Page 27 - E-Modul Ekonomi Kelas XI Semester 2 - Bagian 2
P. 27
Back to Peta Konsep
diberikan IDA antara lain bantuan
proyek pengadaan air bersih,
SEKILAS INFO
penanggulangan wabah penyakit, dan Sejak menjadi anggota IDA, Indonesia
upaya mengatasi efek rumah kaca. sudah dua kali dinyatakan lulus dari
status negara berpenghasilan rendah.
(3) IFC Pemberian pinjaman dari IDA pada tahun
International Finance 1980 merupakan yang terakhir diberikan
kepada Indonesia sebelum Indonesia
Cooperation (IFC) dibentuk pada pertama kali dinyatakan sebagai graduate
tahun 1956. Dalam pelaksanaan country pada tahun 1988. Namun, karena
terjadinya krisis ekonomi tahun 1998,
tugasnya IFC secara khusus Indonesia masuk kembali sebagai negara
memberikan bantuan dana kepada penerima pinjaman IDA pada tahun 1998.
Indonesia kembali dinyatakan
sektor swasta di negara berkembang. sebagai graduate country pada tahun
Adapun tujuan IFC seperti membiayai 2008.
Sumber:https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2016/11/17/09
kegiatan penanaman modal swasta di 0912680137721-international-development-
association-ida-replenishment-meeting-yogyakarta-
negara berkembang, membantu 14-15-desember-2016, diakses pada 22 April 2021
perusahaan swasta mengalokasikan
dana di pasar uang dunia, dan menyediakan bantuan teknik dan analisis bagi dunia
usaha (swasta) dan pemerintah.
(4) MIGA
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dibentuk pada tahun
1985. MIGA menjamin dan mempromosikan penanaman modal langsung bagi
negara-negara berkembang. Tujuan penanaman modal langsung yaitu mengurangi
angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di negara
berkembang. Bagi negara berkembang, penanaman modal berfungsi membiayai
pembangunan pabrik dan fasilitas publik seperti jalan umum, bendungan, serta
pembangkit listrik.
(5) ICSID
International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) dibentuk
pada tahun 1966. ICSID bertugas menyelesaikan perselisihan investasi atau
penanaman modal antara pemerintah dan negara asing. Dalam pelaksanaan
tugasnya, ICSID menyediakan fasilitas untuk menyelesaikan perselisihan
penanaman modal di negara anggota.
20