Page 80 - MANUAL OP BENDUNG KLEPEK

MANUAL OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Bendung Klepek D.I. PACAL Di Kabupaten Bojonegoro

tetapi hak penguasaan, wewenang, tugas dan tanggung jawab atas sumber air
masih berada di tangan Pemerintah (UU Nomor 11 tahun 1974, pasal 3, ayat 1,
2, 3)
➢ Sesudah jaringan irigasi diserahkan, Pemerintah cq. DPU Pengairan tetap
mempunyai fungsi pembinaan dengan tata cara sebagaimana diatur oleh pasal
10, ayat 1 UU Nomor 11 tahun 1974
➢ Pembentukan dan atau pengembangan serta pembinaan HIPPA dilakukan
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 14 tahun 1987 (pasal 4) dan Inpres
Nomor 2 tahun 1984
➢ Dengan mengingat kemampuan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat
memberikan bantuannya dalam perencanaan dan dalam pembangunan

jaringan irigasi desa, dan dalam petak tersier yang dianggap berat oleh
masyarakat bersangkutan (PP Nomor 23 tahun 1982, pasal 26).

Adapun kegiatan bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut diatas
meliputi :
➢ Bersama dengan Instansi terkait, membina HIPPA untuk meningkatkan operasi
dan pemeliharaan jaringan irigasi
➢ Memantau kegiatan HIPPA
➢ Memberikan bantuan teknis kepada HIPPA
➢ Melakukan pengamatan, pengendalian dan pengawasan atas kebijaksanaan
operasi bendung/pengambilan yang dilaksanakan oleh HIPPA
➢ Memberikan bantuan fisik yang diperlukan dalam hal HIPPA tidak mampu
menanganinya

Rapat Perencanaan Tanaman Panitia Irigasi
Rapat perencanaan tanaman Panitia Irigasi diadakan dalam rangka penyusunan
Rencana Tata Tanam adalah sebagai berikut:

(1) Rapat Panitia Irigasi Tingkat Kecamatan
Rapat Panitia Irigasi Tingkat Kecamatan ini yang diprakarsai oleh Dinas dan
dilaksanakan pada Bulan Juli decade III dan September Dekade III.

Rapat Bulan Juli Dekade III
Pokok Pembahasan :
a. Dinas mempersiapkan Rencana Tata Tanam Usulan HIPPA.
b. Panitia Irigasi membahas usulan Rencana Tata Tanam yang diajukan oleh
HIPPA dan menyetujuinya sebagai dasar bagi Rencana Tata Tanam
Global.

73