Page 33 - Emodul Uji Luas_Neat

Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI)
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan partai politik sehingga

tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
5. Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan

masyarakat
6. Meningkatkan kerjasama, saling tolong menolong, menghormati dan
menghargai perbedaan dalam masyarakat

 Melalui penindakan / penanganan yang lebih dipercayakan kepada
lembaga-lembaga penegak hokum yaitu :

1. Kepolisian menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban warga negara dari rasa aman seperti kasus pidana umum

(pembunuhan perampokan penindasan, pemerkosaan,penyiksaan dan
lain-lain)

2. Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga pertahanan negara dari
saparatisme dan ancaman dari luar
3. Komisi Pemberantasan Korupsi menangani kasus mengambil dan

menyalahgunakan uang negara
4. Lembaga peradilan untuk memutuskan perkara yang menyangkut

pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
negara bukan saja urusan dari pemerintah tetapi sangat perlu partisipasi

masyarakat dalam mewujudkan terlaksananya hak dan kewajiban warga negara
dalam berbagai lingkungan kehidupan

3. Rangkuman

1. Upaya yang dilakukan dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban warga negara adalah upaya pencegahan dan upaya penindakan

26