Page 16 - SKH Palangka Post Edisi 02 Oktober 2019
P. 16
KOTAWARINGIN TIMUR
rabu, 2 oktober 2019 16
Wabup Ingatkan ASN Tak jadi
Anggota Partai
SaMPIt, PPoSt aNJuNGaN
Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh ikut sebagai anggota paratai politik bahkan masuk SaMPIt - Sekretaris
Daerah Kabupaten
sebagai pengurus partai aturan tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Kotawaringin Timur
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbunyi, dalam upaya menjaga (Kotim) Halikinnor
(baju putih) saat
netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, meresmikan anjun-
dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada gan Sampit, Selasa
tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik . (1/10)
FOTO: PPOST/RASGIANTORO
Wakil Bupati Kotawaringin sepanjang tidak bertentangan syaratan sebagai berikut: tidak
Timur (Kotim) HM Taupiq Mukri dan belum diganti berdasarkan menjadi anggota atau pengurus
mengatakan bahwa seyogyanya UU ASN. partai politik atau terlibat politik
sesuai dengan ketentuan itu juga Sementara itu, merujuk pada praktis,’’tukasnya
dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Pasal 2 ayat (1) PP 37/2004 den- Sementara, jika PNS menjadi
UU ASN. gan tegas mengatakan, Pegawai anggota dan/atau pengurus
“Yang berbunyi; pegawai ASN Negeri Sipil dilarang menjadi partai politik, maka berdasar-
harus bebas dari pengaruh dan anggota dan/atau pengurus kan Pasal 2 ayat (2) PP 37/2004
intervensi semua golongan dan partai politik. Dalam Pasal 1 ia diberhentikan sebagai PNS.
partai politik,” ujarnya, Selasa angka 1 PP 37/2004 disebutkan Ketentuan tersebut dipertegas Halikinnor Resmikan Anjungan Sampit
(1/10). bahwa: Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 PP 37/2004 berbu-
Ia menambahkan, hal itu- adalah Calon Pegawai Negeri nyi, Pegawai Negeri Sipil yang
pun mengacu pada Peraturan Sipil dan Pegawai Negeri Sipil akan menjadi anggota dan/atau SAMPIT, PPOST Salah Satu Rumah Bersejarah wisata bagi masyarakat lokal
Pemerintah Nomor 37 Tahun sebagaimana dimaksud dalam pengurus partai politik wajib Halikinnor, selakuSekretar- hingga mancanegara, agar
2004 tentang Larangan Pegawai Undang-undang Nomor 8 Ta- mengundurkan diri sebagai isDaerah Kabupaten Kotawar- Milik Warga dapat disinergikan dengan
Negeri Sipil Menjadi Anggota hun 1974 tentang Pokok-pokok Pegawai Negeri Sipil. Pegawai ingin Timur meresmikan salah museum Sampit,” tuturnya.
Partai Politik sebagai pelaksana Kepegawaian sebagaimana telah Negeri Sipil yang mengundur- satu rumah bersejarah sebagai 150 jenis barang-barang ber- bagai macam alat-alat, baik Dirinya juga memiliki keingi-
dari Undang-Undang Nomor diubah dengan Undang-undang kan diri sebagaimana dimaksud salah satu objek wisata yang sejarah salah satunya adalah itu alat rumah tangga hingga nan apabila wisatawan datang
8 Tahun 1974 tentang Pokok- Nomor 43 Tahun 1999. dalam ayat (1) diberhentikan ada Sampit, pada hari Selasa lampu teplok. alat pertanian yang digunakan ke sampit, nantinya akan ada
pokok Kepegawaian atau UU ‘’Hal ini sejalan dengan Pasal dengan hormat sebagai Pegawai (1/10). Halikinnor mengatakan, nenek moyang dulu,” ucapnya. disuguhkan dengan pemutaran
Kepegawaian sebagaimana 23 ayat (1) huruf e Peraturan Negeri Sipil. Objek wisata yang berada atas nama pemerintah daerah Ia juga mengatakan, bahwa film dengan menampilkan
telah diubah dengan Undang- Pemerintah Nomor 11 Tahun ‘’Mungkin lebih jelasnya bisa di Jalan Arjuno 8 Nomor 233, dirinya berterimakasih yang tidak hanya benda-benda lokal gambaran secara umum objek
Undang Nomor 43 Tahun 1999 2017 tentang Manajemen Pega- konfirmasi ke bagian kepega- Kecamatan Baamang tersebut setinggi - tingginya karena saja. Disana, ia melihat berb- wisata yang ada Kotim.
