Page 85 - 2 NEW2 Draf Buku Panduan Akademik 2022-2023.cdr
P. 85

Wakil Bendahara serta Departemen-departemen sesuai kebutuhan.
                 3.  Pengurus  HMPS  sepenuhnya  disusun  dan  ditentukan  berdasarkan
                   kebutuhan oleh Ketua HMPS terpilih.
                 4.  Pengurus bertanggung jawab kepada Ketua HMPS.
                 5.  Masa jabatan pengurus HMPS adalah satu masa periode jabatan dan
                   untuk Bupati HMPS tidak dapat dipilih kembali.

              b.  Hak, Kewajiban dan Wewenang Pengurus HMPS
                 1.  HMPS mempuyai hak:
                   a)  Membuat  keputusan-keputusan  yang  dianggap  perlu  dalam
                      melaksanakan Garis Besar Program HMPS
                   b)  Meminta  keterangan  yang  diperlukan  kepada  pengurus  HMPS
                      berkenaan dengan tugas-tugas BEM-U.
                   c)  Mewakili mahasiswa di tingkat Jurusan baik ke dalam maupun keluar
                      dengan sepengetahuan pengurus BEM.
                   d)  Melaksanakan program kerja tahunan.
                 2.  HMPS mempuyai kewajiban:
                   a)  Menjunjung tinggi AD/ART organisasi.
                   b)  Melaksanakan segala ketetapan-ketetapan .
                   c)  Melakukan koordinasi dengan.
                 3.  HMPS mempuyai wewenang:
                   a)  Memberi  pendapat,  usul  maupun  saran  kepada  penyelenggara
                      pendidikan di tingkat Program Studi terutama yang berkaitan dengan
                      pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
                   b)  Melakukan koordinasi dengan Bupati Program Studi.
                   c)  Melakukan koordinasi dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi.
              c.  Ketua HMPS
                  1.  Ketua  HMPS  dipilih  langsung  oleh  mahasiswa  UNISNU  ditingkat
                     Program Studi melalui Pemilihan Umum.
                  2.  Peraih  suara  kedua  terbanyak  dalam  Pemilihan  Umum  ditetapkan
                     sebagai Wakil Bupati HMPS.
                  3.  Bupati  HMPS,  Wakil  Presiden  HMPS  dan  pengurus  HMPS  tidak
                     diperkenankan  merangkap  jabatan  struktural  dalam  perangkat
                     organisasi kemahasiswaan.
                  4.  Bupati  HMPS  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  kepada
                     mahasiswa  melalui  Keluarga  Mahasiswa  Program  Studi  dan  secara
                     administratif kepada Bupati Program Studi.
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90