Page 75 - MANUAL OP BENDUNG KLEPEK

MANUAL OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Bendung Klepek D.I. PACAL Di Kabupaten Bojonegoro

dengan bangunan-bangunan pembagi, tetapi diperlukan hukum-hukum dan
peraturan-peraturan yang diperuntukkan penertiban pembagian air secara adil dan
merata.

Meskipun peralatan pembagi teknis telah tersedia dan berfungsi baik secara
teknis, tetapi secara sosial yuridis sering terjadi pertentangan dalam pembagian
dan pemanfaatan air irigasi ini. Oleh karena itu diperlukan hukum dan peraturan
sebagai alat yuridis, serta subyek hukum sebagai lembaga yang menjalankan
hukum tersebut.

Hukum yang mengatur tentang penyediaan dan pemanfaatan air yang telah ada
tersebut, adalah :
➢ Undang-undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan
➢ Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
➢ Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1982 tentang Irigasi

Untuk menjalankan perundangan dan peraturan tersebut dibentuk kelembagaan
resmi mulai dari tingkat Nasional sampai dengan Kecamatan. Hal ini dimaksudkan,
supaya tujuan diadakannya undang-undang dan peraturan tersebut dapat
mencapai tujuan yang dimaksudkan. Kelembagaan ini adalah Panitia Irigasi yang
dibentuk mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kabupaten, dan di tingkat
Kecamatan disebut “Pelaksana Panitia Irigasi Kecamatan”.

Berdasarkan wilayah kerja, panitia irigasi yang berperan di jaringan irigasi ini
dibedakan dua tingkat, yaitu Panitia Irigasi tingkat Kabupaten dan Panitia Irigasi
tingkat Kecamatan, yang masing-masing dikoordinasi oleh Kepala Wilayah (Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 111 Tahun 1994)

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Panitia Irigasi adalah :
➢ Ketua
➢ Ketua Harian
➢ Sekretaris
➢ Anggota

68