Page 15 - SKH Palangka Post Edisi 26 Maret 2020

KAMIS, 26 MARET 2020 15

Pemerintah Harus Jadi Garda

Terdepan Cegah Covid-19

KUALA KURUN, PPOST mengindahkan imbauan dari
Anggota DPRD Gunung Mas, Evandi meminta kepada pemerintah. Jangan sampai aki-
bat tidak kepatuhan itu ber-
pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam dampak pada orang banyak,”
memerangi atau pencegahan penyebaran virus korona cetusnya.
Politikus Partai Nasdem itu
atau covid-19 di daerah itu. juga meminta pemerintah segera JANGAN
“Jangan sampai menunggu melakukan pemeriksaan dan PANIK
ada masyarakat yang positif baru penyemprotan cairan disinfek- -- Wakil Ketua I
bergerak,” kata Evandi melalui tan di seluruh fasilitas umum, DPRD Gunung
pesan singkat, Rabu (25/3). kantor pemerintah, dan rumah Mas, Binartha
Menurutnya pemerintah ha- penduduk yang memiliki potensi minta masyara-
rus cepat tanggap dalam upaya terpapar covid-19. kat agar tidak
pencegahan, termasuk melaku- Selai itu, pemerintah agar me- panik menyika-
kan tes massal bagi masyarakat nyediakan tempat mencuci tan- pi penyebaran
yang pernah pergi keluar daerah gan dan cairan hand saniti zer di se- wabah virus
yang terpapar covid-19. luruh kantor serta tempat-tempat korona atau
Tentu upaya pemerintah dalam pelayanan publik agar seluruh covid-19.
pencegahan penyebaran covid-19 pegawai dan masyarakat dan
ini harus dapat dukungan dari pegawai wajib mencuci tangan. Foto: BN
seluruh elemen masyarakat, khu- “Tentu hal ini memerlukan
susnya masyarakat di Kabupaten biaya, namun bisa menggunakan
Gunung Mas. dana desa yang ada, dan juga bisa
“Usaha pemerintah memer- dari APBD, tetapi ini harus dibi-
angi virus ini akan sia-sia apa- Evandi carakan ke DPRD dalam waktu
bila banyak masyarakat yang dekat,” demikian Evandi. (bn/P3 )
Jangan Biarkan Anak Menikah Usia Dini

KUALA KURUN, PPOST stabil, dikhawatirkan akan me- Menurutnya, di Kabupaten Masyarakat Jangan Panik Sikapi Wabah Covid-19
Anggota DPRD Gunung nimbulkan masalah seperti ke- Gunung Mas telah ditetapkan
Mas, Yuniwa mengingatkan kerasan dalam rumah tangga Perda nomor 9 tahun 2018 tentang
orang tua supaya jangan membi- atau KDRT, bahkan berujung Pencegahan Perkawinan Pada
arkan anak menikah di usia dini. pada perceraian. Usia Anak, sebagai bentuk komit- KUALA KURUN, PPOST bah virus korona ini,” ucap, terbaik bagi keselamatan kita Tengah, khususnya Kabu-
Pasalnya ada beberapa dampak Selain itu, pernikahan usia men perlindungan terhadap anak. Wakil Ketua I DPRD Gu- Selasa (24/3). bersama,” ujarnya. paten Gunung Mas.
dari pernikahan usia dini. dini juga rawan berdampak bagi “Saya berharap pernikahan nung Mas (Gumas), Binartha Dia mengatakan segala cara Politikus Partai Golongan “Sebisa mungkin tidak be-
“Pernikahan di usia dini sangat kesehatan, psikologi, sosial, serta usia dini mendapat perhatian mengimbau masyarakatnya dan upaya telah dilakukan Karya ini berharap masyara- raktivitas di luar rumah atau
rentan mengalami berbagai ma- tumbuh kembang bayi. Dan ini khusus dari kita semua. Seluruh tidak panik secara berlebihan pemerintah untuk melind- kat dan pemerintah mempun- di tengah keramaian. Tanpa
cam masalah, sebab pengendal- yang dapat menimbulkan per- pemangku kepentingan harus menyikapi penyebaran wabah ungi keselamatan masyara- yai kesadaran dan komitmen dukungan dan kesadaran
ian emosi mereka (anak bawah masalahan stunting. sinergi dalam upaya mendorong virus korona atau covid-19. katnya dari potensi wabah yang sama. masyarakat, maka kerja keras
umur) yang belum stabil,” kata Selain itu, juga akan berdam- masyarakat dan orang tua, su- “Saya harap masyarakat covid-19. Sehingga mata rantai co- pemerintah untuk menang-
Yuniwa, kemarin. pak pada kehamilan yang terlalu paya menjalankan peran masing- tidak panik, namun tetap “Cukup ikuti saja semua in- vid-19 dapat dikendalikan gulangi penyebaran Covid-19
Menurutnya apabila emosi dini. Hal tersebut sangat berisiko masing demi masa depan anak,” waspada, karena pemerintah struksi pemerintah yang telah dan tidak meluas ke seluruh akan sulit diwujudkan,” tan-
anak di bawah umur itu tidak tinggi bagi janin. tandasnya. (bn/P3) tidak tinggal diam atas wa- disampaikan, karena itu yang penjuru wilayah Kalimantan dasnya. (bn/P3)
DPRD KOTAWARINGIN BARAT

