Page 134 - MODUL 3

akan mengambil pemungutan suara untuk menentukan bentuk
negara, para pendiri negara diliputi suasana yang penuh dengan
permufakatan, tanggung jawab, toleransi, dan religius. (Sekretariat
Negara Republik Indonesia, 1995:125-127)
Pada sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, setelah mendengarkan
pandangan dan pemikiran 20 orang anggota. Agenda sidang BPUPKI
yang kedua juga membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-
Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pen-
didikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini,
anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-pa-
nitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia Perancang
Undang-Undang Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Pembelaan
Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia
Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta).
Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh
Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di ba-
wahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-
Undang Dasar, membentuk Panitia Perancang “Declaration of
Rights”, yang beranggotakan Subardjo, Sukiman, dan Parada
Harahap, dan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar,
yang beranggotakan7 orang yaitu sebagai berikut: Prof. Mr. Dr.
Soepomo (ketua panitia kecil) Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota) Mr.
Alexander Andreas Maramis (anggota) Mr. Raden Panji Singgih
(anggota) Haji Agus Salim (anggota) Dr. Soekiman Wirjosandjojo
(anggota). Selain itu, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar
menghasilkan kesepakatan: Bentuk “Unitarisme”, dan Kepala
Negara di tangan satu orang, yaitu Presiden.

MATA PELAJARAN PPKN — KELAS VII SEMESTER GASAL 121