Page 80 - 2 NEW2 Draf Buku Panduan Akademik 2022-2023.cdr

d) Mengajukan usul, kritik, saran, serta rancangan kebijakan kepada
penyelenggara pendidikan.
2. DPM mempunyai wewenang
a) Mengeluarkan memorandum kepada Presiden Mahasiswa dan atau
Wakil Presiden Mahasiswa apabila ternyata tidak melaksanakan
tugas atau menyimpang dari arah kebijakan Unisnu Jepara, dengan
ketentuan memorandum pertama dikeluarkan dengan batas waktu 3
(tiga) minggu, setelah batas waktu tersebut apabila Presiden
Mahasiswa dan atau Wakil Presiden Mahasiswa tidak melakukan
perbaikan kinerja, maka dikeluarkan memorandum kedua dengan
batas waktu 1 (satu) minggu dan apabila melampaui batas waktu
tersebut Presiden Mahasiswa tidak memperbaikinya maka DPM
dapat mengajukan rekomendasi penyelenggaraan Sidang Istimewa
kepada MPM.
b) Pengajuan rekomendasi Sidang Istimewa kepada MPM diatur dalam
peraturan tersendiri.
c. Keanggotaan DPM
1. Wakil-wakil mahasiswa yang dipilih melalui Pemilwa.
2. Anggota DPM berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
a) Meninggal dunia/sakit permanen.
b) Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan disetujui oleh
perangkat DPM.
c) Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota dengan
keputusan MPM.
d) Tidak lagi menjadi mahasiswa Unisnu Jepara.
e) Telah menjabat jabatan yang lebih tinggi.
f) Penggantian anggota antar waktu DPM diatur dalam ketentuan
tersendiri.
d. Forum Permusyawaratan DPM
Dalam menjalankan tugasnya DPM mempunyai Forum
Permusyawaratan:
1. Rapat Pleno, yaitu rapat yang dihadiri seluruh anggota.

2. Rapat Pimpinan, yaitu rapat yang dihadiri Ketua Dewan, Wakil Ketua
Dewan dan Ketua-Ketua Komisi.
3. Rapat Komisi, yaitu rapat yang dihadiri seluruh anggota Komisi yang
bersangkutan.