Page 157 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 157
macet total, maka target waktu itu akan sulit dicapai. Ia khawatir
apabila NIS itu akan dibentuk oleh pihak Belanda secara sepihak
pada awal 1949, sehingga tidak semua wilayah di Indonesia akan
diikutsertakan. Anak Agung menginginkan suatu konsep lain
daripada konsep Van Mook sebagai ladasan untuk pembentukan
Pemerintah Federal Sementara. Pandangan ini ternyata didukung dan
dibenarkan oleh PM Negara Pasundan R.T. Adil Puradiredja.
Keduanya kemudian secara bersama-sama menyepakati untuk
menyelenggarakan konperensi lagi di Bandung tanpa mengundang
Van Mook dan stafnya. Undanganpun dikirimkan ke para Wali
Negara dan para kepala pemerintahan daerah otonom untuk
berkumpul di Bandung pada 7 Juli 1948.
Adapun tujuan rapat tersebut yakni: Pertama, untuk mencari
jalan keluar dari situasi politik yang gawat yang ditimbulkan oleh
perkembangan politik antara Belanda dan RI yang pada akhirnya
pasti akan mempengaruhi negara-negara bagian. Kedua, Ide Anak
Agung Gde Agung mengharapkan agar rapat yang akan
diselenggarakan di Bandung akan mencetuskan suatu rancangan
pemerintahan interim yang lebih baik dari Pemerintah Federal
Sementara buatan Van Mook. Rancangan yang akan ditelorkan oleh
para pemimpin daerah yang hanya terdiri dari orang Indonesia itu
kemudian akan diserahkan kepada pemerintah Belanda sebagai
upaya menyelesaikan untuk mewujudkan Pemerintah Interim sesuai
ketentuan dalam Perjanjian Renville.
Konferensi tersebut melahirkan resolusi pada tanggal 15 Juli
1948 yang diperuntukkan bagi pembentukan suatu pemerintahan
Federal, yakni:
I. RIS yang merdeka dan berdaulat akan meliputi seluruh
wilayah negara Hindia Belanda, tanpa mengurangi apa yang
telah ditentukan di dalam pasal 3 Persetujuan Linggajati;
II. RIS yang merdeka dan berdaulat akan berbentuk federasi;
III. Negara-negara bagian, Daerah-daerah bagian, dan Satuan-
satuan ketatanegaraan lainnya yang ada, termasuk daerah
yang untuknya Dewan penasihat Sumatra Selatan dibentuk,
akan diakui;
IV. Adanya kekuasaan de facto yang dipegang oleh berbagai
daerah bagian di Indonesia, termasuk di dalam hal ini RI,
akan dinyatakan;
145