Page 50 - E MODUL EKONOMI BISNIS SEMESTER GENAP
P. 50

Modul Ekonomi Bisnis SMK  2017



                   f.  masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh
                       satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
                   g.  masa  kerja  21  (dua  puluh  satu)  tahun  atau  lebih  tetapi  kurang  dari  24  (dua

                       puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
                   h.  masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

               Perhitungan uang penggantian hak

                   a.  cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

                   b.  biaya  atau  ongkos  pulang  untuk  pekerja/buruh  dan  keluarganya  ke  tempat  di
                       manapekerja/buruh diterima bekerja;
                   c.  penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima
                       belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja
                       bagi yang memenuhi syarat;
                   d.  hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
                       perjanjian kerja bersama.

               Kewajiban Tenaga Kerja


               Dalam KUH Perdata ketentuan mengenai kewajiban buruh/ tenaga kerja diatur dalam
               pasal 1603, 1603a, 1630b dan 1603c, KUH Perdata yang pada intinya adalah sebagai
               berikut:



               Buruh/pekerja  wajib  melakukan  pekerjaan,  melakukan  pekerjaan  adalah  tugas  utama

               dari  seorang  pekerja  yang  harus  dilakukan  sendiri,  meskipun  demikian  dengan  seizin
               pengusaha dapat diwakilkan.

               Buruh/pekerja wajib menaati  aturan dan petunjuk majikan/ pengusaha.

               Dalam  melakukan  pekerjaan  buruh/  pekerja  wajib  menaati  petunjuk  yang  diberikan
               oleh pengusaha.


               Kewajiban membayar ganti rugi dan denda.

               Jika  buruh/pekerja  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  perusahaan  baik  karena
               kesengajaan  atau  kelalaian,  maka  sesuai  dengan  prinsip  hukum  pekerja  wajib
               membayar ganti rugi dan denda.

               Pasal tersebut merupakan salah satu upaya dari pihak perusahaan / majikan agar setiap

               pekerjanya menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan/majikan.


                                                                                                  95 | P a g e
               Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55