Page 52 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

52

a. Madiun, Ponorogo, Ngawi, dan Magetan

b. Madiun, Maospati, Ngawi, Pacitan

c. Madiun, Caruban, Ponorogo, Pacitan

d. Madiun, Ngawi, Somoroto, Caruban

e. Madiun, Pacitan, Somoroto, Caruban

9. Selama pelaksanaan Cultuurstelsel pemerintah Belanda tidak berkuasa secara

langsung namun memanfaatkan kekuasaan para bupati. Adapun peran

bupati dalam pelaksanaan Cultuurstelsel tersebut adalah…….

a. Membuat peraturan di setiap wilayah Afdeling

b. Mencatat hasil pertanian dari perkebunan Belanda

c. Menanam tanaman komoditi ekspor di perkebunan Belanda

d. Penyambung komunikasi antara pemerintah Belanda dengan
masyarakat

e. Memenuhi semua kebutuhan pemerintah Belanda

10. Selain menanam komoditi tertentu masyarakat di wilayah Karesidenan

Madiun dibebankan dengan pajak pacth stelsel. Adapun yang tidak

termasuk dalam pajak pacth stelsel adalah……..

a. Penjualan opium

b. Penjualan minuman keras

c. Penjualan tembakau

d. Penjualan tebu

e. Penjualan garam
11. Dampak pelaksanaan Cultuurstelsel di Karesidenan Madiun adalah

pembangunan dan perbaikan berbagai infrastruktur. Salah satu dampak

positif dari pembangunan kereta api adalah…..

a. Rakyat pribumi semakin sejahtera

b. Semakin banyak terjadinya perpindahan penduduk
c. Berubahnya pola perdagangan di daerah pedalaman

d. Banyaknya lapangan pekerjaan

e. Keamanan masyarakat terjamin

12. Banyaknya pabrik dan perkebunan-perkebunan besar di Karesidenan

Madiun, merupakan salah satu dampak ekonomi dari penerapan