Page 102 - BUKU GURU PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK GURU
P. 102

A.PENGERTIAN KETIMPANGAN SOSIAL

























        Sumber : Desain final istana negara IKN Baru(Instagram/Nyoman_Nuarta)

        Pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kian
        serius. Terbaru, pemerintah memperkenalkan nama ibu kota negara baru (IKN)
        sebagai "Nusantara". IKN bakal dipimpin oleh kepala otorita yang berkedudukan

        setingkat menteri. kekhususan IKN akan berbeda dengan daerah lainnya. Nantinya,
        pemerintah daerah khusus IKN tidak akan memiliki dewan perwakilan daerah
        kekhususan. Gubernur atau bupati atau kepala daerahnya tidak juga disebut
        gubernur dan juga tidak dipilih. Kemudian menjalankan otonomi seluas-luasnya.

        Dengan konsep tersebut, pemerintah daerah khusus IKN tak akan menggelar
        pemilihan kepala daerah dan legislatif tingkat kabupaten/kota seperti daerah
        lainnya. kepala otorita IKN bakal ditunjuk dan diangkat langsung oleh presiden.
        Mekanisme ini sama halnya seperti sistem penunjukan menteri. Artinya, tidak ada

        pemilihan umum untuk memilih kepala daerah IKN secara langsung oleh penduduk
        IKN. Adapun kewenangan pemerintah daerah khusus IKN mencakup seluruh urusan
        pemerintahan kecuali urusan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan
        keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama.


        Pemerintah pun menargetkan pemindahan ibu kota negara akan dimulai sebelum
        tahun 2024. kantor presiden dan wakil presiden akan dipindah paling awal,
        menyusul selanjutnya sejumlah kementerian. "Dalam konteks tahap paling awal ini,
        jika kantor Presiden maupun kantor Wakil Presiden ini pindah sebelum 2024,

        Adapun pemindahan tahap awal ini akan diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri
        (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Kementerian Pertahanan
        (Kemenhan) yang menjadi lembaga strategis pemerintah. Selain infrastruktur
        pemerintahan, pemerintah juga akan membangun rumah dinas untuk aparatur sipil
        negara (ASN) di ibu kota negara baru. Proyek pembangunan ibu kota negara baru

        setidaknya memerlukan anggaran senilai Rp 501 triliun.

                                                                                                97
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107