Page 7 - PPKn Persatuan dan Kesatuan dalam Keberagaman Masyarakat Multikultur

Sebelumnya kedua belah pihak masing-masing warga dari Banjar Adat Kubu yang
merupakan banjar induk sempat menyampaikan aspirasi penolakan pemekaran ke
Gedung DPRD Karangasem, dan ke DPRD Provinsi Bali. Sebelumnya kedua belah
pihak masing-masing warga dari Banjar Adat Kubu yang merupakan banjar induk
sempat menyampaikan aspirasi penolakan pemekaran ke Gedung DPRD Karangasem,
dan ke DPRD Provinsi Bali. Pun demikian halnya dengan warga kelompok Graha
Santhi yang mengajukan pemekaran wilayah atau pisah dari banjar induk dan sudah
membentuk banjar adat sendiri, juga sempat menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD
Karangasem. Konflik ternyata masih belum berakhir, dimana pihak yang menolak
pemekaran mengajukan banding ke Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan saat ini masih
tengah berproses di MDA Provinsi Bali. Dan Senin (20/1) kemarin, kedua belah pihak
yakni warga yang menolak dan yang mengajukan pemekaran, hadir di Wantilan Kantor
Bupati Karangasem untuk dengar pendapat terkait pemekaran wilayah di Banjar Adat
Kubu tersebut. Hadir dalam pertemuan dengar pendapat tersebut, Bupati Karangasem,
IGA Mas Sumatri, Wakapolres Karangasem, Dandim 1623 Karangasem, Kadis
Kebudayaan, Asisiten I Sekda Kabupaten Karangasem, dan anggota DPD RI Arya
Wedakarna. Dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak yakni yang mengajukan
dan yang menolak pemekaran diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan
penolakan dan alasan mengajukan pemekaran. Namun pertemuan tersebut tidak menjadi
pemutus atas sengketa atau konflik pemekaran wilayah di banjar adat tersebut. Cuma
kedua belah pihak sama-sama menyatakan siap dan legowo apapun nantinya yang
menjadi keputusan dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali, atas banding yang diajukan ke
Majelis Desa Adat tersebut. Sementara itu, Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri
dalam pertemuan tersebut mengaku tidak menyangka jika permasalahan pemekaran
wilayah di Banjar Adat Kubu tersebut sudah sampai ke DPRD Provinsi Bali dan bahkan
sampai banding ke MDA Provinsi Bali. “Setelah ada persoalan, kini baru saya tau.
Termasuk diberikan nomor dan dicabut oleh Dinas Kebudayaan,” ungkapnya. Oleh
sebab itu, pihaknya atas nama Pemkab Karangasem berharap agar permasalahan ini bisa
segera selesai dengan cara yang baik dan damai demi Karangasem yang lebih baik.

Gambar 2. Aksi Demontrasi Terkait Isu Pengkhianatan Budaya Tradisi Agama Hindu
Sumber: Radarbali.id

4

Modul 5 KB 2 Persatuan dan Kesatuan dalam Keberagaman Masyarakat Multikultur PPKn