Page 32 - Emodul Uji Luas_Neat
P. 32

D.  Kegiatan Pembelajaran 4

                               1.  Tujuan
                           Dipertemuan terakhir atau keempat ini diharapkan setelah membaca e-modul ini

                           kalian  dapat  mencarikan  solusi/upaya  penanganan  kasus  pelanggaran  hak  dan
                           pengingkaran  kewajiban  warga  Negara  baik  dari  Negara  ataupun  partisipasi

                           masyarakat lalu diskusikanlah dengan teman-temanmu di kelas.



                               2.  Uraian Materi
                                Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban
                                                    Warga Negara di Indonesia


                           Pelanggaran  hak  dan pengingkaran  kewajiban  banyak terjadi  di  Indonesia, baik
                           pelanggaran berat maupun ringan. Hal ini perlu diatasi oleh setiap warga negara

                           termasuk  pemerintah.  Untuk  mengatasi  pelanggaran  hak  dan  pengingkaran
                           kewajiban warga negara khususnya Indonesia maka pemerintah mengoptimalkan

                           peran lembaga perlindungan HAM. (Moendoeng, 2019)







                                 Melalui pencegahan dengan cara

                                  1.  supremasi  hokum  harus  ditegakkan  oleh  lembaga  penegak  hukum
                                      maupun  masyarakat,  lembaga  penegak  hukum  harus  mampu

                                      memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat dengan betul-
                                      betul melaksanakan hukum itu sesuai dengan ketentuannya,

                                  2.  Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik.  Hak  masyarakat  harus
                                      didahulukan
                                  3.  Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara

                                      seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK), Komnas HAM, Komisi





                                                                25
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36