Page 6 - LaporanAkhir_TransportasiAirport-1438H-2017M

gelombang 2, seluruhnya mendarat di KAAIA Jeddah menuju kota Makkah Al Mukarramah

dan kembali ke tanah air melalui PMIA Madinah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran

Negara Republik Indonensia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-

Undang;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 13

Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Reguler;

4. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 56 Tahun 2017

Tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Darat Jemaah Haji Indonesia Di Arab Saudi

Tahun 1438H/2917M;
5. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 217 Tahun 2017

Tentang Rencana Operasional Transportasi Darat Jemaah Haji Indonesia Di Arab Saudi

Tahun 1438H/2017M;

6. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 258 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Tahun

1438H/2017M;

7. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 296 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Nomor 258 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab

Saudi Tahun 1438H/2017M;

8. Ta’limatul Hajj Tahun 1438H;
9. Surat Penugasan Kepala Daerah Kerja Airport Nomor: ST. 01/DK. ARP/8/2017 tentang

restrukturisasi penempatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan Pembantu

PPIH Arab Saudi.

2