Page 71 - Profile PB PDHI

Rapat Anggota ONT (Musyawarah Nasional ONT)
Pasal 32
(1) Rapat Anggota ONT (Musyawarah Nasional ONT) diatur dalam anggaran Rumah Tangga
masing-masing ONT.

(2) Hasil-hasil Rapat Anggota ONT (Musyawarah Nasional ONT) dipertanggungjawabkan
kepada Pengurus Besar

Rapat Pengurus ONT

Pasal 33

(3) Rapat Pengurus ONT diatur dalam Anggaran Rumah Tangga masing-masing ONT.

(4) Hasil-hasil keputusan Rapat Pengurus ONT dipertanggungjawabkan kepada Rapat
Anggota ONT dan kepada Pengurus Besar.

BAB VI
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Pasal 34
(1) Administrasi Perhimpunan bersifat desentralisasi yaitu :

a. Masing–masing cabang mengatur administrasinya sendiri
b. Menganut kaidah umum administrasi

(2) Administrasi yang ditangani PB adalah:

a. Surat Keputusan Pengangkatan dan Pengesahan Ketua Cabang dan
Kepengurusannya
b. Surat Keputusan Kongres maupun Mukernas

Pasal 35

(1) Setiap anggota wajib membayar uang keanggotaan Perhimpunan yang besarnya
ditentukan oleh Pengurus Besar atau Rekomendasi Kongres.
a. Iuran keanggotaan mengikuti tahun buku keuangan PDHI sehingga pembayaran
berlaku dari bulan Januari sampai dengan Desember.
b. Bilamana pendaftaran terjadi setelah bulan Juli, maka dikenakan iuran untuk
senilai 1/2 tahun.
c. Dokter hewan yang berada di wilayah dimana tidak terdapat PDHI Cabang dapat
berkonsultasi langsung ke Pengurus Besar PDHI untuk mendapatkan arahan
tentang status keanggotaannya.
d. Tidak dipungut uang iurananggota untuk anggota muda.
e. Anggota Luar Biasa membayar uang iuran anggota untuk satu tahunpenuh.
f. Anggota Kehormatan dibebaskan dari uang iurananggota.

(2) Cabang-cabang wajib mengirimkan 10% dari uang iuran anggota kepada PB dalam 60
hari setelah menerima iuran dimaksud.

(3) Denda kelambatan membayar kepada PB harus ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota
(Kongres) dan dikenakan terhadap anggota maupun cabang yang tidak mengirim uang
iuran yang telah dipungut dalam waktu yang tertentu.

95