dan kemudian dicabut dan din- wai Negeri Sipil sebagai berikut: waian Pemkab Kotim dan bila merupakan gagasan dari salah ada salah warga Kotim yang agai macam alat yang juga di “Kita akan terus mendukung
yatakan tidak berlaku oleh UU Setiap warga negara Indonesia ada ASN Kotim yang terjun ke satu Aparatur Sipil Negara berinovasi dan punya pemiki- buat oleh bangsa China dan terus ini, karena program ini se-
ASN, namun PP 37/2004 sebagai mempunyai kesempatan yang politik maka harus siap mundur (ASN) Kotim yang bernama ran untuk melestarikan benda Jepang. jalan dengan pemerintah yang
pelaksana dari UU Kepegawaian sama untuk melamar menjadi dari jabatannya dan sebagai Tari Ambarwati. - benda bersejarah tersebut. “Mudah-mudahan ini juga memprioritaskan pari-
masih dinyatakan tetap berlaku PNS dengan memenuhi per- ASN,’ ‘jelas Wabup. (emi/P5) Di dalam anjungan itu ada “Tadi kita melihat ada ber- juga salah satu kunjungan wisata,” tutupnya. (mg7/P5)
Rp 4,8 Miliar
untuk Dana
Kelurahan
kuaLa kuruN, PPoSt
Sebanyak 13 Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) akan menerima dana kelu-
rahan yang dikucurkan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat.
Dana Kelurahan ini ber- aan masyarakat di kelurahan. Hal ini tidak semua untuk kegiatan
asal dari dana alokasi umum tersebut sesuai dengan Peraturan fisik. Ada yang juga yang di-
(DAU) tambahan pada Angga- Menteri Dalam Negeri Nomor gunakan untuk kegiatan non
ran Pendapatan Belanja Daerah 130 tahun 2018. fisik, seperti pemberdayaan
(APBD) Gumas tahun 2019. ”Realisasinya pada bulan Ok- masyarakat kelurahan, meliputi
”Total dana yang kita kucurkan tober tahun ini yang dananya pelayanan kesehatan masyara- FOTO: PPOST/ANTHONEAL
sebesar Rp 4.811.794.000 untuk bisa digunakan untuk kegiatan kat, pelayanan pendidikan dan rakor-Asisten II Setda Gumas, Yohanes Tuah (tengah), didampingi Kabid Ekonomi dan Sosial Budaya, Iis Yukensi (ujung kanan) dan tim Usaid Lestari,
13 kelurahan. Masing-masing pembangunan sarana dan prasa- kebudayaan,” terangnya. ketika memimpin rapat koordinasi (rakor) penyusunan roadmap pengembangan karet di Aula Kantor BP3D setempat, Senin (30/9).
kelurahan akan mendapatkan rana serta upaya pemberday- Dia menambahkan, 13 ke-
Rp 370.138.000,” ucap Kepala aan masyarakat di kelurahan,” lurahan yang menerima dana
Badan Pengelola Keuangan dan ujarnya. tersebut diantaranya, Kelurahan Roadmap Pengembangan Produk
Aset Daerah (BPKAD) Gumas, Dengan sisa waktu yang ting- Kuala Kurun, Tampang Tumbang
Untung, di ruang kerjanya, Senin gal tiga bulan lagi, lanjut Untung, Anjir, Sepang Simin, Kampuri,
(30/9). maka pihaknya tetap optimis Tewah, Tumbang Miri, Tumbang Bahan Baku Karet
Penggunaan dana kelurahan bahwa dana kelurahan tersebut Napoi, Tumbang Marikoi, Tum-
tersebut, kata dia, untuk kegiatan dapat terserap dengan baik, sebe- bang Rahuyan, Jakatan Raya,
pembangunan sarana dan prasa- lum akhir tahun 2019 mendatang. Rabambang, Tumbang Talaken KUALA KURUN, PPOST Aula BP3D setempat, kemarin. salah pada rantai bisnis karet tiga tahun terakhir, luas tana-
rana kelurahan dan pemberday- ”Penggunaan dana kelurahan dan Tehang. (nth/P4) (Pemkab) Gunung Mas (Gu- khir, terangnya, hasil perkebu- dapat diurai,” ujarnya. man perkebunan rakyat men-
Pemerintah Kabupaten
Dalam beberapa tahun tera-
galami penurunan dan stagnasi.
