Page 24 - Modul 6 Cerita Masyarakat Indonesia di Zaman Kolonialisme

b. Kebijakan Pemerintah Militer Jepang

Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian tiga
daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni:

1. Pemerintahan Angkatan Darat (Tentara XXV) untuk Sumatra, dengan

pusat di Bukittinggi.
2. Pemerintahan Angkatan Darat (Tentara XVI) untuk Jawa dan Madura

dengan pusat di Jakarta.

3. Pemerintahan Angkatan Laut (Armada Selatan II) untuk daerah
Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar.

Adapun kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia sebagai berikut:

1) Pembentukan Organisasi Sosial

Didirikan pada Maret 1942. Nama gerakan ini dijabarkan dari
semboyan Jepang waktu itu : “Nippon cahaya Asia, Nippon

pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia”.Organisasi ini

dibentuk untuk melancarkan propaganda. Untuk menarik

simpati, Pemimpin gerakan ini dipilih dari pribumi. Nyatanya

Jepang menganggap tidak efektif sehingga pada bulan
Desember 1942 di bubarkan.

Jepang mendirikan gerakan Pusat Tenaga Rakyat (Putera) pada
tanggal 1 Maret 1943. Putera menggantikan Gerakan 3 A yang

dibubarkan. Gerakan Putera dipimpin tokoh-tokoh nasional

yang sering disebut Empat Serangkai, yaitu Soekarno,
Mohammad Hatta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar

Dewantara. Tujuan Poetera adalah memusatkan segala

potensi rakyat Indonesia dalam membantu melawan Barat.

Pada tahun 1944, dibentuk Jawa Hokokai (Gerakan Kebaktian

Jawa). Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan para pejabat

Jepang. Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk

rela berkorban demi pemerintah Jepang dalam perang.. Dalam

organisasi ini Jepang membuka peluang untutk seluruh

golongngan masyarakat, termasuk etnis Tionghoa, Eropa, dan

Arab untuk bergabung.

16