Page 13 - Kelas X. 2a. Perpetaan_Dirjen GTK Kemdikbud 2019
P. 13

Unit Pembelajaran

                                                                                           Perpetaan





                        Selain  memiliki  manfaat  praktis  untuk  mendukung  kehidupan  sehari-hari,

                        manfaat  peta  juga  diimplementasikan  pada  berbagai  bidang,  antara  lain:
                        industri,  kewilayahan/pemerintahan,  pertambangan,  pembangunan,  dan

                        bidang-bidang lain yang mempergunaan peta sebagai alat bantu.


                        Berikut  artikel  yang  memuat  beberapa  contoh  pemanfaatan  peta  pada

                        berbagai bidang aplikasi.



                          http://www.big.go.id/berita-surta/show/redam-konflik-penguasaan-
                          lahan-badan-informasi-geospasial-susun-satu-peta-dasar

                          Kebijakan Satu Peta Solusi Permasalahan Tumpang Tindih Lahan
                          Januari 16, 2018
                          Sejumlah daerah di Indonesia banyak terjadi tumpang tindih kepemilikan
                          dan penguasaan lahan, yang berpotensi memicu konflik sosial. Hal ini
                          disebabkan karena sejumlah instansi memiliki peta berdasarkan sektoral
                          dan kepentingan masing – masing, sehingga dapat menimbulkan masalah
                          antara pemerintah dengan pengusaha, pemerintah dengan masyarakat,
                          pengusaha dengan masyarakat, bahkan antar sesama instansi
                          pemerintah.
                          Kebijakan Satu Peta atau “One Map Policy” terlahir karena IGT yang
                          dibangun tidak merujuk pada satu sumber rujukan Peta Dasar (Peta
                          Rupabumi) Selama IGT tidak merujuk pada Peta Dasar yang dibangun
                          oleh instansi yang berkompeten dan berkewenangan (BIG) maka IGT
                          yang dibangun tersebut akan menimbulkan kesimpangsiuran. Ia
                          menyebutkan, peta perizinan pemanfaatan lahan dari instansi-instansi
                          terkait masih ada yang belum mengikuti standar yang telah ditetapkan
                          berdasarkan peraturan perundangan, baik klasifikasi obyek geografis,
                          skala maupun georeferensi-nya.
                          Sementara dari aspek non-teknis, akses atau sharing data geospasial
                          tematik untuk pengurusan perizinan sektoral dari instansi-instansi
                          terkait masih sulit. Sehingga, penetapan perizinan lahan/kawasan oleh
                          salah satu instansi seringkali tidak didukung oleh informasi perizinan
                          lahan/kawasan dari instansi lain.
                        Artikel diatas berkaitan dengan penggunaan peta untuk kejelasan kepemilikan

                        lahan  pada  suatu  wilayah.  Manfaat  peta  tersebut  juga  berkaitan  dengan

                        perencanaan penggunaan lahan dalam suatu kawasan. Melalui tata guna lahan
                        pembagian wilayah disesuaikan dengan fungsinya seperti untuk permukiman,

                        kawasan perdagangan, kawasan industri, dan ruang terbuka hijau.







                                                                                                  15
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18