Page 89 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2018
P. 89
Title KEMNAKER: JUMLAH PHK PER SEPTEMBER 2018 SEBANYAK 3.362 ORANG
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 28 Desember 2018
https://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-jumlah-phk-per-september-2 018-sebanyak-3362-
Page/URL
orang
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan jumlah tenaga kerja yang
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terus mengalami penurunan. Di tahun
depan, pemerintah memperkirakan angka PHK masih akan terus turun dengan
melihat iklim suasana kerja yang semakin kondusif.
Berdasarkan data Kemnaker, pada 2014 angka tenaga kerja yang terPHK sebanyak
77.687 orang. Jumlah ini menyusut menjadi 9.822 orang di tahun 2017
dan turun lagi ke posisi 3.362 orang per September 2018. Data ini dihimpun berasal
dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (PHI-JSK) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsos TK).
Sekretaris Jenderal Kemnaker Khairul Anwar mengatakan, pemerintah melihat
kondisi yang ada diharapkan angka PHK akan terus menurun di tahun depan maupun
beberapa waktu mendatang. Dengan begitu, angka pengangguran yang terjadi juga
bisa terus ditekan.
Apalagi lanjut dia, dengan kondisi ekonomi yang dilihatnya cukup stabil dan belanja
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digelontorkan awal tahun
membuat ekonomi masyarakat juga turut meningkat. Alhasil, hal tersebut mendorong
pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi.
"Dengan belanja negara APBN kan mendorong dan menggerakkan ekonomi. Ketika
APBN diawal-awal dibelanjakan menjadi multiplier effectnya sesuai yang diharapkan,"
kata Khairul di Jakarta, Kamis (28/12).
Guna menekan angka PHK dalam menghadapi industri 4.0, pemerintah disebut
Khairul belum menyiapkan formulasi regulasi baru. Saat ini, Kemnaker sendiri masih
berpedoman pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Namun, pemerintah berupaya mendorong prioritas program peningkatan SDM agar
tenaga kerja yang dihasilkan selain siap kerja namun juga memiliki kompetensi yang
mampu berdaya saing. Lebih lanjut, Khairul menyatakan pasca penetapan kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) tidak banyak memengaruhi timbulnya PHK besar-
besaran. "Buktinya sampai saat ini belum ada perusahaan yang lapor tutup kepada
Kemnaker karena adanya kenaikan upah," kata dia
Page 88 of 102.
