Page 25 - Mobile Modul SIGA
P. 25

Pendapatan Belanja Negara (APBN). Alokon APBN ditandai
                   dengan adanya logo BKKBN dan tulisan APBN pada alokon.
               40. Alokon  APBD  adalah alat dan  obat  kontrasepsi  yang
                   disediakan oleh  pemerintah  daerah  dengan  dana
                   Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
               41. Alokon  Mandiri adalah alat dan obat kontrasepsi yang
                   disediakan sendiri  oleh  fasilitas  kesehatan  dan bukan
                   bersumber dari pemerintah atau pemerintah daerah.


               Data pengendalian lapangan, diberikan batasan dan
            pengertian sebagai berikut:
               1.  Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan  (IMP) adalah
                   wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan
                   Program  KKBPK,  baik dalam bentuk  kelompok/organisasi
                   maupun perorangan  yang mempunyai pengaruh di
                   masyarakat dan pranata sosial serta  mempunyai tujuan
                   yang ingin dicapai.
               2.  Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa  (PPKBD)
                   adalah seseorang atau beberapa orang  Kader dalam
                   wadah organisasi yang secara sukarela berperan  aktif
                   melaksanakan/mengelola       program     Kependudukan,
                   Keluarga  Berencana  dan Pembangunan  Keluarga  di
                   tingkat desa/kelurahan.
               3.  Sub Pembantu  Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub
                   PPKBD)  adalah  seseorang  atau  beberapa orang  kader
                   dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan
                   aktif melaksanakan/mengelola Program  KKBPK  di tingkat
                   dusun/RW.
               4.  Kelompok  KB adalah Kelompok Peserta  KB dalam
                   wadah organisasi yang secara sukarela berperan  aktif
                   melaksanakan/mengelola Program KKBPK di tingkat RT.
               5.  Penyuluh  Keluarga  Berencana  selanjutnya disingkat
                   PKB  adalah  PNS  yang  memenuhi  kualifikasi  dan  standar



                                       Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  | 25
                            Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30