Page 53 - E MODUL EKONOMI BISNIS SEMESTER GENAP

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

Perdagangan Nomor 294/Mpp/Kep/10/2001 Menteri Perindustrian Dan Perdagangan
Republik Indonesia.

Pembayaran ekspor dapat dilakukan dengan Letter of Credit (L/C) atau dengan
cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam perdagangan internasional sesuai
kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Terhadap barang ekspor tertentu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini
Direktur Jenderal Perdagangan Internasional menetapkan Harga Patokan Ekspor secara

berkala sebagai dasar perhitungan Pajak Ekspor.

Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sumber Hukum Impor

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor:229/MPP/Kep/7/1997
Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,
perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi
eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Barang yang diatur tata niaga impornya adalah barang yang impornya hanya boleh
dilakukan oleh perusahaan yang diakui dan disetujui oleh Menteri Perindustrian dan
Perdagangan untuk mengimpor barang yang bersangkutan;

Barang yang dilarang impornya adalah barang yang tidak boleh diimpor.

Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal
Importir (API), Angka Pengenal Importir Sementara ( APIS ) atau Angka Pengenal
Importir Terbatas (APIT).

Ketentuan mengenai API diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan
Perdagangan

98 | P a g e
Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id