Page 93 - Kelas 9 PPKN BS
P. 93
1) Mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah.
2) Membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain
itu, juga DPD berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas
rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas,
serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.
4) Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah. DPD
juga berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang
APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu lembaga negara yang bertugas
untuk memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan
negara. BPK berkedudukan di
ibu kota negara dan memiliki
perwakilan di setiap provinsi.
Anggota BPK dipilih oleh
DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD dan
diresmikan oleh Presiden. Sumber: http://www.intelijen.co.id
Keanggota BPK sesuai dengan Gambar 3.12 Gedung BPK
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 berjumlah 9 (sembilan) orang.
Susunan BPK terdiri atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan
7 (tujuh) orang anggota. Masa jabatan anggota BPK adalah selama lima
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Tugas BPK ditegaskan dalam Pasal 23E UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 83
