah me- Adapun amanat tersebut ten- roda pemerintahan, pelak- tetap menganut prinsip ang- Rancangan Perda APBD
dan Nota Keuangan
nyampaikan bahwa berkenaan tang Keuangan Negara maupun sanaan pembangunan, dan garan berbasis kinerja. “Setelah Perubahan Anggaran
dengan diajukannya ranca- Undang-undang Nomor 23 Ta- pembinaaan kemasyarakatan perubahan APBD yang telah Pendapatan dan Belanja
ngan perda APBD dan nota hun 2014 tentang Pemerintahan di kabupaten dan kota. ditetapkan dan disahkan oleh pe- Daerah tahun Anggaran
Keuangan perubahan anggaran Daerah, diamanatkan sebelum Dijelaskannya, dalam Pe- jabat yang berwenang, tidak di- 2019, Senin (23/9) di Ge-
pendapatan dan belanja daerah APBD Perubahan ditetapkan rubahan APBD Kabupaten perkenankan adanya peruba han dung Paripurna DPRD
tahun anggaran 2019 dan sesuai Pemerintah Daerah terlebih da- Barut tahun Anggaran 2019 maupun pergeseran anggaran setempat.
amanat Undang-Undang No- hulu menyampaikan Rancangan berpegang pada prinsip di- atau revisi,” tutupnya.(sdk/P5) FOTO: PPOST/AGUS SIDIK

Suket Jadi Solusi Persediaan Blangko KTP-El

NANGA BULIK, PPOST men kependudukan, khusus- dala pada ketersediaan blangko mengatasi keterbatasan blanko
Dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kabu- nya Kartu Tanda Penduduk KTP-El dari pusat yang belum ini adalah diterbitkan Surat Ket-
memenuhi kebutuhan.
elektronik (KTP-El), membuat
erangan (Suket) pengganti tanda
paten Lamandau dalam mengatasi kekurangan persediaan persediaan blanko di Dinas Stok blanko KTP-El seka- identitas, bagi warga yang KTP-
blangko KTP elektronik (KTP-El) sesuai memenuhi per- Kependudukan dan Pencatatan rang, diakuinya, tersedia han- nya hilang, rusak atau perubahan
mintaan warga, maka digunakan surat keterangan (Suket) Sipil (Disdukcapil) Lamandau ya berjumlah 177 lembar. Bisa elemen data di dalamnya.
Diketahui, jumlah penduduk
sebagai pengganti sementara KTP-El. semakin menipis. Untuk itu dikatakan blanko KTP-EL ini Kabupaten Lamandau yang telah
minim. Dan untuk mengatasi hal
pihaknya terus berupaya akan
memberikan kemudahan ke- ini tentunya selalu berusaha dan tercatat di dinas terkait hingga
“Memang untuk blangko pusat telah menetapkan jumlah pada warga setempat, ujar Budi. telah mengajukan penambahan bulan september lalu mencapai
KTP elektronik lagi banyak blangko yang akan didistribusi- Menurutnya, sesuai visi dan ke pihak pusat dan Provinsi. 97.082 jiwa, dengan pertambahan
permintaannya, karena belum kan kepada seluruh kabupaten/ misi Bupati dan Wakil Bupati, “Bahkan bukan hanya di Dis- penduduk rata-rata 300 hingga
terlayani disebabkan karena kota di seluruh Indonesia. Dan yakni bergerak cepat dalam pem- dukcapil Lamandau saja, hampir 400 jiwa setiap bulan, terkait hal
dari pusat memang belum saat ini pihaknya telah melaku- bangunan di berbagai bidang, semua daerah mengalami hal tersebut, hingga akhir pekan
melakukan pencetakan,” kata kan jemput bola guna memenuhi maka pihaknya terus berinovasi serupa,” jelas Budi. lalu pihaknya telah menerbitkan
Kepala Disdukcapil Lamandau blangko KTP elektronik tersebut dan mencari cara terbaik agar Diakuinya, sesuai dengan 236 lembar Suket. Ketika blanko
Budi Prastowo diruang ker- setiap minggunya. masalah kependudukan di La- surat edaran dari Dirjen Kepen- sudah mencukupi maka suket
janya, Selasa (24/9). Seiring dengan banyaknya FOTO: PPOST/HERYADI mandau ini dapat termanajemen dudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dapat ditukar dengan
Dia menjelaskan, pemerintah warga yang mengurus doku- Kepala Disdukcapil Lamandau Budi Prastowo. dengan baik, meskipun ada ken- Kemendagri, maka solusi untuk KTP-El. (hrd/P5)