Page 17 - Modul 6 Cerita Masyarakat Indonesia di Zaman Kolonialisme
P. 17

Dalam  perkembangannya,  sistem

                               sewa  tanah  dianggap  memberatkan

                               rakyat.  Selain  itu  sistem  sewa  tanah

                               menggambarkan  seolah-olah                  rakyat

                               tidak  memiliki  tanah,  padahal  tanah
                               tersebut  merupakan  milik  rakyat.  Hasil

                               sewa  tanah  juga  tidak  seluruhnya

                               digunakan  untuk  kemakmuran  rakyat.

                               Sebagian  besar  sewa  tanah  digunakan

                               untuk       kepentingan           pemerintahan
                                                                                           Gambar 6. 3 Gubernur Jendral
                               Inggris.                                                      Thomas Stamford Raflles
                                                                                         Sumber : Buku PR IPS Kelas VIII.2020
                                  Pelaksanaan  sistem  sewa  tanah

                               tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di

                               Indonesia. Beberapa penyebab kegagalannya adalah sebagai berikut.


                               a) Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua
                                  rakyat memiliki tanah yang sama.

                               b) Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani.

                               c) Keterbatasan jumlah pegawai.

                               d) Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.

                                  Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa,
                               kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah Batavia umumnya

                               telah  menjadi  milik  swasta  dan  daerah-daerah  Parahyangan  merupakan

                               daerah  wajib  tanaman  kopi  yang  memberikan  keuntungan  besar  kepada

                               pemerintah. (Irim Rismi.H & Sri Pujiani,2020:69)
















                                                                                                                                9
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22