Page 89 - Kelas 9 PPKN BS
P. 89

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai
                        berakhir masa  jabatannya,  jika  Presiden dan Wakil  Presiden mangkat,
                        berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam
                        masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)].

                    a.  Presiden, diatur dalam  UUD   Negara  Republik Indonesia  Tahun 1945
                        Pasal  4 sampai  17. Pasal  4 ayat  (1) UUD  Negara  Republik Indonesia
                        Tahun 1945, menyatakan bahwa ”Presiden Republik Indonesia memegang
                        kekuasaan pemerintahan menurut    Undang-Undang Dasar”. Kemudian,
                        dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa ”Presiden dan wakil presiden memgang
                        jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam
                        jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”. Sebagai kepala
                        negara  dan kepala  pemerintahan, presiden memiliki  kekuasaan sebagai
                        berikut.

                    a)  Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif yang dijelaskan dalam Pasal
                        4 ayat  (1) UUD  Negara  Republik Indonesia   Tahun 1945, juga  dalam
                        Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa presiden menetapkan peraturan
                        pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

                    b)  Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif merupakan mitra DPR dalam
                        bekerja  sama  untuk membuat   undang-undang dan menetapkan APBN
                        (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).





















                    diolah dari berbagai sumber
                    Gambar 3.9 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

                        Kekuasaan presiden sebagai   kepala  negara, mempunyai    tugas  pokok
                    sebagai berikut.
                    1)  Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara (Pasal
                        10).





                                                   Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan        79
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94