Page 74 - MANUAL OP BENDUNG KLEPEK

MANUAL OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Bendung Klepek D.I. PACAL Di Kabupaten Bojonegoro

b. Hubungan kerja HIPPA dengan Panitia Irigasi adalah :

▪ HIPPA mengajuka pola tata tanam yang telah disetujui oleh Gabungan
HIPPA kepada Panitia Irigasi Tingkat Kecamatan melalui Pengamat
Pengairan selaku Sekretaris Panitia Irigasi Tingkat Kecamatan setelah
dipertimbangkan dan diteruskan ke Panitia Irigasi melalui Dinas
Pengairan selaku Sekretaris Panitia Irigasi Tingkat II.

▪ Panitia Irigasi menetapkan Rencana Tata Tanam, baik untuk seluruh
Kabupaten maupun untuk masing-masing Jaringan Irigasi, sebagai
pedoman yang harus dilaksanakan oleh HIPPA.

(2) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Tahunan
HIPPA dan Gabungan HIPPA diharuskan berpertisipasi dalam operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi. Adapun kegiatan pelaksanaan operasi dan
pemeliharaan tahunan adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan penelusuran yang dilakukan oleh wakil petani, yaitu Ketua
HIPPA dan Ketua Gabungan HIPPA bersama Dinas Pengairan guna
mengobservasi jaringan irigsi utama beserta bangunan pelengkapnya.

b. HIPPA dan Gabungan HIPPA diharapkan memberikan penilaian terhadap
hasil perhitungan volume, ukuran bangunan, perbaikan dan gambar sket
oleh Dinas Pengairan berdasarkan pengolahan kebutuhan Nyata Operasi
dan Pemeliharaan (AKNOP) serta perhitungan nilai tarif IPAIR.

c. HIPPA dan Gabungan HIPPA diharapkan berpartisipasi penyusunan target
IPAI dan DUPDA OP setiap bulan Agustus untuk tahun anggaran
berikutnya.

5.3. Panitia Irigasi Dan PPTPA (Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air)

Dasar Hukum

Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan irigasi (operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi) perlu koordinasi dari berbagai instansi yang terkait. Koordinasi ini
dilaksanakan melalui Panitia Irigasi.

Kebijakan pengelolaan air irigasi pada dasarnya bertujuan untuk membantu
petani, mulai dari penyediaan air di tingkat sumber air sampai dengan tingkat
irigasi tersier ataupun kuarter. Oleh karena itu, Pemerintah telah membangun
bangunan-bangunan pengairan, misalnya waduk, bendung, saluran air mulai dari
saluran primer, sekunder sampai tersier, yang dilengkapi dengan bangunan-
bangunan lain untuk kelancaran pembagian air secara adil dan merata. Untuk
menjamin pelaksanaan pembagian air secara adil dan merata ini, tidak cukup

67