Page 101 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2018

Title YOGYAKARTA SAHKAN RAPERDA DISABILITAS SETELAH DIABAHS DUA TAHUN
Media Name jogja.antaranews.com
Pub. Date 28 Desember 2018
https://jogja.antaranews.com/berita/364214/yogyakarta-sahkan-raperda-d isabilitas-setelah-
Page/URL
diabahs-dua-tahun
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Setelah mengalami berbagai kendala dan hambatan selama proses pembahasannya,
Raperda Disabilitas yang sudah masuk dalam program pembahasan peraturan
daerah di DPRD Kota Yogyakarta sejak 2016 dapat disahkan.

"Sudah sejak satu pekan lalu sebenarnya siap ditetapkan. Namun, karena menunggu
penjadwalan, maka baru bisa disahkan hari ini," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus)
Raperda Disabilitas DPRD Kota Yogyakarta M Fauzan di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, isi dari Raperda Disabilitas tersebut sudah disesuaikan dengan berbagai
masukan yang diterima pansus selama proses pembahasan termasuk masukan dari
penyandang disabilitas.

Pansus Raperda Disabilitas juga memasukkan sejumlah muatan lokal dalam
peraturan tersebut, di antaranya layanan "home care", jaminan kesehatan khusus
untuk difabel, dan seluruh fasilitas kesehatan harus dilengkapi dengan infrastruktur
yang bisa diakses penyandang disabilitas.

Sedangkan di bidang pendidikan, seluruh sekolah di Kota Yogyakarta diharapkan
mampu bertindak sebagai sekolah inklusi hingga layanan "home care" untuk siswa
difabel yang sulit melakukan mobilitas. "Dimungkinkan ada semacam mobil antar
jemput untuk difabel," katanya.

Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, diatur tentang kegiatan pelatihan untuk
penyandang difabel karena adanya kuota pekerja dari penyandang disabilitas di
perusahaan, hingga penyediaan informasi lowongan atau bursa kerja.

"Pemberian pelatihan ini penting agar penyandang disabilitas memiliki kemampuan
sesuai kebutuhan perusahaan. Dari setiap pelatihan yang diikuti, penyandang
disabilitas akan memperoleh sertifikasi," katanya.

Sedangkan untuk pengawasan pelaksanaan peraturan daerah disabilitas, lanjut
Fauzan akan menjadi kewenangan dari tiap komisi di DPRD Kota Yogyakarta sesuai
dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja mereka.

Sementara itu, Perwakilan Forum Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
(FPHPD) Winarta mengatakan, setelah Perda Disabilitas tersebut ditetapkan, maka
sebaiknya DPRD Kota Yogyakarta membentuk tim pengawas pelaksanaan perda.

Page 100 of 102.