Page 19 - Modul 6 Cerita Masyarakat Indonesia di Zaman Kolonialisme
P. 19
c) Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial.
Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan,
dikembalikan kepada rakyat.
d) Tenaga dan waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak
boleh melebihi waktu untuk menanam padi atau kurang lebih tiga bulan.
e) Kegagalan panen tanaman wajib yang bukan kesalahan penduduk,
melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda.
f) Penduduk dalam
pekerjaannya dipimpin
penguasa pribumi, sedangkan
pegawai Eropa menjadi
pengawas, pemungut, dan
pengangkut.
g) Penduduk yang tidak memiliki
tanah harus melakukan kerja
wajib selama seperlima tahun Gambar 6.5 Rakyat diarahkan para mandor untuk
menyiapkan bibit kopi, salah satu tanaman yang wajib
(66 hari) dan mendapatkan ditanam pada masa penerapan tanam paksa
upah. Sumber : Buku IPS Kelas VIII,N.Suparno. T.d.
Haryono, 2016.
Kebijakan tanam paksa berhasil mengisi kekosongan kas negara. Selain itu,
pemerintah memiliki anggaran untuk membangun jaringan transportasi.
Akan tetapi, bagi rakyat kebijakan tanam paksa menyebabkan penderitaan.
Kondisi ini terjadi karena dalam pelaksanaan tanam paksa terjadi banyak
penyimpangan.
Bentuk-bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa
sebagai berikut.(BSE Kemendikbud IPS,2017:215)
1) Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang
dimiliki rakyat. Namun kenyataannya, selalu lebih bahkan sampai ½ bagian
dari tanah yang dimiliki rakyat.
2) Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan.
3) Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari, dan tanpa imbalan yang
memadai.
4) Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak.
Praktik tanam paksa menyebabkan munculnya kritik dari berbagai pihak,
termasuk dari orang-orang Belanda sendiri diantaranya Baron van Hoevel,
11