Page 85 - 2 NEW2 Draf Buku Panduan Akademik 2022-2023.cdr
P. 85
Wakil Bendahara serta Departemen-departemen sesuai kebutuhan.
3. Pengurus HMPS sepenuhnya disusun dan ditentukan berdasarkan
kebutuhan oleh Ketua HMPS terpilih.
4. Pengurus bertanggung jawab kepada Ketua HMPS.
5. Masa jabatan pengurus HMPS adalah satu masa periode jabatan dan
untuk Bupati HMPS tidak dapat dipilih kembali.
b. Hak, Kewajiban dan Wewenang Pengurus HMPS
1. HMPS mempuyai hak:
a) Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam
melaksanakan Garis Besar Program HMPS
b) Meminta keterangan yang diperlukan kepada pengurus HMPS
berkenaan dengan tugas-tugas BEM-U.
c) Mewakili mahasiswa di tingkat Jurusan baik ke dalam maupun keluar
dengan sepengetahuan pengurus BEM.
d) Melaksanakan program kerja tahunan.
2. HMPS mempuyai kewajiban:
a) Menjunjung tinggi AD/ART organisasi.
b) Melaksanakan segala ketetapan-ketetapan .
c) Melakukan koordinasi dengan.
3. HMPS mempuyai wewenang:
a) Memberi pendapat, usul maupun saran kepada penyelenggara
pendidikan di tingkat Program Studi terutama yang berkaitan dengan
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
b) Melakukan koordinasi dengan Bupati Program Studi.
c) Melakukan koordinasi dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi.
c. Ketua HMPS
1. Ketua HMPS dipilih langsung oleh mahasiswa UNISNU ditingkat
Program Studi melalui Pemilihan Umum.
2. Peraih suara kedua terbanyak dalam Pemilihan Umum ditetapkan
sebagai Wakil Bupati HMPS.
3. Bupati HMPS, Wakil Presiden HMPS dan pengurus HMPS tidak
diperkenankan merangkap jabatan struktural dalam perangkat
organisasi kemahasiswaan.
4. Bupati HMPS mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada
mahasiswa melalui Keluarga Mahasiswa Program Studi dan secara
administratif kepada Bupati Program Studi.