Dukung Pemkab Percepat Penanganan Covid-19

PANGKALAN BUN, PPOST dan lainnya, agar menyemprotkan dis- inisiatif dari beberapa penyedia layanan
SEMPROTKAN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin infektan untuk keamanan masyarakat jasa umum yang telah menyemprotkan DISINFEKTAN -- Salah
pengguna jasa.
disinfektan. Karena itu bentuk rasa
Barat (Kobar) mendorong semua pihak agar mendukung Hal ini, sebagai langkah antisipasi kepedulian terhadap keamanan para satu penyedia jasa lay-
pemerintah kabupaten dalam mempercepat penanganan pencegahan meluasnya pandemi corona pengguna jasa, agar tidak terpapar co- anan umum yakni bus,
penyebaran virus korona atau covid-19 agar tidak meluas. virus disease (covid-19), mengingat pe- vid-19. semprotkan disinfektan.
nyebaran yang semakin meluas. Ia berharap, selain dilakukan peny- Wakil Ketua II DPRD
Wakil Ketua II DPRD Kobar sehatan, untuk mendukung “Sudah ada PO yang menyemprotkan emprotan cairan disinfektan, supaya Kobar Bambang Suher-
Bambang Suherman, kemarin, Pemkab Kobar dalam percepatan disinfektan seperti Agung Mulia dan disediakan juga hand sanitizer. man mengingatkan bagi
mengatakan langkah antisipasi penanganan dan mengantisipasi Damri. Saya harap hal itu juga dapat “Terutama di dalam bus tersebut agar yang belum agar segera
yang dilakukan dengan menjaga covid-19,” ucapnya. diikuti oleh PO lain atau penyedia jasa para penumpang bisa setiap saat melaku- semprotkan disinfektan.
kebersihan dan kesehatan. Demikian, kata dia, dengan layanan umum lainnya yang ada di Ko- kan cuci tangan. Apalagi dalam perjalan- Foto: BN
“Marilah bersama kita semua penyedia jasa layanan umum bar,” ujarnya. an sangat rentan sekali tertularnya suatu
menjaga kebersihan dan ke- seperti perusahaan otobus (PO) Pihaknya sangat mengapresiasi, atas penyakit,” tandasnya. (bn/P3)

DPRD KATINGAN

Raperda Harus Dilakukan Uji Publik

KASONGAN, PPOST Raperda tentang penambahan hukum adat.
Sementara itu, Bupati Kat-
Fraksi Hanura-Nasdem DPRD Katingan menerima sem- penyertaan modal Pemerintah ingan Sakariyas mengatakan,
Kabupaten Katingan pada PT
bilan buah rancangan peraturan daerah (Raperda) yang Bank Kalteng tahun 2019 - 2029. dalam membangun sistem
diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan pada rapat Kemudian, Raperda tentang hukum sebagai paket regu- KUNKER --
paripurna beberapa waktu lalu, untuk dibahas bersama ketertiban umum dan keten- lasi harus senantiasa mengikuti Ketua DPRD
Katingan
pada rapat gabungan komisi. teraman masyarakat, Raperda sistem pembangunan hukum Marwan Sus-
tentang perubahan ketiga atas
secara nasional dalam kerang-
anto (kanan)
“Fraksi kami dapat mener- buatannya regulasi tersebut Perda nomor 14 tahun 2011 ka negara hukum. bersama Ang-
ima sembilan Raperda yang harus dilakukan secara kom- tentang retribusi jasa umum, “Kita menginginkan setiap gota Dewan,
diajukan Pemkab untuk diba- prehensif. Raperda tentang perubahan upaya pembangunan di setiap Amirun saat
has bersama, sesuai ketentuan “Raperda yang diajukan itu kedua atas Perda nomor 15 sektor harus dibarengi dengan melakukan
dan mekanisme yang berlaku,” juga harus dilakukan uji publik tahun 2011 tentang retribusi perangkat aturan yang menjadi kunjungan
ujar Juru Bicara Fraksi Hanura- sebelum dilakukan pengimple- jasa usaha. rambu-rambu sebagai kaidah kerja di
Nasdem, Wiwik Aurola, di mentasiannya di lapangan,” Selanjutnya, Raperda tentang dan bersifat normatif. Hal ini Jakarta, baru-
Kasongan, kemarin. imbuhnya. rencana perlindungan dan agar tujuan pembangunan baru ini.
Pun demikian, kata Wiwik Sembilan Raperda tersebut pengelolaan lingkungan hidup, yang ada berjalan sesuai den- Foto: PPost/Hairul Saleh
Aurola, Fraksi Hanura-Nasdem yaitu Raperda tentang peny- Raperda tentang pelestarian gan keinginan, bermanfaat dan
meminta kepada pemerintah elenggaraan usaha kepari- kearifan lokal budaya, dan memiliki jaminan kepastian
daerah setempat agar Raperda wisataan, Raperda tentang Raperda tentang pengakuan hukum,” ujar Sakariyas. (rul/
yang diajukan dalam pem- perlindungan fauna dan flora, dan perlindungan masyarakat P3)