Page 86 - Kelas 9 PPKN BS
P. 86
d) Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden.
e) Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa
sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia adalah
sistem pemerintahan presidensial. Hal ini jelas tersurat dalam Pasal 4 ayat (1)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi ”Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar”. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), sampai
(4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:
a) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
b) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
c) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
d) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur
dalam undang-undang.
Dari pasal-pasal tersebut, sangat jelas bahwa Indonesia menganut sistem
pemerintahan presidensial dengan prinsip-prinsip pemerintahannya sebagai
berikut.
a) Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum.
b) Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi.
c) Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.
d) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi.
e) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
f) Menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada
Presiden.
g) Kekuasaan tidak tak terbatas.
76 Kelas IX SMP/MTs