Yohanes mengatakan, pemk-
Jalankan Nilai Pancasila mas) melalui Badan Perenca- nan berupa karet mengalami ab sangat menyambut positif Tahun 2016, luas areal 118.772
tekanan terutama pada harga
naan, Penelitian dan Pengem-
hektar dengan produksi 20.405
kegiatan dan kerjasama yang
dalam Kehidupan bangan Daerah (BP3D) setem- beli, sehingga terjadi kelesuan dilakukan oleh pihak BP3D ton. Lalu di tahun 2017 luas
areal 68.367 hektar dengan hasil
pat bekerjasama dengan Usaid
dengan Usaid Lestari, karena
di tingkat petani. Ada empat
produksi 20.382 ton. Kemudian
diperlukan terobosan untuk
Lestari melaksanakan rapat
hal yang membuat harga beli
koordinasi (rakor) penyusunan
tan dengan produk karet.
luas 68.372 hektar dengan hasil
budidaya karet yang tidak
roadmap pengembangan karet karet menjadi rendah, yakni mengatasi masalah yang berkai- pada tahun 2018 luas areal se-
KUALA KURUN, PPOST di halaman kantor bupati, Se- kuti Wakil Bupati Efrensia LP sebagai salah satu hasil perke- produktif, kualitas olahan karet Sementara itu, Kabid Ekonomi produksi 20.285 ton.
Bupati Gunung Mas (Gu- lasa (1/10). Bupati mengatakan, Umbing, anggota TNI dan Polri, bunan masyarakat. yang tidak memenuhi standar, dan Sosial Budaya BP3D Gu- ”Dalam fase siklus hidup
mas), Jaya S Monong, berpesan selama ini masyarakat di daerah sejumlah kepala perangkat dae- ”Rakor yang kita laksanakan rantai distribusi yang terlalu mas, Iis Yukensi menuturkan, produk, kondisi ini menggambar-
kepada masyarakat, khususnya itu telah mengamalkan nilai-nilai rah di lingkup Pemerintah Ka- ini merupakan langkah awal panjang dan ketidaktahuan rakor pembuatan roadmap ini kan perkembangan karet cender-
generasi muda, agar selalu men- Pancasila dengan sangat baik dan bupaten Gumas, para pegawai, dalam membuat kebijakan masyarakat kapan waktu yang merupakan rapat perdana dalam ung menurun, maka dengan adan-
jalankan nilai-nilai Pancasila toleransi juga selalu terjaga. pelajar dan lainnya. maupun kegiatan mengenai tepat untuk menjual karet. rangka mengidentifikasi kelem- ya penyusunan roadmap tersebut
dalam kehidupan berbangsa dan ”Saya harap ke depan kita Turut hadir Ketua Sementara pengembangan produk dengan ”Mungkin masih banyak bagaan lokal dan peluang ket- akan menjadi langkah awal pada
bernegara. dapat bersama-sama melakukan DPRD Gumas, Gumer beserta bahan baku karet yang bernilai faktor lain yang turut mempen- erlibatan berbagai pihak dalam tataran strategi kebijakan sebagai
Hal itu disampaikan Bupati edukasi yang lebih mendalam anggota dewan lainnya, seperti tambah untuk mensejahterakan garuhi harga beli karet tersebut, membangun rantai bisnis karet. bahan rujukan maupun rekomen-
saat memimpin upacara perin- tentang Pancasila,” tuturnya. Neni Yuliani, Yuniwa, Cici Susi- masyarakat,” ucap Asisten II sehingga melalui rakor ini kita Dia menambahkan, berdasar- dasi kepada pimpinan daerah,”
gatan Hari Kesaktian Pancasila Upacara itu juga tampak dii- lawati dan Sari Dewi. (nth/P4) Setda Gumas, Yohanes Tuah, di harapkan simpul-simpul ma- kan tren perkembangan dalam jelasnya. (nth/P4)
