Page 157 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 157

macet  total,  maka  target  waktu  itu  akan  sulit  dicapai.  Ia  khawatir
                   apabila  NIS  itu  akan  dibentuk  oleh  pihak  Belanda  secara    sepihak
                   pada  awal  1949,  sehingga  tidak  semua  wilayah  di  Indonesia  akan
                   diikutsertakan.  Anak  Agung  menginginkan  suatu  konsep  lain
                   daripada  konsep  Van  Mook  sebagai  ladasan  untuk  pembentukan
                   Pemerintah Federal Sementara. Pandangan ini ternyata didukung dan
                   dibenarkan  oleh  PM  Negara  Pasundan  R.T.  Adil  Puradiredja.
                   Keduanya  kemudian  secara  bersama-sama  menyepakati  untuk
                   menyelenggarakan  konperensi  lagi  di  Bandung  tanpa  mengundang
                   Van  Mook  dan  stafnya.  Undanganpun  dikirimkan  ke  para  Wali
                   Negara  dan  para  kepala  pemerintahan  daerah  otonom  untuk
                   berkumpul di Bandung pada 7 Juli 1948.

                          Adapun tujuan rapat tersebut yakni: Pertama, untuk mencari
                   jalan  keluar  dari  situasi  politik  yang  gawat  yang  ditimbulkan  oleh
                   perkembangan  politik  antara  Belanda  dan  RI  yang  pada    akhirnya
                   pasti  akan  mempengaruhi  negara-negara  bagian.  Kedua,  Ide  Anak
                   Agung  Gde  Agung  mengharapkan  agar  rapat  yang  akan
                   diselenggarakan  di  Bandung  akan  mencetuskan  suatu  rancangan
                   pemerintahan  interim  yang  lebih  baik  dari  Pemerintah  Federal
                   Sementara buatan Van Mook. Rancangan yang akan ditelorkan oleh
                   para  pemimpin  daerah  yang  hanya  terdiri  dari  orang  Indonesia  itu
                   kemudian  akan  diserahkan  kepada  pemerintah  Belanda  sebagai
                   upaya menyelesaikan untuk mewujudkan Pemerintah Interim sesuai
                   ketentuan dalam Perjanjian Renville.
                           Konferensi tersebut melahirkan resolusi pada tanggal 15 Juli
                   1948  yang  diperuntukkan  bagi  pembentukan  suatu  pemerintahan
                   Federal, yakni:
                      I.   RIS  yang  merdeka  dan  berdaulat  akan  meliputi  seluruh
                          wilayah  negara Hindia Belanda, tanpa mengurangi apa  yang
                          telah ditentukan di dalam pasal 3 Persetujuan Linggajati;
                      II.  RIS yang merdeka dan berdaulat akan berbentuk  federasi;

                      III.  Negara-negara  bagian,  Daerah-daerah  bagian,  dan  Satuan-
                          satuan  ketatanegaraan  lainnya  yang  ada,  termasuk  daerah
                          yang  untuknya  Dewan  penasihat  Sumatra  Selatan  dibentuk,
                          akan diakui;

                      IV.  Adanya  kekuasaan  de  facto  yang  dipegang  oleh  berbagai
                          daerah  bagian  di  Indonesia,  termasuk  di  dalam  hal  ini    RI,
                          akan dinyatakan;



                                                                                 145
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162