Page 160 - bk metamorfosis

pendampingan perlu dilakukan lebih banyak lagi baik oleh pengawas maupun
LPMP Bali. Bentuk-bentuk pendampingan yang bersifat motivator perlu
diterapkan. Implementasi SPMI perlu dilakukan secara konsisten sesuai dengan
agenda kerja sekolah; artinya peta mutu sudah ada pada bulan Desember, sehingga
dalam penyusunan RKS data mutu dapat digunakan. Perlu dukungan pemerintah
daerah dalam implementasi SPMI; artina pemerintah perlu memonitor pelaksaaan
SPMI di sekolah dengan jalan membentuk tim penjaminan mutu daerah. Selain
itu, sekolah perlu menetapkan kebijakan nasional menjadi kebijakan sekolah
terkait dengan SNP, komite, pendidikan karakter, literasi, komite sekolah,
dan penerimaan siswa baru dalam rangka memberikan arah pada pelaksanaan
program sekolah.
Ada beberapa penekanan implementasi kurikulum 2013, yakni penguatan
pendidikan karakter, gerakan literasi sekolah, keterampilan abad ke-21 dan
pengembangan keterampilan tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/
HOTs). Dalam implementasinya kesemua penekanan tersebut tertintegrasi dalam
pembelajaran dan manajemen sekolah. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
hadir untuk menyiapkan Generasi Emas 2045 yang memiliki kecakapan abad ke-
21. Dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh pendidikan di Indonesia,
berdampingan dengan intelektualitas, PPK berperan dalam pembentukan generasi
muda yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Dengan demikian, tidak ada parsialitas
dalam penyebutan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), seperti RPP PPK,
RPP literasi, RPP Hots, dan lain-lain, yang ada adalah RPP Kurikulum 2013. PPK
berbasis kelas lebih pada aksi guru di kelas dalam membentuk karakter, bukan
pada penulisan nilai dalam kolom RPP. Kurikulum 2013 mendukung desain besar
Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter. PPK memperkuat Kurikulum 2013.
Namun Kurikulum 2013 tidak sama dengan PPK, tetapi PPK lebih luas cakupannya.
Capain satndar mutu pendidikan sekolah model, tampak kurang sinkron
dengan nilai akreditasi sekolah. Untuk itu perlu adanya koordinasi antara Badan
Akreditasi sekolah dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali untuk
dalam mengawal mutu pendidikan di Bali. Selain itu, rapor mutu tahun 2017
belum seluruhnya mampu memberikan gambaran secara utuh tentang capaian
mutu pendidikan pada satuan pendidikan, terutama standar pendidik dan tenaga
kependidikan dan standar sarana dan prasarana. Untuk itu perlu adanya perbaikan
sistem maupun sosialisasi yang lebih intensif berkaitan dengan pengisian
instrumen PMP.

152 METAMORFOSIS
Pengembangan Sekolah Model di Bali