Page 190 - Bibliografi Beranotasi Sumber Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Inodnesia
P. 190

Wilayah Selatan


                   Pengumuman PanglimaTertinggi  AD Wilayah  Selatan (Nanpō
                   Sōgun) bahwa komando militer utama dan komando militer sekunder
                   yang bertanggung jawab untuk mengatur  wilayah  yang diduduki
                   Jepang harus memutuskan rencana tahunan, supaya pertukaran bahan
                   mentah dan pengiriman barang berjalan lancar. Meskipun persediaan
                   suplai dari daratan Jepang tidak teratur, kadang-kadang dapat
                   diterima lewat pasukan yang dikirim, begitu juga dengan tenaga kerja.
                   Dijelaskan  tugas  umum dan peran organisasi militer untuk
                   pengelolaan pabrik musuh yang secara teoritis berada di bawah
                   tanggung jawab militer.


            1943

            委託経営事業会計監督例左ノ通定ム
            (Itaku keiei jigyō kaikei kantokurei hidari no tōri sadamu)
            Komandan di Watari Shūdan (Angkatan Darat ke-14), 1 April 1943, cetakan,
            4 hlm.
            Lokasi penyimpanan: Center for Military History (Tokyo), Koleksi Gunsei
            Shiryō no.24.

                   Penjelasan tentang cara mengawasi perusahaan Jepang  yang
                   dipercayakan mengelola aset musuh (itaku keiei jigyō) dengan tujuan
                   meningkatkan efisiensi dalam perusahaan, dan menentukan  harga
                   barang secara tepat, membereskan urusan keuangan. Pasal 3 dan
                   pasal-pasal berikutnya menjelaskan bahwa peminpin usaha itaku keiei
                   jigyō  harus ikut serta aturan perhitungan harga  pokok, harus
                   menyampaikan 70% keuntungan  kepada  kantor tentara, harus
                   mengganti kerugian dengan keuangan dari kantor tentara, harus
                   diawasi oleh perwira tentara mengenai kondisi usahanya. Juga
                   dijelaskan mengenai tarip yang tepat untuk  ditambahkan ke harga
                   pokok dan standar harga penjualan aset.










      178   Bibliografi Beranotasi Sumber Sejarah    169
              Masa Pendudukan Jepang di Indonesia
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195