Page 179 - Kelas 9 PPKN BS

4) Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional.
5) Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan
yang jelas, hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan
dengan negara lain.

6) Pemaksaan kehendak golongan tertentu yang berusaha memaksakan
kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial
politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam
masyarakat.
7) Potensi konlik antarkelompok/golongan, baik perbedaan pendapat dalam
masalah politik, konlik akibat pilkada, maupun akibat masalah SARA.

8) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sangat merugikan negara
dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan
nasional.

9) Kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan yang tidak adil
antarkelompok dan antardaerah.
10) Penyalahgunaan narkoba, pornograi dan porno aksi, pergaulan bebas,
tawuran, dan lain-lain.

Selain ancaman yang telah disebutkan di atas, ada juga ancaman yang
lainnya, yaitu cara pengambilan keputusan melalui pengambilan suara
terbanyak. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dianggap sebagai
cara yang paling demokratis dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.
Namun, sering kali cara ini menimbulkan rasa tidak puas bagi pihak yang
kalah sehingga mereka melakukan pengerahan massa atau melakukan tindak
kekerasan untuk memaksakan kehendaknya.

b. Ancaman dari Luar Negeri
Ancaman dari luar negeri yang paling perlu diwaspadai pada saat ini adalah
ancaman nonmiliter. Dengan berakhirnya perang dingin, maka ancaman militer
semakin tidak menjadi perhatian. Namun, tidak berarti ancaman militer tidak
terjadi, seperti pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang negara
lain. Potensi ancaman dari luar lebih berbentuk ancaman nonmiliter, yaitu
ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan
ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain, seperti liberalisme, komunisme,
dan bebe rapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbasis agama, semakin
mudah diterima oleh masyarakat Indonesia di era globa lisasi ini. Nilai-
nilai ideologi luar tersebut berbeda, bahkan terkadang bertentangan de ngan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 169