Page 153 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

bekas Hindia Belanda yang dinamakan Negara Indonesia Serikat
(NIS). Namun kemudian ternyata perundingan-perundingan
berikutnya untuk mewujudkan NIS tersebut tidak berjalan lancar. Hal
itu terutama disebabkan adanya dua naskah Linggajati. Naskah
pertama adalah naskah asli seperti yang dirumuskan di Linggajati
tanggal 15 November 1946. Naskah ini ditandatangani RI setelah
mendapat persetujuan dari KNIP dalam sidangnya di Malang.
Sedangkan, naskah kedua adalah naskah Belanda yang
ditandatangani delegasi Belanda pada 20 Desember 1946. Naskah
Belanda tersebut telah diberi lampiran yang dianggap bagian integral
dari teks Linggajati itu. Adapun lampiran-lampiran ini, diantaranya
berupa teks pidato Prof. Logermann (Menteri Seberang Laut), Garis
Kebijakan Pemerintah Belanda tertanggal 10 Januari 1946, pidato
Schermerhorn di Parlemen yang memuat penjelasan-penjelasan
naskah Linggajati yang menguntungkan mereka.

Di samping itu, munculnya keterangan yang simpang siur
mengenai apa yang dimaksud dengan federalisme dari Van Mook.
Ketika H.J. van Mook merumusakan azas federalisme yang kemudian
disodorkan kepada pihak Indonesia, ia tidak menjabarkan azas itu
secara rinci. Secara garis besar gagasan Van Mook tersebut mengacu
pada konsep federalisme yang diterapkan oleh Perancis di Indocina
pada 1946. Malah kecurigaan pihak RI sedemikian kuatnya terhadap
gagasan Van Mook itu, sehingga RI menandinginya dengan tuntutan
“Merdeka 100%” .
Oleh karena itu, meski azas federalisme itu diterima oleh
pemerintah Indonesia sebagai alternatif terhadap tatanan Hindia
Belanda, namun pengertian yang diberikan RI pada federalisme
kemudian nampak jauh berbeda dengan pengertian yang diberikan
oleh pihak Belanda. Perbedaan inilah yang sesungguhnya melandasi
perbedaan pendapat antara pihak RI dengan pihak Belanda.
Perbedaan-perbedaan paham dan kecurigaan antara Belanda dan
Indonesia tersebut kemudian menyebabkan Belanda kemudian
menggunakan senjata untuk memaksakan keinginannya. Pada 21 Juli
1947 pasukan Belanda menyerang wilayah RI yang dikenal dengan
Agresi Militer Belanda Pertama. Pada 1 Agustus 1947 Dewan
Keamanan PBB memeerintahkan kedua pihak menghentikan perang
dan melanjutkan perundingan.

141